Perppu, Wajah Otoriter Sebuah Rezim

Banyak orang sesungguhnya tidak memahami betul apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau yang populer dengan singkatan perppu. Pemerintah sendiri tampaknya juga tidak menghayati betul makna perppu sehingga ada kesan perppu seenaknya diterbitkan.
Secara konstitusional, perppu memang produk hukum yang sah di negara kita karena diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, perppu berada di ‘peringkat ketiga’, setelah UUD 1945 dan undang-undang (UU). Pasal 22 ayat (1) mengatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Selanjutnya, ayat (2) menetapkan bahwa, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.” Apabila perppu tidak disetujui DPR, menurut ayat (3), perppu itu harus dicabut.

Dalam amendemen UUD 1945 yang berlangsung berturut-turut pada 1999 sampai 2002, Pasal 22 tidak diubah sedikit pun. Oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), isi Pasal 22 UUD 1945 yang asli ‘disalin’ seluruhnya ke dalam UUD 1945 hasil amendemen 1999-2002.

Perhatikan secara cermat kata-kata ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa’, yang terdapat pada ayat (1) Pasal 22 UUD 1945. Itulah syarat utama bagi pemerintah untuk bisa mengeluarkan perppu. A contrario, pemerintah tidak boleh, atau dilarang konstitusi, untuk menerbitkan perppu manakala tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Apa arti, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa?” Menurut penjelasan resmi UUD 1945, frase tersebut merupakan terjemahan dari noodverordeningsrecht. Dalam bahasa hukum Amerika ini sama dengan konsep ‘clear and present danger’, situasi bahaya yang terang-benderang dan memaksa. ‘Nood’ mengandung arti bahaya, atau darurat. ‘Ordenen’ berarti mengatur, menyusun. Secara harfiah, ‘noodverordeningsrecht’ bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat. Menurut Penjelasan UUD 1945, perppu perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting.

Dengan demikian, logika penerbitan perppu bisa disusun sebagai berikut. Pertama, ada situasi bahaya, situasi genting. Kedua, situasi bahaya ini dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. Ketiga, karena situasinya amat mendesak, dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya; sebab jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting itu menunggu mekanisme DPR memerlukan waktu lama. Oleh sebab itu, keempat, menyimpang dari prosedur penyusunan UU yang normal, pemerintah diberikan kewenangan untuk segera menerbitkan perppu, mem-bypass DPR.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa ini, pemerintah mestinya ekstra hati-hati sekali dengan masalah perppu. Dalam sistem demokrasi, ‘senjata’ perppu tidak boleh sering-sering diobral, kalau tidak terpaksa sekali. Sistem demokrasi mengajarkan setiap kebijakan publik harus dibuat rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di DPR. Rakyat juga yang mengawasi pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Dalam konteks Indonesia, proses penyusunan UU dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Perppu merupakan produk hukum yang sama sekali mengabaikan keterlibatan wakil-wakil rakyat. Maka, sifatnya otoritarian. Toh, langkah ini bisa dibenarkan manakala memenuhi dua ketentuan pokok, yaitu (a) keadaan bahaya/genting, dan (b) keadaan bahaya itu dapat mengancam keselamatan negara manakala tidak segera diambil tindakan konkret.

Perppu dan pemerintah

Rezim Orde Baru sering dikatakan rezim otoriter atau represif. Namun, dari perspektif perppu, Soeharto bukan penguasa otoritarian. Selama 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto, ternyata, hanya, mengeluarkan empat perppu, berturut-turut pada 1969, 1984, 1992, dan 1997. Pemerintah Habibie yang cuma berumur 18 bulan hanya menerbitkan 1 satu perppu, yakni Perppu No 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Presiden Gus Dur mengeluarkan tiga perppu; sedang Presiden Megawati 2 perppu saja: Perppu No 1 Tahun 2002 dan Perppu No 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua perppu itu betul-betul dikeluarkan karena ada keadaan bahaya yang mendesak sekali, setelah Indonesia dan dunia internasional diguncang ledakan Bom Bali pada 2002 yang menewaskan lebih dari 200 jiwa manusia.

Bagaimana dengan pemerintah SBY? Selama lima tahun memerintah, SBY diam-diam sudah menerbitkan 18 perppu. Luar biasa! Jika dikaji secara cermat, sebagian besar perppu tersebut sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Masalah kehutanan, otonomi daerah, ‘pengadilan perikanan’, keimigrasian, Bank Indonesia. Semua ‘diperppukan’. Aneh sekali. Di mana urgensinya? Di mana keadaan bahayanya? Benarkah perppu-perppu tersebut diterbitkan karena tatkala itu keselamatan negara betul-betul terancam? Untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saja pun dipakai perppu (Perppu No 3 Tahun 2008).

Menarik disimak bahwa Perppu No 3 Tahun 2008 tentang LPS ditandatangani 13 Oktober 2008. Pada hari yang sama Presiden juga mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hari-hari itu, Oktober 2008, merupakan hari-hari nahas bagi Bank Century. Apakah penerbitan kedua perppu tadi memang dalam rangka ‘mengamankan’ efek ledakan Bank Century?

Terakhir (Perppu ke-18), sebelum berangkat ke Amerika untuk menghadiri KTT G-20, Presiden Yudhoyono menandatangani Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perppu ini jelas dikeluarkan sehubungan dengan ditersangkakannya dua pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah oleh Polri. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No 30 Tahun 2002, pimpinan KPK yang sudah berstatus tersangka harus dinonaktifkan.
Banyak pihak melihat penerbitan Perppu No 4 Tahun 2009 prematur, atau sangat terburu-buru, bahkan terkesan dipaksakan. Di mana aspek ‘noodverordenings’ atau ‘clear and present danger’-nya? Pertama, tuduhan terhadap Chandra dan Bibit yang menyebabkan mereka jadi tersangka sesungguhnya masih debatable. Apa yang dituduhkannya? Penyimpangan terhadap kewenangan pejabat publik? Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, masalah itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menerima suap dari Anggoro? Bibit Riyanto dalam jumpa pers Minggu, 27 September, membantah secara kategorial. Ia bahkan berani disumpah apa pun bahwa ia tidak menerima satu sen pun dari Anggoro. Lucunya lagi, Antasari juga membantah telah memerintahkan Ary Muladi untuk memberikan uang Rp1 miliar kepada Chandra M Hamzah, padahal menurut Susno, tuduhan terhadap Chandra berdasarkan testimoni Antasari. Atau terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi hutan Tanjung Api-Api? Menyadap telepon pewira polisi yang dinilai bukan kewenangan KPK?
Kedua, KPK sebetulnya tetap bisa berfungsi dengan hanya dua pimpinan, kalaupun Chandra dan Bibit memang cukup bukti melakukan tindak kejahatan untuk dijadikan tersangka. Ketiga, kalau memang KPK dianggap bakal berjalan terseok-seok dengan dipimpin dua orang, proses pencarian dan penggantian pimpinan lain yang kosong bisa dilakukan secara normal, yakni lewat mekanisme DPR. Sekali lagi, kita tidak melihat adanya unsur clear and present danger bagi presiden untuk menerbitkan sebuah perppu!

Alangkah lebih tepat jika SBY mengeluarkan perppu untuk menunjang keberadaan Pengadilan Tipikor karena DPR yang sekarang dipastikan gagal meloloskan RUU tersebut. Jika SBY memang serius memberantas korupsi, keberadaan KPK harus dijaga, bahkan ditingkatkan. Caranya? Ya, lewat perppu mengingat DPR sejak awal tidak serius meloloskan RUU ini, setelah sekian banyak anggota dan eks anggotanya dijebloskan ke penjara oleh KPK.
Maka, kepada pemerintah, khususnya para ahli hukum di sekitar presiden, kita minta supaya membaca secara teliti isi dan roh Pasal 22 UUD 1945 tentang Perppu. Tanpa memenuhi dua persyaratan pokok, perpu dengan sendirinya batal demi hukum dan oleh sebab itu harus ditolak oleh DPR.

Perppu juga menjadi catatan buram bagi pemerintah SBY mengingat SBY adalah sosok pemimpin yang sejak awal selalu mengangkat tinggi-tinggi moto demokrasi dan reformasi. Padahal, perppu merupakan cermin otoriter sebuah rezim! Dengan demikian, terciptalah cognitive dissonance di benak masyarakat luas terhadap SBY.

Media Indonesia, 30 September 2009

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 45 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: