Mengawasi dengan Ketat Netralitas PNS

Sorot  
Rabu , 06 Februari 2008 , 00:49:25 wib

Hasanah Samhudi

PEGAWAI negeri sipil (PNS) harus netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Masalah keberpihakan PNS ini kembali menyeruak jelang pemilihan gubernur Jawa Barat 2008.

tj Isu netralitas PNS mencuat jelang Pilgub Jabar setelah kandidat calon gubernur Agum Gumelar, yang diusung koalisi tujuh partai, mengaku kesulitan bertemu dan berdiskusi sejumlah aparat pemerintah di sebagian daerah. “Saya ini merasa aneh, mengapa aparat pemerintah di sebagian daerah, termasuk pimpinannya, ketakutan bertemu saya. Apakah ada instruksi atau gimana,” ujar Agum, akhir pekan lalu.

Ungkapan Agum sempat menimbulkan tanda tanya, apa betul memang ada indikasi instruksi seperti itu. Danny Setiawan, sebagai kandidat calon gubernur yang diusung Partai Golkar dan Demokrat sekaligus incumbent cagub dalam pilkada ini, menilai dugaan Agum itu belum tentu ditujukan kepada dirinya sebagai atasan dari aparat di daerah di Jabar.

Kalaupun dikaitkan pada posisinya sebagai Gubernur, Danny menegaskan tidak memberi instruksi itu. Ia justru meminta ada dicari tahu mengapa aparatur di daerah sulit ditemui.

Kecurigaan adanya PNS yang berpihak atau mendukung salah satu calon sudah diperkirakan. Tidak semata akan terjadi dalam pilkada di wilayah Jabar. Kasus serupa sangat gamblang terlihat dalam pilkada di daerah lain.

Kasus ini bisa jadi semakin mengental manakala salah satu calon masih menjabat (incumbent), sehingga menimbulkan kecurigaan akan terjadinya asas kepatuhan bawahan terhadap atasannya (superioritas).

Keterlibatan seorang PNS terlibat dalam dukung mendukung calon sudah dijelaskan dengan berbagai perangkat peraturan. Mulai dari Undang-undang hingga peraturan pemerintah. Semisal UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, PP nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS, hingga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 270/2526/S, tentang netralitas PNS dalam pilkada.

Satu tekanan utama dari perangkat peraturan itu adalah seorang PNS harus netral dalam menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah.

Ini ditekankan karena PNS adalah abdi negara, pelayan bagi seluruh masyarakat, bukan atas perseorangan, golongan, apalagi partai.

Dengan demikian, seorang PNS tidak boleh mengorbankan tugas dan kewajibannya dengan kepentingan kelompok di atas kepentingan masyarakat.

Sejauh ini, pantauan harian ini terhadap para PNS di lingkungan Pemprov Jabar dua hari lalu belum menunjukkan adanya dukung mendukung bawahan terhadap atasannya. Apakah itu terhadap Danny sebagai incumbent gubernur, atau terhadap Nu’man sebagai incumbent wagub, atau PNS terkotak-kotak di antara ketiga pasang calon.

Tetapi apa yang terlihat baru di permukaan, masih di ruang-ruang kerja di tingkat provinsi atau daerah tingkat dua. Masih memungkinkan celah-celah lain PNS terlibat dalam pilkada. Di sinilah diperlukan pengawasan ketat dari aparat berwenang agar pilkada ini benar-benar berlangsung jujur dan persaingan antarcalon berjalan seimbang. Mulai dari kemungkinan awal keterlibatan para PNS hingga penerapan sanksi yang tegas bila itu terjadi. (*)

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: