Menunggu Payung Hukum Rusunawa

“Kalau membicarakan pembangunan rumah susun, ini seperti membuka luka lama,” kata Asep Mulyana (38) memulai percakapan. Ia adalah penghuni rumah susun (rusun) yang terletak di Jln. Industri Dalam Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Sekitar 10-15 tahun silam, lokasi tempat tinggalnya saat ini merupakan kampung yang dihuni ratusan jiwa. “Kampung kami kumuh,” katanya. Kondisi itulah yang menjadi dasar pemerintah membangun rusun di sana. Semua warga dipindahkan ke rusun itu, yang kemudian dikenal dengan Rusun Indal, kependekan dari Rumah Susun Industri Dalam.

Dengan semangat menyukseskan program pemerintah, masyarakat bersedia dipindahkan. “Pemilik lahan dan rumah waktu itu mendapatkan kompensasi dengan parameter yang tidak jelas,” tutur Asep yang juga pengurus Perhimpunan Pengurus Rumah Susun (PPRS) Industri Dalam.

Ketidakjelasan itu, misalnya, seseorang yang punya tanah luas hanya diganti dengan dua unit ukuran besar dan kecil. Ada yang luas tanahnya mencapai 75 meter persegi hanya dihargai sekitar Rp 600.000,00. Sementara, pemilik lahan yang digunakan untuk pos kamling seluas 1,5 x 1,5 meter dihargai Rp 2 juta.

“Kalau dilihat ke belakang, sakit juga. Akan tetapi, pada akhirnya kami menerima,” katanya.

Pada 1997, Rusun Indal rampung dibangun. Tahun berikutnya masyarakat mulai mengisi bangunan yang berdiri di atas lahan seluas satu hektare tersebut. Sekarang, mau dibilang sewa, kenyataannya mereka tidak dibebani biaya sewa tiap bulan. Tiap bulan masyarakat hanya perlu membayar listrik. Dibilang milik, kenyataannya mereka direlokasi tanpa akad jual beli. Mereka tidak punya bukti kepemilikan meski rata-rata telah menempatinya lebih dari sepuluh tahun.

“Kalau sekarang dengar-dengar arahnya mau jadi rusunawa,” ujar Asep. Padahal, aturan tinggal di rusunawa paling lama hanya boleh tiga tahun, paling cepat enam bulan.

Pantas kiranya jika Asep atau penghuni Rusun Indal resah. Sewaktu-waktu, mereka bisa saja kehilangan hak huni, atau tiba-tiba saja dikenakan biaya sewa. Tidak jelas.

Hal serupa dialami penghuni Rusunawa Cingised yang terletak di Jln. Cingised, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Meski namanya terpampang jelas sebagai rumah susun sederhana sewa (rusunawa), kenyataannya mereka tidak dibebani biaya sewa bulanan.

Sejauh ini, mereka hanya mengeluarkan uang Rp 100.000,00 untuk listrik, kebersihan, dan keamanan. “Semua itu dikelola oleh koordinator blok,” kata T.B. Supriyatna, Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota Bandung yang berkantor di Rusunawa Cingised.

Kenapa bisa demikian? Projek pembangunan rusunawa di Kota Bandung menggunakan sistem sharing dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bandung hanya berkewajiban menyediakan lahan.

Walhasil, bangunan rumah susun yang sudah ada saat ini terhitung sebagai aset negara. Dengan demikian, Pemkot Bandung belum berhak atas bangunan tersebut, termasuk soal retribusi dan sewanya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006. Pemda baru bisa memungut retribusi setelah bangunan tersebut diserahkan ke pemerintah setempat, atas persetujuan Menteri Keuangan.

Proses penyerahan itu memakan waktu lama sehingga Pemkot Bandung tak bisa berbuat apa-apa. Dari lima bangunan di Rusunawa Cingised (dua bangunan sudah ditempati), baru dua yang sedang dalam proses penyerahan kepada Pemkot Bandung. “Kami sudah pernah membahas raperda (rancangan peraturan daerah-red.) tapi belum bisa dilanjutkan karena terbentur aturan pusat,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Mulyono Heryanto.

**

Hingga sekarang, belum ada payung hukum yang jelas untuk pengelolaan rusunawa di Kota Bandung. Pengelolaan biaya rutin dilakukan oleh koordinator blok. Sementara soal pengawasan penggunaan bangunan dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota Bandung.

Iuran bulanan penghuni hanya cukup untuk pemeliharaan kecil, misalnya kebersihan dan keamanan. Sulit mengandalkan biaya tersebut untuk kebutuhan perbaikan berat. Siapa yang akan membiayai? Seharusnya si pemilik yang bertanggung jawab memelihara, dalam hal ini pemerintah pusat. Sulit berharap pemkot mengalokasikan dana untuk pemeliharaan bangunan yang bukan miliknya, apalagi dalam jumlah yang besar.

Di tengah ketidakjelasan pembiayaan, Pemkot Bandung pada akhirnya tahun lalu tetap membuka Rusunawa Cingised untuk ditempati warga Bandung yang berminat dan memenuhi syarat. “Kalau tidak begitu, sayang bangunannya,” kata Mulyono.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Henry Pantas Panggabean mengakui kebuntuan pembuatan aturan soal rusunawa ini. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijaksanaan pemerintah pusat.

“Pembangunan rusun ke depan jangan menggunakan sistem seperti itu lagi. Biarkan pemerintah kota yang membangun, dananya berikan saja dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Kalau model seperti sekarang ini, akhirnya repot juga,” katanya.

Jika program rusunawa ini diharapkan bisa bergulir, maka biaya yang dibutuhkan tidak sekadar untuk operasional dan pemeliharaan. “Harus ada pendapatan di luar biaya operasional dan pemeliharaan. Ini mungkin akan sulit dipenuhi karena biaya lahan dan konstruksi sangat besar. Akibatnya, subsidi dari pusat harus terus-menerus dan lahan pemkot juga akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Denny Zulkaidi.

Dibentuknya perhimpunan penghuni rusun untuk turut berperan dalam pengelolaan, menurut dia, merupakan langkah yang sudah tepat. Tinggal, bagaimana pemerintah mendampingi mereka sehingga membentuk sinergi yang baik.

Status rusunawa yang buram harus segera diatasi. Jika tidak, pemerintah tidak hanya sulit dalam mengelola, bahkan terancam tidak mendapatkan lahan yang cukup untuk pembangunannya. Beberapa program rusun hingga sekarang tidak dapat terlaksana karena kendala lahan. Pemerintah kesulitan membebaskan lahan yang akan dijadikan lokasi rusun. Lihat saja rencana pembangunan rusun di Jamika atau Taman Sari yang sampai saat ini belum rampung-rampung juga. Rencananya, kawasan padat penduduk itu akan dibenahi dengan memindahkan warganya ke Rusunawa yang lebih layak huni. Tak mudah membuat warga menyerahkan tanah dan lahannya. Meski telah dijanjikan hidup yang lebih baik di rusunawa yang akan dibangun itu, mereka belum berani. Mereka takut setelah itu akan mengalami ketidakjelasan status seperti yang dialami penghuni rusunawa yang sudah ada.

Pikiran Rakyat, 03 Agustus 2009

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: