Pemberantasan Korupsi Masih Terkendala

DUA mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bandung Raya membagi-bagikan stiker “Awas Bahaya Laten Korupsi” kepada pengendara yang melintas di Jln. Merdeka, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Aksi simpatik tersebut mereka lakukan untuk mengajak kepada masyarakat mengawal pemerintah dalam memberantas korupsi.* USEP USMAN NASRULLOH/”PR”

Baru saja mengalami kekalahan memperebutkan kursi Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, calon incumbent H. Danny Setiawan harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya dua bulan setelah pesta demokrasi Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur pada Mei 2008, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan alat-alat berat. Danny Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Juli 2008 setelah melalui beberapa kali pemeriksaan. Selama lima tahun menjabat sebagai gubernur, meringkuk di ruang tahanan mungkin tidak pernah terbayangkan. Setelah kehilangan kursinya di Gedung Sate, Danny Setiawan justru harus hidup di balik jeruji besi.

Padahal, pengadaan mobil damkar itu terjadi pada saat Danny Setiawan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat itu Gubernur Jawa Barat dijabat H.R. Nuriana.

Ketika menjabat gubernur, sebenarnya Danny sempat diguncang dugaan keterlibatan kasus kaveling-gate yang dilakukan beramai-ramai anggota DPRD Jawa Barat periode 1999-2004. Pada kasus bancakan uang negara di kalangan legislatif itu Danny Setiawan menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Dalam kasus itu yang terseret sebagai terdakwa sejumlah anggota legislatif. Sedangkan pejabat eksekutif lolos. Baru setelah Danny Setiawan meletakkan tampuk kepemimpinan di Jawa Barat, ia dimintai pertanggungjawaban, namun bukan dalam kasus kaveling-gate, melainkan pengadaan mobil damkar. Kasus yang sama juga menyeret dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), hingga kini masih dalam proses penyidikan KPK.

Selasa, 30 Juni 2008 tahun lalu, Danny Setyawan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Pada hari yang sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga menjatuhkan vonis yang sama kepada dua mantan pejabat Pemerintan Provinsi Jawa Barat yang lain, yaitu Wahyu Kurnia dan Ijuddin Budyana.

Mereka dinyatakan secara sah melakukan korupsi bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya bersalah melakukan penunjukan dan pemilihan langsung terhadap tiga perusahaan sebagai rekanan pengadaan mobil damkar dan alat berat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam projek itu, Danny Setyawan menerima uang Rp 2,5 miliar. Sementara Wahyu Kurnia (Kepala Biro Perlengkapan) menerima Rp 1,6 miliar dan terpidana Ijuddin Budyana (mantan Kepala Biro Pengendalian Program) menerima Rp 385 juta. Ketiga terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan tiga perusahaan rekanannya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 72 miliar.

“Tidak ada satu pun pejabat di Jawa Barat, apakah di tingkat kabupaten, kota atau di DPRD yang kasusnya diselesaikan ketika dia aktif,” kata Harlans M. Fachra dari Konsulat Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia.

**

Selain Danny Setiawan, Harlans mencontohkan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Ukman Sutaryan dan Mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, H. Ragam Santika juga dijatuhi vonis bersalah atas tuduhan korupsi selepas habis masa jabatannya. “Itu pun Danny kenanya di KPK, bukan di kejaksaan,” ujarnya.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat setingkat gubernur atau ketua DPRD provinsi pengusutannya sering tidak tuntas. “Tetapi kalau kepala dinas sampai ke bawah itu bisa diselesaikan oleh kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi di Jawa Barat,” katanya.

Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat pejabat aktif yang diduga melakukan korupsi sulit terjaring proses hukum. Izin pemeriksaan dari Depdagri, bahkan dari presiden, untuk kasus yang melibatkan gubernur sering menjadi alasan lambatnya proses hukum.

Belum lagi adanya semacam “pelembagaan muspida” (musyawarah pimpinan daerah), di mana unsur-unsur pimpinan daerah tergabung dalam forum tersebut. Istilah muspida yang merupakan warisan pemerintah Orde Baru itu sampai sekarang masih kuat melembaga. Ini menjadi persoalan, terutama dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sebab, aparat penegak hukum menjadi sungkan jika harus mengusut bupati atau wali kota yang telah telanjur diasumsikan sebagai unsur muspida. “Lewat pelembagaan muspida, pimpinan daerah sering melakukan pertemuan rutin. Ini jelas ada pengaruhnya secara psikologis. Dalam wadah muspida, misalnya ada peresmian projek atau acara-acara tertentu, minimal bupati, kepala kejaksaan, ketua pengadilan, kepala kepolisian, komandan teritorial TNI ikut bersama-sama. Padahal, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelembagaan muspida ini menjadi hambatan bagi penegakan hukum,” tutur Harlans.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, H.M. Amari mengakui soal lamanya izin yang diberikan oleh Depdagri maupun presiden sering memperlambat proses penyidikan. Meski kejaksaan bisa menetapkan pejabat daerah sebagai tersangka, untuk memeriksa dan menahan yang bersangkutan diperlukan izin dari presiden yang prosesnya berbelit dan butuh waktu. “Proses izin ini kadang cepat, tetapi juga sering lambat. Perjalanan surat permohonan penyidikan ke presiden melalui rangkaian birokrasi panjang,” kata Amari.

Amari tidak menampik kedekatan pimpinan lembaga penegak hukum dan kepala daerah acap menimbulkan kesungkanan. Ini menjadi serbasusah, sebab muspida itu sudah seperti lembaga. “Serba susah. Kalau ada undangan peresmian tidak datang menjadi tidak enak. Sebab unsur pimpinan lain biasanya datang,” tutur dia.

Mengatasi hambatan tadi, selama ini sebagai jalan keluar, beberapa kasus yang harusnya ditangani kejaksaan negeri terpaksa dilimpahkan ke kejaksaan tinggi. Langkah itu diharapkan menembus benteng kesungkanan itu. Pelimpahan ke tingkat yang lebih tinggi ini untuk menghilangkan bias yang mungkin terjadi saat menyidik kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau kepala daerah.

Hanya, hal itu bergantung kondisi masing-masing daerah. “Kalau kajarinya tidak ada ewuh pakewuh ya bisa saja. Waktu saya sebagai kepala kejaksaan tinggi di Nusa Tenggara Barat, saya langsung menyidik gubernur. Ternyata biasa aja. Tergantung keberanian. Saya tekankan kepala kejaksaan negeri jangan terganggu kapasitasnya hanya karena masuk lingkaran muspida,” kata Amari yang saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menahan Lalu Serinata, Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2003-2008, terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2003. Ketika kasus APBD terjadi, Lalu Serinata belum menjabat gubernur, tetapi sebagai Ketua DPRD NTB. Lalu Serinata melakukan penyimpangan anggaran pemilihan kepala daerah pada 2003 lebih dari Rp 10 miliar.

Bagaimana dengan pihak kepolisian? Setelah terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri sudah mandiri, belakangan dituntut menjadi lembaga penegak hukum yang profesional. Namun, kenyataan di Jawa Barat, setiap terjadi kasus korupsi yang melibatkan eksekutif di daerah, tidak satu pun yang ditangani Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Wilayah (Polwil) daerah bersangkutan.

Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi (Kasat Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Sony Sonjaya mengakui, selama ini ada kesan kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif harus ditangani level kepolisian yang lebih tinggi.

“Memang belum ada kasus korupsi yang melibatkan bupati atau walikota ditangani tingkat polres. Namun, bukan berarti polres atau polwil tidak berwenang memeriksa bupati atau wali kota. Kalau polres belum pernah menyidik, ini semata-mata karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM -red.),” ujar Sony memaparkan.

Sony mengakui, jajaran Polda Jabar di daerah tingkat II memiliki SDM yang terbatas untuk penanganan korupsi. “Di polda saja untuk menangani kasus korupsi hanya ada 31 orang yang terdiri atas 1 orang kepala satuan, 13 penyidik, dan 17 penyidik pembantu. Di tingkat polres lebih sedikit lagi. Itulah yang menjadi kendala, bukan berarti polres tidak berwenang menangani kasus korupsi bupati atau wali kota,” ungkapnya.

Dalam kasus yang melibatkan bupati atau wali kota, biasanya banyak pihak yang terlibat. “Sebagai pengambil kebijakan, jika seorang bupati melakukan korupsi, biasanya tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi banyak lagi orang yang terlibat. Untuk itu, perlu banyak tersangka dan saksi yang harus diperiksa. Sementara itu, personel yang ada di tingkat polres kan hanya sedikit,” kata Sony menjelaskan.

**

Sementara itu, Harlans menyebut, hanya ada satu cara untuk menghilangkan kesungkanan itu, yakni penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional. Namun, pada praktiknya tidak sederhana. Terdapat kondisi kultural yang sering menghambat penanganan korupsi.

“Kita tahu di Jawa Barat persaudaraan dan pertemanan itu cukup kuat. Dengan demikian, kalau teman atau saudara yang melakukan kesalahan biasanya dimaafkan. Atau paling tidak dibiarkan, jangan diganggulah itu masih saudara. Jangan diganggu itu, bukan hanya dia yang tidak menggangu tetapi memperingatkan orang lain agar tidak mengganggu,” tuturnya.

Tidak ada yang salah dengan menjaga persaudaraan dan pertemanan. Akan tetapi, budaya semacam itu menjadi salah pada tataran elite karena menjadi senjata untuk melindungi perbuatan melawan hukum. Fatalnya, kebudayaan di tingkat elite yang cenderung negatif ini bisa menular ke tataran yang lebih rendah. “Kalau di elite ada budaya semacam itu, ke bawah juga akan ada budaya semacam itu. Misalnya di tingkat kecamatan ada muspika (musawarah pimpinan kecamatan -red.), anggotanya camat, kapolsek, dan danramil. Sehingga, kasus-kasus korupsi di tingkat bawah, seperti di desa atau kelurahan, kita sulit memberikan pendidikan kiritis pada masyarakat,” kata Harlans.

Pakar hukum Universtas Padjadjaran, Yesmil Anwar menyebut korupsi di Jawa Barat sebagai perfect crime (kejahatan sempurna). Secara kultural tercipta iklim yang bisa menerima tindak korupsi itu. “Salah, tetapi diwajarkan,” ujarnya.

Kalau sudah begitu, penegakan hukumnya menjadi lemah. Apalagi jika korupsi itu dilakukan secara bersama-sama dan sistematis. “Ya akhirnya TST, tahu sama tahu,” ujar Yesmil.

Ia menambahkan, korupsi dilanggengkan oleh tradisi mulang tarima. “Jadi berpikirnya, saya sudah diberi kedudukan maka saya harus memberi timbal balik,” kata dia. Budaya semacam itu yang dapat menghalangi sifat kritis. Jika ada orang yang tidak bisa diajak berkompromi cenderung ditinggalkan. Pada akhirnya menyuburkan budaya korup.

Itulah sebabnya sering kali pergantian pejabat di beberapa instansi, utamanya penegak hukum, menimbulkan berbagai asumsi. “Pergantian pejabat itu kalau dilihat segi negatifnya,bisa jadi untuk menyembunyikan sesuatu. Tetapi kalau dilihat positifnya, itu bisa menjadi penyegaran. Bisa baik apabila ia mempunyai kualitas yang unggul,” katanya.

Oleh karenanya, pertanyaan yang paling sering dilontarkan pada pejabat penegak hukum baru adalah beranikah ia mengungkapkan berbagai kasus korupsi?

Amari yang baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjawab, “Insya Allah berani, mudah-mudahan Tuhan memberi kekuatan. Saya sudah melakukan di tempat lain. Lagi pula, saya pernah bertugas sebagai Aspidsus (Asisten Pidana Khusus -red.), saya berharap bisa bertugas sebaik mungkin di sini (Jawa Barat -red.),” katanya.

Tidak mudah terlepas dari cengkeraman korupsi. Pada penegak hukum yang bersih dan berkomitmen masyarakat bisa menaruh harapan. Kita tunggu saja.

Pikiran Rakyat, 13 Juli 2009

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 45 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: