Agrobisnis, Jangan Sekadar Bagi-bagi Uang

Kompas/Riza Fathoni
Penggarap lahan menyiram tanaman sayur-mayur di areal perkebunan di kawasan Rawasari, Jakarta, Minggu (22/6). Lahan-lahan di Jakarta yang belum digunakan oleh pemiliknya dimanfaatkan masyarakat untuk menanam sayur yang berumur singkat seperti bayam, sawi, dan kemangi. Hasilnya dijual kepada para pedagang, pasar tradisional, maupun ke rumah makan.

Rabu, 25 Juni 2008 | 11:42 WIB

Departemen Pertanian meluncurkan program terobosan dalam bentuk pengembangan usaha agrobisnis pedesaan atau PUAP. Namun, kritik, sinisme, protes, dan kecaman terhadap program yang bertujuan awal menanggulangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan pembangunan ini bermunculan.

Kekecewaan itu tidak datang dari masyarakat yang tidak kebagian dana PUAP—karena sosialisasi begitu singkat sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu—tetapi dari anggota Komisi IV DPR yang merasa usulannya tidak direspons Deptan. Misalnya, ada anggota dewan yang mengusulkan 100 desa penerima dana PUAP, tetapi hanya satu desa yang diterima. Ada juga dari 100 desa lain yang diusulkan hanya kurang dari 30 desa yang diterima, tapi ada pula yang semua usulannya diterima.

Melihat tidak transparannya seleksi desa penerima PUAP oleh Deptan, banyak anggota Komisi IV yang berang. Ada anggota dewan yang meminta agar program PUAP 2009 dihentikan. Ada yang menyindir kalau program PUAP tidak beda dengan bantuan langsung tunai karena diberikan tanpa syarat.

Berdasarkan pantauan Kompas, banyak warga desa yang sama sekali tidak mengetahui program PUAP. Ada yang mendengar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan ke mana mencari informasi. Ada juga yang baru mendengar setelah proses seleksi ditutup pada 30 Mei. Melihat banyak masalah muncul dalam program PUAP, benarkah program itu memiliki tujuan mulia menggerakkan ekonomi desa dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha pedesaan baru?

PUAP merupakan program terobosan Deptan. Program ini dimulai pada 2008 dan akan dilanjutkan tahun 2009. Pada awalnya program ini difokuskan di 10.000 desa miskin dan tertinggal yang memiliki potensi pertanian.

Anggota DPR telanjur janji

Anggaran yang dialokasikan pada 2008 sebesar Rp 1 triliun. Tiap desa menerima Rp 100 juta. Karena aspirasi anggota Komisi IV DPR belum tertampung, anggaran PUAP 2008 dinaikkan menjadi Rp 1,1 triliun atau ditambah 1.000 desa lagi. Komisi IV DPR merasa perlu menambahkan anggaran karena mereka sudah telanjur ”janji” pada desa-desa di daerah asal pemilihan mereka. Jika desa-desa yang diusulkan tidak masuk dalam program, anggota DPR merasa Deptan melakukan pembunuhan karakter.

Pasalnya, dari total 10.000 penerima dana PUAP, seperti ditargetkan di awal, ada kesepakatan antara Deptan dan Komisi IV, di mana 5.000 desa penerima PUAP hasil usulan Komisi IV dan 5.000 desa lagi hasil penyaringan pemda dan Deptan. Di tengah jalan Deptan dianggap ingkar janji dan muncullah tambahan 1.000 desa itu sebagai ”obat penenang”. Terlepas dari itu, sebenarnya tujuan program PUAP bagus.

Misalnya, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan sesuai potensi wilayah. Meningkatkan kemampuan usaha agrobisnis, pengurus gabungan kelompok tani, penyuluh, dan penyedia mitra tani. Juga memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan usaha agrobisnis. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Sasaran penerima dana PUAP meliputi 11.000 desa miskin tertinggal sesuai potensi desa, di dalamnya mencakup gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan Kaman Nainggolan mengatakan, dengan dana PUAP diharapkan usaha kecil di desa-desa semakin berkembang. Lantas, bagaimana dengan jaminan pasar? Tidak pernah dibahas secara khusus. Yang pasti, Menteri Pertanian Anton Apriyantono yakin PUAP akan berjalan karena pemerintah menyiapkan pendamping untuk menjalankan usaha agrobisnis.

Para penyuluh pendamping dan pengurus gapoktan sebelumnya diberi pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu. Namun, tidak bisa dipastikan para pendamping dan penyuluh itu adalah mereka yang terlatih dan memang berjiwa wirausaha.

Mekanisme seleksi

Mekanisme seleksi PUAP diawali tiap gapoktan mengirimkan rencana usaha bersama (RUB), meliputi jenis usaha apa yang akan dilakukan dan dikembangkan, bisa makanan olahan, kerajinan, dan peternakan. Selanjutnya dokumen RUB dan kelengkapan administrasi lain dikirim ke pemerintah kabupaten/kota ke Deptan. Verifikasi RUB dan dokumen lain dilakukan oleh tim PUAP pusat di bawah kendali Deptan.

Sebagai catatan, gapoktan penerima PUAP ditetapkan oleh Menteri Pertanian mengacu pada usulan dari bupati/wali kota. Sementara itu, data dasar soal siapa gapoktan penerima PUAP diusulkan penyelia mitra tani. Dengan begitu, kewenangan penentuan desa atau sebut saja gapoktan—karena tidak merefleksikan penduduk seluruh desa—tetap ada pada Deptan. Baru setelah semua proses dijalankan, dana dicairkan.

Meskipun pada 2008 program PUAP menjadi andalan Deptan—karena dana yang dialokasikan untuk program itu terbesar di antara program lainnya—terkesan program PUAP dijalankan tertutup dan terbatas. Karena itu, tidak heran bila anggota DPR dari Komisi IV, sebagai mitra kerja Deptan, berang. Mereka menuding Menteri Pertanian tidak transparan dan menjalankan program PUAP sebagai bentuk politik terselubung.

Kecurigaan ini beralasan karena Menteri Pertanian diusung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan protes terhadap pemilihan desa banyak datang dari parpol di luar PKS, seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Golkar. Anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Jacobus Mayong Padang, misalnya, mengeluh, dari 100 desa yang ia usulkan sebagai penerima PUAP, hanya satu desa yang lolos seleksi. Padahal, dari 100 desa yang ia usulkan, semuanya memenuhi kriteria miskin dan tertinggal.

Sosialisasi terlalu singkat

Kesan tertutup informasi soal PUAP juga tampak dari begitu singkatnya proses sosialisasi yang dilakukan Deptan, yang hanya berlangsung sekitar sebulan, dari 10 April hingga 12 Mei 2008. Namun, sosialisasi PUAP yang berlangsung hanya sebulan diyakini akan mengakibatkan banyak desa yang tidak mengetahui program tersebut. Jika itu yang terjadi, bagaimana program PUAP akan berjalan efektif?

Dana Rp 100 juta yang dibagikan kepada tiap desa itu dikhawatirkan menguap begitu saja dan anggaran negara terkuras. Sementara target menumbuhkan usaha baru dan pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai. Apalagi, sifat dana PUAP tidak ubahnya seperti BLT yang diberikan tanpa ada kompensasi apa pun. Memang ada tugas pendampingan yang dilakukan pemerintah. Namun, sejauh mana para pendamping itu memiliki jiwa kewirausahaan?

Alih-alih ingin menumbuhkan usaha agrobisnis desa melalui PUAP, yang ada hanya sekadar bagi-bagi uang untuk kepentingan politik jangka pendek. (Hermas E Prabowo/Kompas)

dari : kompas.com

About these ads

1 Komentar

  1. Tani Bledek said,

    Januari 9, 2009 at 1:41 pm

    Saya salah satu petugas lapangan yang langsung melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana PUAP di tingkat petani. Banyak kelemahan yang harus diperbaiki bagi kelompok penerima antara lain: 1) Kelompok calon penerima harus disiapkan, mulai perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan .2) ada pedamping yang memfasilitasi usaha petani tersebut. 3) Program kelompokdan PUAP harus transparan, diketahui desa dan siapa harus bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan. 4).Dinas penyalur dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ( khusus untuk Kabupaten Probolinggo Jawa timur) harus bersih dari Korupsi. 5) Bagi kelompok penerima PUAP harus ada pertemuan dengan penerima PUAP lain dan memaparkan kemajuan, masalah dan cara mengatasi sehingga akan mengurangi penyimpangan. Presentasi ini dapat dilaksanakan secara reguler disaksikan banyak pihak, mitra kerja serta mitra usaha jika usaha tersebut perlu kerjasama. Mohon ada tanggapan.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: