Dilarang model Kuliah Kelas Jauh & Kelas Sabtu-Minggu.

PDF Print E-mail

Dilarang, Kuliah Sabtu-Minggu

SP/Ruht Semiono

Sejumlah mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler di sebuah universitas swasta di Jakarta, Jumat (11/5). Melalui Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No 595/D5.1/2007, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu/Minggu.

Mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan tujuan bangsa yang sangat mulia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, baik UUD 1945 yang belum ataupun yang sudah diamandemen. Namun, bentuk pencerdasan seperti apa yang jitu bagi bangsa? Formula inilah yang kadang menjadi ‘kendaraan’ pihak-pihak dengan mengatasnamakan pendidikan melalui berbagai program perkuliahan dengan iming-iming cepat lulus.

Adalah Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Satryo Soemantri Brodjonegoro yang “gelisah” melihat fenomena kian membiaknya berbagai program kuliah yang sangat memudahkan mahasiswa dan cenderung melabrak berbagai aturan pendidikan. Dia tidak menutup mata bahwa sampai saat ini masih banyak perguruan tinggi (PT) yang melakukan penyimpangan. Salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk kelulusan mahasiswanya. Akibatnya, kualitas PT menurun. Padahal, PT bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.”Masih banyak PT yang memudahkan kelulusan mahasiswa. Misalnya, program kelas jauh dan perkuliahan Sabtu-Minggu. Karena ini kami mengeluarkan surat edaran yang melarang program seperti itu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, mantan Rektor Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta Slamet Sarwono mengaku pihaknya menyambut positif surat edaran itu. Meski kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu sesuatu yang wajar di luar negeri, tetapi di Indonesia banyak disalahgunakan.

“Kultur kuliah di sana beda dengan di sini. Tidak ada perbedaan antara kelas jauh dengan regular. Beda dengan di Indonesia. Kultur kelas jauh di Indonesia memang tidak dalam konteks belajar, tetapi yang penting dapat ijazah. Ada beberapa orang yang memang tidak belajar. Saya pikir surat semacam itu perlu juga supaya mengingatkan bahwa cara-cara seperti itu bisa tidak berguna di kemudian hari,” katanya.

Satryo mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan Dikti itu adalah Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti No 595/D5.1/2007. Terhitung sejak tanggal 27 Februari melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu.

Ini sebenarnya larangan kesekian kalinya. Sebab menurutnya, sebetulnya bukan baru kali ini Ditjen Dikti mengeluarkan surat edaran tentang larangan perkuliahan jarak jauh. Pelarangan serupa sudah lama dilakukan oleh Ditjen Dikti, tetapi tak dihiraukan oleh PT yang melaksanakannya.

Satryo mengatakan, kalau perkuliahan bagi karyawan seharusnya PT mengikuti aturan Dikti mengenai perkuliahan non-regular. “Kami telah melayangkan surat peringatan kepada PT-PT yang meyelenggarakan model seperti itu,” katanya.

Satryo mencontohkan, ada kuliah paruh waktu yang memudahkan kelulusan mahasiswanya. “Ini kan menyimpang. Misalnya, kuliah normal saja empat tahun. Namun, ada yang cepat. Kita inginnya ada asas kepercayaan,” katanya.

Penyalahgunaan dalam kuliah dengan waktu longgar itu diakui pengamat pendidikan Winarno Surakhmad. Dilihat dari segi niatan, surat edaran itu cukup baik untuk menghapus praktik-praktik perkuliahan yang memudahkan kelulusan peserta didik. Sayangnya, surat edaran semacam itu hanya langkah birokratis tanpa memecahkan persoalan sebenarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa sebenarnya bukan kelas jauh ataupun melarang kuliah di Sabtu-Minggu yang harus diperhatikan pemerintah, tetapi bagaimana menjamin semua proses pendidikan berjalan dengan benar. Di luar negeri, kelas jauh sama sekali tidak menjadi masalah. Dengan hanya melarang kelas jauh tanpa melakukan pembinaan, dia meragukan praktik kelas jauh dapat dihentikan.

Dia mengakui bila pemerintah mempunyai niat baik melihat kenyataan bahwa kelas jauh itu bersifat komersialnya saja.

“Ada yang kalau ikut, tinggal mendapat ijazah. Ada juga kelas jauh yang sudah jauh dari perpustakaan, dari riset, segala macam. Tetapi tidak harus langsung semua negatif. Jangankan kelas jauh, kelas tatap muka saja banyak yang tidak benar,” katanya.

Menurut dia, model kelas jauh sebenarnya tidak masalah mengingat dukungan teknologi yang sekarang ada. Di negara-negara maju, kelas jauh ada dan lulusannya pun bagus.

“Sekarang teknologi memungkinkan kelas jauh, malah kelas paling jauh,” katanya.

Selain itu, jelas Winarno, kelas jauh sebenarnya berguna bagi pegawai-pegawai di daerah yang ingin meningkatkan kemampuannya.

Sementara menurut Satryo, kelas jauh dalam bentuk apapun dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 60/1999. Juga dalam Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti No 595/D5.1/2007 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 telah melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu dan telah menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri.

Humas Depdiknas, Bambang Wasito Adi mengatakan, berbeda dengan Kelas Jarak Jauh, program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan fasilitas e-learning, merupakan suatu jenis pendidikan modern. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet, intranet dan ekstranet) serta multimedia (grafis, audio, dan video) sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar.

Bambang menjelaskan, Depdiknas tidak bertanggung jawab serta tidak mengakui keabsahan ijazah yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan kelas jauh. Penyelenggaraan dan pemegang ijazah yang tidak sah ini dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 67, 68, 69 dan pasal 71.

Bambang meminta kepada masyarakat khususnya pejabat di daerah tidak tergiur mengikuti program kelas jauh yang banyak ditawarkan oleh PTN dan PTS melalui iklan di media cetak, karena berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Depdiknas No. 170/D/T/2005 menyatakan, sanksi kepada PTN dan PTS yang melaksanakan pendidikan kelas jauh dikenakan sanksi berat berupa penutupan perguruan tinggi/program studi dan sanksi ringan berupa penangguhan sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi.

Sejauh ini, lanjutnya, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (bukan kelas jauh) ditangani oleh Universitas Terbuka (UT) yang ijazahnya diakui oleh negara. PTN dan PTS dalam waktu mendatang boleh membuka pendidikan jarak jauh dan bukan kelas jauh dengan mengusulkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh berdasarkan rambu-rambu yang berlaku. “Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi secara ketat akan mengevaluasi terhadap usulan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh oleh PTN dan PTS sebelum izin penyelenggaraan dikeluarkan,” jelasnya.

Selain itu lanjut Bambang, ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi kelas jauh/paralel, baik yang diselenggarakan PTN maupun swasta tidak dapat digunakan atau civil effect terhadap pengangkatan maupun peningkatan jenjang karir PNS.

Dikatakan, tidak dapat digunakannya ijazah dari perguruan tinggi kelas jauh/paralel tersebut mengacu pada surat Ditjen Dikti RI No 68 /D.5.1/2006 yang menyatakan hal tersebut serta mempedomani UU No 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Berdasarkan surat tersebut diharapkan agar pemerintah setempat tidak memberikan izin kepada PNS yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kelas jauh, dengan harapan agar tidak ada yang dirugikan. “Bagi mereka yang telah terlanjur kuliah di kelas jauh/paralel tersebut disarankan segera mutasi atau pindah ke PT yang ada atau pada UT,” harapnya.

Menyayangkan

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suharyadi, kepada SP, menyayangkan surat edaran Dikti tersebut. Pasalnya, tidak semua PT berperilaku seperti keterangan dalam SE Dikti itu.

Suharyadi mengemukakan, Dikti harus mengawasi ketat PT yang berperilaku seperti yang tertuang dalam SE itu. “Saya belum menemukan landasan hukumnya atau UUnya yang menyatakan bahwa kuliah Sabtu dan Minggu dilarang. Ini kan sebenarnya menolong mahasiswa yang memiliki kesibukan. Lagipula, program yang dibuat juga tidak main-main. Model ini bahkan sudah melalui kajian-kajian,” katanya.

Suharyadi menambahkan, seharusnya Dikti membenahi sistim PT dan mengawasinya dengan ketat. “Saya sangat setuju jika ada PT yang memudahkan kelulusan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan pendidikan ditutup. Tapi, jangan semua PT digeneralisasi. Masih ada PT yang menyelenggarakan kuliah Sabtu dan Minggu itu, kualitasnya sangat baik,” katanya

Sementara itu, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, mengatakan bahwa latar belakang maraknya program ekstensi lantaran pemerintah sudah mengurangi subsidi pendidikan di PTN. Hal inilah yang mendorong PTN mencari peluang usaha untuk menghidupi kegiatan-kegiatannya. Namun, di satu sisi, pendidikan sudah menjadi komoditas bisnis. “Dengan maraknya program ekstensi di PTN menunjukkan bahwa PTN sudah mulai menjadikan kampus sebagai komoditas bisnis.

“Sementara, masyarakat sepertinya juga terkena sindrom ijazah. Artinya, jika ijazah itu dari PTN tentunya akan mendongkrak kualitas yang bersangkutan. Padahal, belum tentu benar demikian. Ini sudah terjadi simbiosis mutualisme,” kata dia.

Ade mengatakan, salah satu program ekstensi adalah pembukaan kelas-kelas jauh. “Kelas-kelas jauh inilah yang kerap diragukan mutunya. Ada contoh kelas jauh di Tangerang. Di sana, sarana dan prasarananya berantakan,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Ade, pemerintah sebaiknya melakukan intervensi terhadap PTN guna mengendalikan kelas-kelas ekstensi. “Intervensi dalam bentuk pembenahan sekaligus mempertahankan mutu PTN. Jangan sampai, mutu PTN hancur hanya karena program ekstensi yang kacau-balau,” katanya. [W-12/A-22] SUARA PEMBARUAN DAILY

dari : http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/13/Utama/ut01.htm

About these ads

59 Komentar

  1. klipingut said,

    Juni 11, 2008 pada 4:00 pm

    Nah…lho….makanya terutama PNS hati2 aja jangan buang biaya dan waktu ikut kuliah di PT yg gak jelas terus ntar ijazahnya gak diakui ! Amit2 deh…

    mo solusi jitu klik ini : http://www.sarjana3tahunlul.us sekarang, jangan tunda karena waktu terus bergulir..

  2. Iis Kusaeri said,

    Juni 12, 2008 pada 4:00 am

    Banyakin dong artikel tentang pendidikan. Itung-itung bisa jadi bahan pemikiran nih.

  3. Rulli said,

    Juli 9, 2008 pada 6:20 am

    kami yg sibuk kerja gimana?…klau tak bisa kelas jauh sedangkan PT blum ada di tpt kami

    • miftahussalam said,

      Oktober 1, 2010 pada 9:42 am

      benar itu,, kami yang tinggal di daerah bagaimana? yang tidak ada universitasnya? sedangkan kami ingin meningkatkan kwalitas kinerja kami dengan kuliah… ya satu2 nya jalan sabtu dan minggu…

    • Halidin said,

      November 4, 2010 pada 6:57 pm

      mUTUNYA GIMANA? ADA NDK?

  4. Agung Jatmiko said,

    Juli 9, 2008 pada 6:25 am

    klau mau ngelarang pikir-pikir dulu daerahnya,jangan buat kebijakan Universal belum tentu semua tempat terima.

  5. arief said,

    Juli 24, 2008 pada 7:20 am

    jadi yang bener gimana donk ?
    klo sabtu – minggu dilarang, gimana dengan mereka yang sudah menjalani ?
    padahal mereka uda berkorban waktu, biaya dan juga tenaga ?
    klo ambil kelas malam, mereka mungkin masih tetep ga bisa, karena harus lembur ?
    kayaknya satu-satunya jalan pendidikan digratisin aja semuanya dari TK ampe Perguruan Tinggi.

  6. rara said,

    Juli 31, 2008 pada 9:15 am

    makanya, kuliah jangan hanya modal stempel aja

  7. Maman Sutiono said,

    Desember 2, 2008 pada 9:05 am

    fakta yang terjadi sekarang ini kelas jauh/kelas jaraka jauh masih beredar termasuk kelas sabtu minggu, seoerti kabar dosen PTN bandung dan dosen -dosen PTN lainnya kabarnya ada kerjasama dengan misal universitas gajah mada, ISTN jakarta untuk jurusan teknik, dengan mendatangkan dosen dari ugm ke kampus mereka , kabarnya mereka berani melaksanakan kuliah yang dilarang itu karena adanya sinyal dari ketua nya, bahwa setelah tamat nanti dapat dilakukan penyesuaian dan dapat dipergunakan untuk sertifikasi dosen… jadi kalau itu dilarang tegur lah pak dirjen atau pak meteri, jangan sampai mereka jadi trik penipuan,

  8. imam m said,

    Desember 12, 2008 pada 9:17 am

    apa berani pemerintah daerah tak mengakui ijasah hasil kelas jauh di lampung banyak tu model seperti itu, ada juga tak kuliah dapat ijasah

  9. Hanwi Sofian said,

    Maret 8, 2009 pada 4:32 am

    duh . . .gimana sich??? saya baru ja daftar buat kuliah yang non reguler alias sabtu minggu.klo saya pribadi ngambil sabtu mnggu karena mank mau sambil kerja juga.soalnya klo saya kuliah doank, tar pas saya lulus ada ga yang mau ngejamin saya ga bakal jadi pengangguran???
    uda dech ga usa ngeluarin surat edaran yang aneh2.lagipula ga semua universitas kok kaya gitu.walaupun saya agak telat kasih responnya, tapi saya tetap berharap keputusan tu bakal ditinjau ulang berdasarkan fakta di lapangan,
    terima kasih . . .

  10. tasya said,

    April 1, 2009 pada 7:03 am

    pemerintah jangan seenaknya juga donk bikin peraturan,diteliti dulu sebelum mengeluarkan undang-undang.Ga semua universitas kaya gitu,jangan cuma pukul rata.Kuliah karyawan sabtu-minggu justru sangat memebantu buat orang yang ga ada waktu dan perlu ilmu !

  11. siti latifah said,

    April 26, 2009 pada 3:54 pm

    trus utk PNS spt sy yang sdh jd guru 25 th gol IVa, kuliah dah relevan dg matapelajaran yg diampu,di PTS Terakreditasi yang Kopertisnya dah satu wilayah , gara2 SE Dikti sampai skr blm dpt ijn belajar dr BKD setempt dg alasan kelas jauh, pdhl tinggal wisuda.kalau ngomong prestasi siswa tiap th membuat harum nama kabupaten meskpn pembinaannya hrs banyak mengorbank waktu utk keluarga,tlg pak Fasli anda pernah bilang bahwa” kuliah jrk jauh boleh utk guru”,buktikan ucapan anda dg segera menerbitkan SE supaya nasib kami tdk nggantung dan jd guru depresi gara2 kebijakan anda yg tdk bijaksana.

    • klipingut said,

      Mei 19, 2009 pada 4:25 am

      Yang dilarang pemerintah adalah kuliah kelas jauh. Misal PT A berada di kota X tetapi mengadakan perkuliahan di kota Y atau kota Z, itu tidak boleh.

      Yang diperbolehkan adalah kuliah jarak jauh, yaitu yang diselenggarakan oleh PTN milik pemerintah yakni UT – Universitas Terbuka. Alih kreditkan saja mata kuliah yang anda sudah lulus disana ke UT sehingga anda tak terkatung-katung.

  12. endy mikir said,

    Mei 3, 2009 pada 4:08 pm

    pemerintah tuh ngk nglihat realita d bawah sih. seperti saya skrng ini
    yang pengen kulh tp dana dari ortu ngk ada. gmn tuh hayo apa anda menutup mata pada keberadaan orang2 seperti saya ini..!!! kuliah sabtu-minggu itu sangat membantu bagi Kami,itu salah satu solusi bagi kami yang kuliah dengan biaya sendiri.

    menurut saya yang perlu diperhatikan adalah pemantauan dan penertiban, jangan malah di tutup dan di tuding2 mahasiswa gelap kek..ngk diakui kek huhhhh..

    memang bisa milih lahir dari keluraga kaya ato miskin!
    kalo anda memang menganggap orang seperti kami ngk ada yah terserah deh namanya juga pemerintah sukanya merintah up to u.

  13. edy said,

    Mei 15, 2009 pada 8:56 am

    Perkuliahan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu namun masih dilakukan di kampus tetapi mahasiswa bertempat tinggal dari jarak yang jauh dengan naik kendaraan lebih kurang tujuh jam perjalanan. status mahasiswa smuanya adalah PNS. bagaimana status mahasiswanya? apakah ijazahnya dapat diakui untuk penyesuaian ijazah dan pemakaian gelar?

  14. ayyasi said,

    Juni 8, 2009 pada 6:54 am

    Pertanyaan : Bolehkah kuliah pada hari Sabtu Minggu ?

    Jawaban dan Peraturannya :
    Tentu saja boleh, karena Pemerintah (Dikti) tidak pernah melarang mengenai jadwal kuliah. Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Itu semua bagian dari “otonomi perguruan tinggi”.

    Yang dilarang pemerintah (Dikti) adalah penyelenggaraan kuliah yang tidak sesuai norma dan kaidah akademik, maksudnya tidak sesuai dengan peraturan pendidikan tinggi (Undang-Undang Sisdiknas, PP (Peraturan Pemerintah), maupun SK Mendiknas) yang berlaku.

    Misalnya dalam peraturan yang berlaku, bahwa jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa dari lulusan SMA/SMK melanjutkan ke S1 adalah 144 – 160 sks dengan masa studi 8 semester (4 tahun). Maka masa studinya tidak boleh dimampatkan, misalkan menjadi 2,5 tahun, juga jumlah sks-nya untuk lulusan SMA/SMK tidak boleh dimampatkan menjadi 130 sks. Yang begini ini yang tidak boleh (dilarang). Untuk lengkapnya, di bawah ini diberikan peraturannya.

    Atau kuliahnya tidak di Kampus PTS/PTN terkait, tetapi kuliahnya numpang di lokasi lain seperti hotel, ruko, pasar, atau di gedung2 SD, dsb-nya. Yang begini ini yang dilarang.

    Jadi sekali lagi, Dikti tidak melarang dan tidak mengurusi soal jadwal kuliah. Yang diurusi Dikti, apakah PTS/PTN tersebut telah menyelenggarakan kuliah sesuai dengan norma/kaidah/peraturan pendidikan tinggi.

    Terlebih lagi Dikti juga masyarakat kita tahu bahwa “Reguler artinya teratur atau biasa”. Jadi :
    Hari Regulernya anak SMA untuk sekolah = Senin s/d Jumat (pagi/siang/sore).
    Hari Regulernya Maling untuk “kerja” (mencuri) = Malam hari (Senin s/d Jumat), Sabtu & Minggu libur, karena ada Siskamling.
    Hari Regulernya Karyawan untuk kerja = Senin s/d Jumat/Sabtu.
    Hari Regulernya Karyawan untuk KULIAH = Sabtu dan Minggu.

    Berikut ini diberikan cuplikan landasan hukum yang terkait Kurikulum Pendidikan Tinggi.

    Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 ( untuk download = 14 kb, buka wesitenya aja yach dibawah)
    tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
    Pasal 5 (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (dela- pan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semes- ter dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. (3) Beban studi program doktor ….. dst-nya. Pasal 6 (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah. (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah. (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwal- kan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

    diambil dari ptkpt.net

  15. agusCP said,

    Juni 11, 2009 pada 4:40 am

    Tuntut ilmu sampai kenegeri cina….
    Tuntut ilmu sampai liang lahat….
    tidak ada batas untuk orang belajar…
    tapi mengapa disini orang yang punya niat belajar harus dibatasi.

    saya PNS golongan II di Banyuwangi, karena ingin maju saya kuliah di Univ yang pelaksanaan kulihnya di Banyuwangi tapi merupakan Univ. yang berkedudukan di Malang. Setelah selesai kuliah dengan Ijasah S1 yang diterbitkan dimalang, saya mengajukan untuk penyesuain ijasah S1 agar bisa ke gol III, tapi yang terjadi malah pengusulan saya ditolak oleh BKN krn alasan tidak boleh kuliah sabtu minggu.
    biaya dan waktu yang saya keluarkan dengan susah payah, menabung sedikit demi sedikit untuk kuliah akhirnya percuma,
    apa arti semua ini…………

  16. SRI ARI ORBAWATI said,

    Juni 16, 2009 pada 7:34 am

    setuju pada peraturan itu tp tolong terhadap lulusan yang sebelum peraturan tersebut bisa untuk penyesuaian pangkat dan karier.

  17. Roosindah Nurria said,

    Juni 28, 2009 pada 2:42 am

    Kami PNS di Kaltim yg skrg sdg mengikuti program kuliah S2 di Samarinda tiap hari Sabtu dan minggu tp tidak mndpt ijin dari BKD hanya krn peraturan dr dikti.Kmi kan kul k PTN di Samarinda yg jelas dan bknnya PT asal2an dan bkn kelas jauh..!hanya lokasinya yg jauh makanya jd kul sabtu dan minggu apa boleh buat krn d kaltim hanya itu PTN yg menyelenggarakan prog S2.Jd bgmn kmampuan sdm PNS bisa ditingkatkan klo peraturan diberlakukan universal?Skrg apakah kmi hrs berhenti kuliah sdgkan biaya dan wkt yg sdh kami kluarkan td sdkt. Mohon kebijakannya dong…

  18. IT said,

    Juni 29, 2009 pada 7:16 am

    Tuk Depdiknas ud bersyukur pns2 mw ningkatn ilmunya tuk kuliah sbtu-miggu…toh nantinya dikerjaan ngak sesuai ama yg dikuliahan..klo atrn itu bner2 hrus bku…sharusnya dpdknas bner2 menertibkan kul sabtu minggu…biar masyarakat ngak bimbang….kloh kuliah tiap hri itu mah ud ngak fokus tu blajar.dn berakbat fatal bgi pendidikan, mendingn kuliah sabtu mingu disetujui aj tpi diawasi dgn ktat…sistem pendidikanny….

  19. dagul said,

    Juli 30, 2009 pada 1:49 am

    beda kuliah jarak jauh yg di bolehkan sama kuliah kelas jauh yg di laramg ,apa sih?

    • klipingut said,

      Agustus 11, 2009 pada 7:59 am

      kuliah jarak jauh itu memang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memprokalirkan sebagai distance learning university seperti yang dilakukan oleh Universitas Terbuka (UT) di Indonesia, yang kebetulan saat ini hanya satu-satunya dengan karakteristik seperti itu. Dalam pelaksanaan boleh yang melayani pendaftaran dan perkuliahan untuk seluruh mahasiswa di seluruh pelosok tanah air.

      kuliah kelas jauh adalah perkuliahan perguruan tinggi konvensional (n0n distance learning) yang diselenggarakan di luar domili PT itu berada. Misal MAGISTRA Institut ada Bandung, tetapi membuka pendaftaran dan perkuliahan di Manado, nah itu termasuk yang dilarang.

  20. dagul said,

    Juli 30, 2009 pada 1:59 am

    misalnya saya berada di negara A mengikuti kuliah di PT negara B,kita di bagiin panduan setiap semester&ujian di adakan di negara B dengan soal2 yg di bawa langsung oleh dosen2 yg akan jadi pengawas dari negara A,nanti ijazahnya di samping stempel dari fihak berwenang di negara A juga dari kedubes negara B yg di negara A,nah apakah sistim ini masuk kelas jauh atau kuilah jarak jauh?

  21. mamiyukero said,

    Agustus 20, 2009 pada 9:49 pm

    trus gw gag kuliah dong.? Pdhl dah daftar kuliah sabtu minggu.!! :(
    dulu gag punya duit, disambi kerja skrg, eh tp dilarang…
    pantes aja rakyat indo gitu” aja! Klo gag boleh kuliah sabtu minggu, pemerintah bikin KULIAH GRATIS di setiap PT. Gag mikir orang yg kerja nyari duit buat kuliah yaaaa!…capeee deeehhh!!

    Bisanya ngelarang doang! Klo tuh org” dikti org” pinter, bikin kurikulum standar yg legal buat kuliah sabtu minggu dong.

    Ni yg bikin larangannya doang tanpa solusi pasti waktu mereka kuliah di manja deeehhh…Masuk PNS jg blum tentu jalur resmi…

    Dikti = MECAHIN TELOR TP GAG MAU BUANG KULITNYA >.<

    ::sedih bgt ga bs kuliah sabtu-minggu:: :((

  22. asael manu said,

    September 13, 2009 pada 7:33 am

    dikti harusnya bisa bersikap untuk apa ada larangan kalau tidak ada sangksi perguruan tinggi kadang merasa terlalu hebat hingga kadang mengabaikan larangan tersebut contohnya di soe kabupaten timor tengah selatan universitas pgri tetap membuka multi kampus dan telah mengorbankan banyak orang namun begitu ada yang mempertanyakan pihak universitas mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan dan mereka tetap melanjutkan praktek kelas jauh. kami minta transfer dipersulit. gila benar ini universitas.

  23. marni said,

    September 13, 2009 pada 7:41 am

    tolong dikti tertibkan universitas pgri ntt yang membuka kelas di soe kab. timor tengah selatan, kefa kabupaten timor tengah utara, atambua kabupaten belu, sabu kabupaten saburajua, nagakeo dan beberapa tempat lagi karena universitas pgri menganggap bahwa larangan tersebut hanya isapan jempol banyak yang telah jadi korban jika ditanyakan katanya larangan tersebut tidak benar

  24. Student said,

    September 26, 2009 pada 12:04 pm

    Kalo masih ada PT yang melakukan itu, apa sangsinya? Btw, benar gak bahwa beberapa PNS di daerah banyak yg ikut model kuliah seperti itu? Lagu bagaimana perlakuan terhadap status kesarjanaannya? Kalo tidak ada perbedaan dengan kuliah normal, ya pasti masih banyak mahasiswa yah mau kuliah dengan model tersebut ya :)

  25. saropi said,

    Oktober 2, 2009 pada 3:05 am

    Ya.saya sangat setuju dengan larangan kuliah Sabtu Minggu, apalagi jarak jauh..
    Sebab dilapangan terlihat dengan jelas kok..perbedaan antara alumni kuliah Sabtu Minggu atau yang kelas jarak jauh dengan alumni yang kuliah secara reguler. baik dari sisi kualitas maupun sisi yang lainnya.
    Dan itu tidak kita harapkan, jika ingin menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan berkompeten seperti semangat Good Governance.

    Bukan maksudnya mendeskreditkan kelas Sabtu Minggu atau jarak jauh..tapi itulah faktanya.
    Solusinya sich gampang menurut saya :
    Kalau PNS mau mengikuti kuliah harus ada sistem yang jelas diinstansinya masing – masing.
    Jadi peranan institusi atau atasan akan sangat berguna. untuk dapat memberikan ijin kepada Para pegawainya agar dapat kuliah di kelas reguler.
    Ini dapat dilakukan melalui mekanisme atau aturan yang jelas artinya ijin akan keluar kepada PNS yang dapat menunjukan kinerja yang baik melalui penilaian yang transparan dan akuntabel dari instansi ybs.

    Dan untuk mas admin
    Tolong dong salinan surat edaran Dirjen Dikti No 595/D5.1/2007
    di kirimkan ke email saya..
    Terimakasih sebelumnya

  26. Agus Riyadi said,

    November 23, 2009 pada 10:50 am

    wadow..!jadi bingung malah tambah bingung.Sekolah STM Mesin aja biayanya ngutang sana-sini,pengin kuliah…?Waduh kayaknya kudu makan seminggu sekali,yap…!.hiks..hiks..!
    Sekarang udah kerja di perusahaan yg ilmunya sinkron banget ma jurusanku dan bisa dapat uang sendiri buat daftar kuliah sabtu minggu.
    Emang anak2 kelas non-regular kelihatan ga gableg ya pak…!
    Yah..!yg udah terlanjur miskin n g boleh kuliah sabtu minggu dianggap “blabar blas ora mutu”
    Pantes aja negara ini ora maju2, ..!

  27. nur fadilah said,

    Januari 13, 2010 pada 5:12 pm

    klu menurutku tu bagus, biar rakyat indo ini lebih maju, dan ga selalu diremehkan oleh ngr lain…. klu mo ngomong tu di jg dulu

  28. Nenda Karya said,

    Februari 28, 2010 pada 5:17 pm

    Kalau menurut saya : Kelas Jauh/jarak jauh/UT, sama saja, semuanya Mahasiswa “kejar tayang”. Jadi kalau mau jujur, dan tegas bubarkan saja semua kuliah yang berbau jauh dan terbuka itu. Okey…? cuma kasihan juga PNS (Guru) yang belum S1, padahal mereka sudah lama mengajar, mengabdi untuk negeri lho.. jadi lama nunggu sertifikasinya, bahkan sampai waktu PENSIUN datang mereka belum disertifikasi juga…kasihan dech luuh…?

    • klipingut said,

      Mei 3, 2010 pada 11:01 am

      apa dasarnya bung bilang UT sama saja kejar tayang !!
      UT satu2nya PTN yg pakai standar ISO….

      • Ratna said,

        September 3, 2010 pada 5:19 am

        betul banget UT sudah pakai standart ISO…saya setuju
        jadi intinya boleh dong kuliah di UT?
        jadi jangan ada yang asal ngomong tentang UT

      • jefri abdul kadir said,

        November 9, 2010 pada 6:03 am

        memang betul standar ISO…
        tp ISO di bidang apa bos… dan UPBJJ yang ISO yg mana bos…
        boss, kuliah jarak jauh (distance learning) itu lebih tak jelas…
        karna kalau ujian bisa aja diwakilkan ke orang lain…
        apa logis…. baca buku lebih baik dari pada tatap muka ??? gak mikir kali yee…
        bagi sy UT itu hanya komersialisasi pendidikan mengatasnamakan pemerintah….jujur aja dech… dan tolong lihat kondisi di lapangan…
        Marilah kita cari solusi terbaik memajukan pendidikan bukan mencari siapa yang benar…

  29. maghfur said,

    Maret 1, 2010 pada 3:31 am

    Ass. sebenarnya mau kelas jarak jauh maupun kelas jauh yang penting perkuliahan dilakukan dengan benar. Kelas jauh dilakukan pertemuan 1 semester 1 saat mau ujian itupun ga masuk akal gimana mau jadi orang pintar. Saya lebih stuju kelas jauh dilakukan perkuliahan setiap sore jam 17 s.d 21. Jadi berfikir yang modern aja yang penting tidak jual ijazah.

  30. ani said,

    Maret 20, 2010 pada 4:32 pm

    iya ..nich kalau memang kebijakan tersebut benar saklek.kasihan yang sudah berkorban waktu tenaga dan biaya, semoga pemerintah pusat lebih bijak menanggapi tentang kuliah kelas karena adanya kelas jauh sangat membantu kami yang kurang mampu kuliah diluar daerah…pak help me……..

  31. arya said,

    Mei 29, 2010 pada 12:17 pm

    saya sangat heran dengan kebijakan yg dikeluarkan dikti,sepertinys dikti hanya mencari sensasi dengan melarang kul jarak jauh.bukan memberi solusi malah memberi peti mati.Pak seomantri waktu buat kebijakan itu apa tidak berpikir buat kita yang didaerah ini apa,dimana untuk mendapatkan yang kul jarak jauh aja susah apa lagi yang reguler.Apalagi untuk sertifikasi,mana mungkin guru didaerah bisa seertifikasi kalau gini,makanya buat pak soemantri sekali-kali anda turun kedaerah terpencil biar kalau buat kebijakan itu yang bener.

  32. perwirapenjara said,

    Juli 2, 2010 pada 3:02 pm

    semoga pada saatnya nanti aku jadi orang besar yang berada diatas dan duduk di kursi empuk, aku masih diberi rasa peka untuk meraba dan tidak lupa dengan sakitnya, perihnya dan deritanya orang kecil, tertindas dan tak berdaya, seperti aku saat ini, amin.

  33. yonyon said,

    Juli 12, 2010 pada 6:38 am

    tanya dong kalau ada universitas di kota A terus pelaksanaan kuliah di kota A juga bagaimana ??
    Apakah yang seperti itu diperbolehkan…..?
    Mo shrae pendapat aja nih,
    menurut saya baik kuliah reguler maupun ekstensi sama saja, semua tergantung niat baik dari penyelenggara pendidikan (PT) dan mahasiswa itu sendiri. Saya sendiri mahasiswa reguler, klo saya perhatikan teman2x saya mereka hanya mengejar IPK bagus terus lulus langsung dapat kerja. Saya kira mayoritas mahasiswa di Indonesia ya model mahasiswa seperti itu. Alasan saya kuliah sebenarnya karena hobi saja (boleh percaya boleh engak) kedua lulus dg IPK pas-pasan, ketiga baru cari pekerjaan yg sesuai dg ijazah PT. Sebenarnya saya bekerja sambil kuliah reguler di PT negeri. Memang susah sih, tp klo melihat kuliah sabtu minggu dilarang saya rasa ini melanggar hak asasi warga negara. Walau bagaimanapun pendidikan itu untuk kemajuan bangsa. Klo model seperti ini kemudian terjadi penyelewengan ya harusnya Dirjen Dikti menerbitkan peraturan ttg kuliah sabtu-minggu bukannya melarang.
    Sebenarnya PTN maupun PTS bisa mengatur tentang kuliah sabtu-minggu bagiamanakah perkuliahan sabtu-minggu yang bermutu itu seperti apa. Kemarin saja ada peraturan dari Dirjen Dikti klo S1 luar negeri setara dengan lulusan D3 dalam negeri..aneh. Kalau kuliah sabtu-minggu di luar negeri bisa mengapa kita tidak…? Indonesia itu memang aneh dg duit 60 jeti aja bisa bisa langsung jadi PNS ( padahal saat tes sudah ada pengawas dari PTN ternama di Indonesia lho…).

  34. yance said,

    Agustus 27, 2010 pada 5:31 am

    Setujuuuuu…..Indonesia tdk akan maju kalo banyak org jadi sarjana and master tapi kwalitasnya murahan

  35. Lanang setiawan said,

    Oktober 27, 2010 pada 3:10 am

    saya setuju dengan SE DIKTI tapi sampai saat ini Oktober 2010 masih ada PTS membuka kelas jauh dan aman-aman saja sebut saja STIKES CIrebon menyelenggarakan kelas Ekstensi s1 Keperawatan di Gedung PPNI kab. Brebes……. ga ada yang menidnak konon kabarnya sudah melalui ijin Ka. BKD setempat dan instansi lain yang terkait…….

  36. zaky lutfi said,

    November 19, 2010 pada 5:47 am

    kalo seandainya kelas jauh dilarang tolong kasih peringatan untuk dosen2 agar gk semena2 ja… kalo uda gne jadinya sapa yg mw tanggung jawab????
    uang uda puluhan juta yang keluar tp malah jadi penganggurang sukses….dan tolong kasih hukuman untuk mafia yang mendirikan program sekolah jauh……!!!!!!!!!

  37. mona said,

    November 19, 2010 pada 6:11 am

    http://www.ptkpt.com .penyelengaraan kuliah sabtu minggu,……gmana dong

  38. ahmady said,

    November 29, 2010 pada 1:12 am

    ga adil namax,ini semacam adax diskriminasi terhadap salah satu PT,sementara kuliah jarak jauh ygn dilakukan oleh UT,ko bebas dr SE Dikti.ilmu tidk slalu dibangku kuliah,krn yg terpenting wawasan luas.ok km bersama teman PNS akan mencoba mempratunkan org atau institusi,trutama BKN denpasar yg setengah2 mentafsirkan aturan.

  39. deni said,

    Desember 16, 2010 pada 12:35 pm

    disukabumi kelas jauh sangat banyak dan tidak jelas.ada beberapa,oknum PNS yang hanya ingin mengejar sesuatu.seoerti progam pemerintah salah satunya seperti: sertipikasi untuk guru

  40. Chris Manarisip Manado said,

    Januari 15, 2011 pada 7:48 am

    Sama saja. Jangan dipukul rata dong. Di PTN yang kuliahnya reguler, ada dosen yang “menjual nilai” ada dosen yang suka subjektif dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Belum lagi mahasiswa yang suka nyontek termasuk ujiannya bahkan skripsi juga dibuat oleh orang lain. Bukan hanya untuk S1 saja, sampai S2 bahkan S3 ada juga yang dibantu-bantu oleh pegawai / staf nya terutama kalau pejabat yang sedang kuliah S2 atau S3. Coba baca di Kompas sudah pernah ditulis laporannya.
    Semua kembali ke person, urusan pribadi masing-masing. kalau kita mau jujur, jujurlah terhadap diri sendiri.
    Maaf,… ada titip salam dari om GAYUS hehehehe
    Buat semua pembaca salam damai yaaaaa

  41. sudiro said,

    Januari 17, 2011 pada 10:37 am

    Ini satu bukti bahwa Diknas khsusnya yang membawahi DIKTI telah semena mena menggunakan aturan yang menginjak-injak harkat dan martabat UUD 1945. karena Hak Asasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam meningkatkan SDM yang didengungkan Sapta Prasetya Korpri sudah tidak ada guna nya lagi. wal hasil berapa banyak korban yang berjatuhan baik tenaga , waktu dan biaya oleh PNS yang berjuang demi sebuah gelar kesarjanaan.
    Kalo memang dilarang kenapa izin PTS yang menjalankan Pendidikan tsb tidak dicabut atau dihentikan saja. atau PTS nya dibekukan. ini malah Mahasiswanya yang jadi korban. kenapa koordinasi dan pengawasan DIKTI seolah olah melempem saja. Ingat para pengelola pendidkan kalo tidak segera diklarifikasi larangan tersebut maka semua korban akan menghujat dan mengutuk anda beserta keluarga anda. yang telah berbuat aniaya…

  42. sudiro said,

    Januari 18, 2011 pada 5:56 am

    Mahasiswa janganlah menjadi Korban dari peraturan DIKTI, Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No 595/D5.1/2007, tanggal 27 Februari 2007 melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu/Minggu. yang harus menerima sanksi seharusnya PT nya dan bukan Mahasiswa yang dikorbankan, apalagi mereka telah menyelesaikan pendidikan dan biaya kuliah yang tidak sedikit, dimanakah keadilan sebagai pengambil kebijakan, karena kebijakan mengeluarkan surat edaran tersebut diatas menunjukan ketidak mampuan pemerintah mengawasi PT, ini menunjukan kelemahan pemerintah.

  43. Edy F berkata, said,

    Januari 18, 2011 pada 6:40 am

    Saya menanggapi Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No 595/D5.1/2007, tanggal 27 Februari 2007 melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu/Minggu.yang diselenggarakan oleh PTN/PTS, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipertanggung jawabkan oleh yang membuat peraturan, dalam arti yang membuat peraturan harus mengawasi penyelenggara pendidikan, karena kenyataan sekarang ini yang menjadi korban adalah masyarakat/Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh PTN/PTS yang berbadan hukum, mohon diperhatikan dan ditinjau kembali S.E. tersebut dan jangan masyarakat/Mahasiswa yang dikorbankan. Trimakasih semoga didengar oleh pembuat kebijakan dan dipertimbangkan kembali.

  44. Acuyy said,

    Maret 18, 2011 pada 4:41 pm

    saya setuju banget sy menemukan realita dilapangan terutama di daerah Cianjur banyak mahasiswa2 yg ikutan kelas jauh mereka semua rata2 kuliah tanpa memikirkan Tugas akhir Skripsi/Tesis .biaya pembuatan Skripsi antara 1,5-2jt mereka dibuatin Skripsi oleh Dosen mereka sendiri
    Indonesia tidak akan maju kalau banyak orang jadi sarjana atau magister tapi tidak punya kemampuan apa2…

  45. Acuyy said,

    Maret 18, 2011 pada 4:44 pm

    “Kelas jauh sebenarnya bukan untuk mencerdaskan bangsa tapi hanya untuk lahan bisnis aja bagi PT yg menyelenggarakan”

  46. anak daerah said,

    April 16, 2011 pada 4:04 am

    klo PT.nya di kota A sementara orangnya di kota B dan harus datang ke kota A untuk menjalankan kuliah, sementara sudah habis tenaga dan materi.. Bagaimana pemerintah menanggapi kerja keras ini?

  47. lynk jakarta said,

    Mei 31, 2011 pada 3:51 am

    Hmm.. kalo UT yang tatap muka jarak jauh / tidak ada interaksi fisik dengan dosen maupun kampus, itu diperbolehkan ya ? Lalu kalo ada kampus yang buka cabang di gedung2 SD dan berinteraksi dengan dosen, kegiatan kuliah 3-4 kali seminggu jam 18.30 s/d 21.15 selama delapan semester, ada Praktek Lapangan, ada Penyusunan Skripsi dan Bimbingannya, itu dilarang ya ? Coba jelaskan sesuatu yang logis dan bisa dimengerti dengan menggunakan kaidah-kaidah pendidikan dan bukan cuma menggeneralisir semua kasus. Kenapa UT boleh dan kenapa kampus cabang tidak boleh :)

  48. ndang said,

    Juni 10, 2011 pada 3:58 am

    Mohon agar kiranya Surat Edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi No 595/D5.1/2007 DICABUT karena SE tersebut menciptakan suatu diskriminasi terhadap warga negara terutama PNS, TNI/POLRI yang ingin maju dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kota/daerah yang belum mempunyai PT untuk program pendidikan S1 dan S2, pada akhirnya hanya orang-orang di kota besar saja yang maju dan ada suatu pertanyaan yang mesti dijawab apakah semua PNS dan TNI/POLRI di daerah pindah semua ke kota untuk melanjutkan pendidikannya?….

  49. eric said,

    Juni 23, 2011 pada 3:13 am

    Saya juga menjadi korbannya, kuliah kebanyakan cuti, nggak fokus karena udah capek kerja duluan, sampe umur 23 ini belom lulus2 juga, absensi perkuliahan buruk, dah gitu nilainya “udah BC gak ada ojeg cape dech”

  50. janti said,

    Juni 29, 2011 pada 2:55 am

    setuju dengan dilarangnya buka kelas jauh, apalagi di kota kecil yang sudah ada PTS nya, kemudian pertanyaan saya :
    1. Bagaimana dengan PTN yang bekerja sama dengan Pemda (luar daerah dg PTN) untuk membangun gedung di daerah (Pemda tsb) yang digunakan untuk perkuliahah dari PTN ybs?
    2. Bagaimana pula dengan buka kelas jauh untuk S-1 dengan studi yang dipercepat pula (hanya 6 bl) dapat menyandang gelar sarjana?
    Mohon penjelasan dan mohon ada tindakan dari Pemerintah.

  51. Juli 10, 2011 pada 1:36 pm

    KePutusan Yg tdk Memberikan sOLusi.. cPdc


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 45 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: