Impor Beras

 vs Kedaulatan Pangan
Oleh Dr. Ir. SUTARMAN, M.Sc 

 

Secara de jure Indonesia berhak atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya, mulai dari yang terkandung dalam perut bumi, di permukaan bumi, dan di atas permukaan bumi, meliputi tanah, air, serta udara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, semua itu digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa.  Namun secara de facto sudahkah kita berdaulat? Janganlah kita bicara dalam ranah ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang memerlukan pemikiran kompleks dan ruwet, namun dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan hakiki rakyat pun bangsa
Indonesia masih sangat bergantung terhadap bangsa lain.

 Kini impor beras kembali menyeruak dan menjadi berita hangat di berbagai media masa, pemerintah sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton, dengan alasan bahwa jumlah tersebut digunakan untuk memenuhi iron stock pemerintah, karena stok aman pihak pemerintah adalah harus memiliki 1 juta ton. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga ketahanan pangan nasional, dan pengadaan beras bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pembelian beras domestik dan impor, agar persediaan tetap terjaga maka diperlukan kebijakan untuk menentukan titik pemesanan kembali (reorder point), maksudnya adalah pada tingkat persediaan beras, berapa ton kah Bulog harus melakukan pemesanan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi, untuk memenuhi kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan tingkat reoder point 1 juta ton setara beras, dengan kata lain pada tingkat persediaan beras yang dimiliki Bulog 1 juta ton, maka pemerintah harus melakukan pemesanan, baik melalui beras domestik maupun impor,  

Dengan demikian pemerintah dihadapkan kepada 2 pemasok, yaitu antara pemasok dalam negeri dan luar negeri. Jika Bulog sebagai sebuah perusahaan swasta yang berorientasi laba, maka sebaiknya pengadaan beras dilakukan melalui impor, karena harga dan proses pengadaannya lebih murah dan mudah, akan tetapi jika Bulog memposisikan sebagai perusahaan publik yang antara lain berorientasi sosial, sebaiknya harus melakukakan pengadaan beras domestik, berdasarkan fenomena tersebut pihak Departemen Perdagangan harus memutuskan secara arif, kepentingan nasionallah yang memiliki bobot prioritas tertinggi, oleh kerena itulah pengadaan beras domestik harus dijadikan prioritas utama, kecuali jika stok beras di masyarakat sudah kurang (out of stock). Secara fungsional terdapat beberapa aktor utama yang berperan dalam ketahanan pangan, yaitu Departemen Perdagangan dan Bulog. Mereka bertugas dalam mengatur manajemen persediaan, tata niaga, dan distribusi beras, serta Departemen Pertanian bertanggung jawab dalam produksi, sedangkan Departemen Perindustrian berperan sebagai aktor pendukung dalam menjamin tersedianya sarana pertanian, Departemen Pekerjaan Umum dalam penyediaan dan perbaikan prasarana pertanian.
Para pihak tersebut harus mampu menjelmakan diri sebagai sebuah the dream team dalam menciptakan dan mempertahankan ketahanan pangan nasional, baik dari sudut pandang produksi maupun tata niaga dan manajemen persediaannya.

 Ekstensifikasi Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diverisfikasi. Secara kasat mata upaya intensifikasi sudah dilakukan secara maksimal dan sampai saat ini tingkat produktivitas rata-rata baru mencapai 4,6 ton per ha untuk setiap kali panen. Untuk meningkatkan menjadi 5-6 ton per ha, memerlukan upaya ekstra yang bukan domain Departemen Pertanian semata, melainkan harus lintas sektoral, selain dari pada itu tingkat kesuburan lahan telah menurun dan tingkat konversi lahan pertanian nyaris tak bisa dibendung karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari seperti perumahan, pabrik, dan jalan tol.  

Yang mungkin dilakukan adalah upaya ekstensifikasi areal sawah, untuk hal ini pemerintah telah mencanangkan bahwa tahun 2007 akan mencetak lahan sawah baru seluas 20.000 ha di Jawa dan luar Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo, sebagai pengerem laju konversi lahan pertanian, yang sudah mencapai 30.000 hingga 40.000 ha per tahun.Jika lahan sawah baru tersebut bisa panen 3 kali dalam setahun, maka paling banyak baru bisa menghasilkan 300.000 ton dalam setahun. Selain membuka lahan sawah baru, pemerintah juga akan mengembangkan jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 103. 000 ha, jaringan irigasi desa 100.000 ha, mengembangkan tata air mikro 50.000 ha, serta optimalisasi lahan 70.000 ha.nUpaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk tahun 2007 dilakukan dalam rangka memenuhi target peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) 3,5 juta ton dan ekuivalen dengan 2 juta ton setara beras. 

Untuk mendukung program tersebut anggaran Departemen Pertanian ditingkatkan sebesar Rp 2,45 triliun (30%), dengan peruntukan Rp 1 triliun untuk subsidi benih, Rp 0,745 triliun untuk jaminan kredit petani, dan Rp 0,50 triliun untuk tambahan subsidi bunga kredit bagi petani ( “PR”/9-1-07). Rencana tersebut merupakan upaya nyata dalam mewujudkan ketersediaan pangan nasional, ada pun hasilnya kita bisa saksikan pada awal tahun 2008, apakah berhasil atau malah kita selalu “terperosok pada lubang yang sama”, walahualam bisawab. 

Penyakit “over stock” Vietnam,
Thailand, Cina telah mampu memenuhi lebih dari kebutuhan pangan bangsanya, jika kita simak berdasarkan teori persediaan sebetulnya mereka mengalami dampak negatif dari stok yang berlebihan, karena pada dasarnya stok adalah identik dengan ongkos dan risiko lainnya. Jika Indonesia mengimpor dari negara-negara tersebut sejatinya kita telah “mengobati penyakit” yang mereka derita, dan jika beras yang diimpor Indonesia melebihi takaran yang diperlukan maka berarti penyakit ini berpindah ke Indonesia, oleh karenanya janganlah impor selalu dijadikan alasan ringan untuk mengamankan stok beras nasional, karena yang lebih penting adalah bagaimana Bulog memprioritaskan pengadaan dari beras domestik.

 Opini publik cenderung menyatakan bahwa pengadaan beras dari dalam negeri lebih mahal dibanding impor. Opini ini sebetulnya ada benarnya karena Bulog selalu membeli beras dari mitra Bulog. Sebagai pebisnis, tidak langsung membeli dari para petani, sehingga pengadaan beras domestik selalu tidak efektif dan harga yang dibeli Bulog relatif mahal dan dengan jumlah yang tidak maksimal, yang lebih fatal adalah para petani tetap tidak menikmati harga yang wajar, karena yang menikmati tetap para pebisnis sebagai mitra sejati Bulog. Kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) masih pada Rp 3.700,00 setiap kilogram setara beras, namun selama bulan Februari 2007, harga beras sudah tak terkendali, sehingga jauh melampaui HPP dan menembus harga Rp 8.000,- per kilogram (di Aceh dan Papua), atas dasar itulah Bulog melakukan operasi pasar, walaupun banyak yang tidak mencapai sasaran. 

Jika kita evaluasi, carut-marut perberasan nasional ini adalah karena; (1) kurang baiknya kinerja Bulog selama 2006, karena Bulog tidak mampu menyerap banyak beras domestik, dengan alasan tidak mampu membeli beras di atas HPP akibatnya Bulog tidak bisa memenuhi target pengadaan beras domestik, (2) terlambatnya musim tanam 2006, biasanya Oktober mundur menjadi Desember 2006, sehingga musim panen raya akan terjadi bulan Maret-April 2007, sehingga ada keterlambatan selama 2 bulan, dan stok beras di masyarakat menjadi menipis serta mengurangi kuantitas pasok, maka secara alamiah sudah pasti harga menjadi tinggi.  Namun tingginya harga tersebut tidak dinikmati petani sebagai produsen, dimana pada kondisi ini petani sudah terposisikan sebagai konsumen, karena mereka telah lebih dulu melepas persediaan berasnya kepada para pebisnis.Akibat dari 2 kejadian tersebut, Menteri Perdagangan mengeluarkan keputusan untuk impor sebesar 500.000 ton sebelum panen raya, dan beras impor tersebut semata-mata untuk iron stock, dengan kata lain bukan untuk dijual ke pasar, melainkan sebagai cadangan jika terjadi force major.  

Secara kasat mata keputusan tersebut amat dapat dipahami, sepanjang kita hanya berpikir pada tataran gejala (symptoms), aksi tersebut lebih bersifat short term solution, dan sangat boleh jadi tidak akan dapat menyelesaikan akar masalahnya.Harga pembelian pemerintah (HPP) saat ini sebaiknya ditinjau lagi, karena sudah tidak realistis, alasannya adalah selain mekanisme pasar yang sudah turbulance, juga komponen ongkos yang dikeluarkan petani yang terdiri dari sarana produksi pertanian (saprotan) dan biaya tenaga kerja sudah sangat tinggi, sehingga unit cost padi yang dihasilkan menjadi tinggi. Atas dasar gejala tersebut terdapat 2 alternatif yang dapat dipertimbangkan yaitu; (1) HPP sebaiknya dinaikkan mendekati perolehan marjin yang layak diterima petani, (2) HPP dihapuskan, sehingga Bulog membeli beras kepada petani sesuai dengan market price.Jika HPP dinaikkan, hal ini merupakan insentif kepada petani, adapun jika Bulog tak mampu membeli, mengapa APBN tidak bisa mendukungnya, padahal kasus ini pernah terjadi pada Juni dan Juli 2005 saat Pertamina tak mampu membeli crude oil di pasar spot, karena harganya mencapai 65 dolar AS per barel, sehingga pasokan minyak di pasar menjadi langka. Dalam memecahkan masalah tersebut APBN menjamin untuk bisa membeli crude oil akibatnya pasokan BBM dalam negeri beranjak normal, jika solusi yang dilakukan Pertamina diimplementasikan untuk Bulog niscaya tarap hidup petani akan meningkat, dan melalui kebijakan tersebut petani Indonesia akan memperoleh proteksi yang kuat dari ancaman penetrasi petani asing. 

Akibat jika HPP dihapuskan, Bulog akan dapat membeli beras dari petani pada harga di bawah HPP yang berlaku sekarang, sehingga Bulog sebagai lembaga pengatur stok pangan nasional akan lebih eksis, dan petani produsen akan lebih berdaya.Kita sangat mendambakan kesenyapan wacana dan terhindar dari gonjang-ganjing tentang perberasan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa, jangan sampai “energi bangsa” ini terkuras pada pemikiran tentang kebutuhan yang paling mendasar ini, padahal kita sudah saatnya lari kencang menggapai harapan yang lebih terhormat.  Apapun alasannya, kita harus mengakui bahwa bangsa kita masih belum memiliki kedaulatan yang hakiki dalam urusan pangan, padahal kita selalu mendeklarasikan diri sebagai negara agraris.  

Upaya agar Indonesia berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan tidak tergantung impor, maka diperlukan upaya integrasi lintas sektoral, janganlah berputar-putar hanya pada short term solution, tetapi harus memiliki keberpihakan tegas kepada petani yang dikuatkan dengan political will, sehingga mampu menyelesaikannya secara komprehensif. Adapun solusi yang mungkin dapat diadopsi adalah; (1) meningkatkan produksi padi nasional, agar kita mampu mengendalian pasar secara kuat, upaya ini bukan hanya domain Departemen Pertanian, melainkan harus lintas sektoral, meliputi Depertemen Keuangan (subsidi), Perdagangan (kebijakan tata niaga beras, pupuk, obat, benih dll), Pekerjaan Umum (irigasi primer, sekunder dan tersier, jalan raya), Perhubungan, dan Perindustrian (produksi pupuk, obat), yang mendapat dukungan mutlak dari DPR. (2) peningkatan kompetensi manajemen persediaan beras, kapan dan berapa sebaiknya harus membeli atau melepas beras ke pasar, agar terjadi trade-off antara kepentingan konsumen dan produsen, dan upaya ini merupakan responsibilitas Bulog. (3) Meningkatkan pelayanan sistem transportasi, agar pemerataan distribusi beras nasional menjadi tidak terkendala karena faktor waktu dan tempat sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. (4) Revitalisasi birokrasi sistem pertanian.  Ke-empat kemungkinan solusi ini bisa berhasil dilaksanakan, jika memiliki modal leadership yang mumpuni, dan pemerintah kita sudah memiliki modal dasar tersebut, maka berilah kesempatan dan ketenangan dalam bekerja agar para pemimpin kita bisa menjalankan amanah, agar kita berani menyatakan “selamat tinggal impor beras”. *** Pikiran Rakyat 28-2-07

Penulis, dosen tetap jurusan Teknik Industri, dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Bandung.

 

About these ads

1 Komentar

  1. Hamada said,

    Agustus 28, 2008 at 3:08 am

    good articel… goodluck for u guys…


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: