UU Lalu Lintas Harus Berlaku

Apa pun alasannya, pemerintah harus tetap memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan karena dana pemeliharaan terbatas tak bisa jadi pemaaf.

Pendapat itu disampaikan ahli hukum pidana Prof Indriyanto Seno Aji, Selasa (12/1/2010), menanggapi penolakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Kementerian PU, dinas PU provinsi dan kabupaten/kota) tak layak terjerat sanksi dalam UU Lalu Lintas.

Menurut UU yang berlaku sejak Juni 2009, penyelenggara jalan (Kementerian PU dan dinas PU tergantung kelas jalan) yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terancam sanksi pidana atau denda (Kompas, 12/1/2010).

Latar belakang dari keterbatasan dana adalah karena semula ada dana preservasi untuk penyelenggaraan jalan dari pajak kendaraan dan bahan bakar untuk kendaraan. Belakangan, dana itu tak terwujud setelah berlaku Pasal 8 (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur bahwa paling sedikit 10 persen pajak atas kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan transportasi umum. Adapun penggunaan dana bahan bakar tak ada aturan tegas.

Menurut Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian PU Taufik Widjoyono, dalam draf Peraturan Presiden tentang Dana Preservasi Jalan, sebagian besar dana tetap akan diambil dari APBN maupun APBD. Akibatnya, dana pemeliharaan jalan tetap terbatas.

Teledor

Indriyanto berpendapat, penyelenggara jalan siap atau tidak siap, UU Lalu Lintas harus tetap diberlakukan tanpa pengecualian. ”Kecuali pemerintah menerbitkan peraturan pengganti UU atau perppu untuk menunda pelaksanaan UU atau sebagian dari UU tersebut,” kata Indriyanto.
Baca entri selengkapnya »

Sel Mewah Ayin dan Aling

KECUALI tak lagi terlalu leluasa berpergian seperti saat masih menjadi orang bebas, hidup dalam penjara barangkali tak terlalu sulit bagi Artalyta Suryani alias Ayin. Di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta, tempatnya kini dibui, terpidana kasus penyuapan Rp 6 miliar terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu hidup dengan amat nyaman. Fasilitas di selnya bahkan setara dengan sebuah kamar pribadi ketimbang penjara.

Saat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke rutan tersebut, Minggu (10/1) malam, Ayin sedang bersantai, duduk berselonjor di sebuah sofa bed sambil menjalani beauty treatment oleh seorang dokter ahli kosmetik laser, Hadi Sugiarto. Ayin masih memegang buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, di mana namanya adalah satu yang disebut-sebut dalam buku tersebut.

Di ruang yang cukup lapang itu, sejumlah foto yang menurut Ayin adalah anak-anak yang diadopsinya terpajang di beberapa tempat. Di sebuah sudut juga terdapat kolam bola ukuran besar, yang, kata Ayin, adalah tempat bermain anaknya jika datang berkunjung. Namun, tak cuma itu, sebuah pesawat televisi plasma, kulkas, kompor, dan lemari kayu juga terlihat di sel tersebut. Sebuah penyejuk ruangan membuat sel yang dihuni Ayin benar-benar membuatnya seperti berada di rumah.

Selain sel yang dihuni Ayin, sel lainnya yang dihuni Limarita alias Aling, terpidana seumur hidup kasus narkoba, juga tergolong mewah untuk ukuran sebuah penjara. Sel yang dihuninya juga punya kamar mandi sendiri. Di dalam sel yang dihuni Aling bahkan ada ruangan yang disulap khusus sebagai ruang karaoke.

Tentu saja, tak semua sel di Rutan Pondok Bambu dilengkapi fasilitas wah seperti yang dihuni Ayin dan Aling. Di rutan wanita ini puluhan ruangan yang amat padat penghuni juga ada. Termasuk sel-sel biasa di mana satu ruangan bisa diisi oleh belasan, bahkan mungkin sekitar 25-an tahanan.

Rumor tentang adanya perbedaan fasilitas yang diperoleh para tahanan di Pondok Bambu sendiri sebenarnya sudah lama beredar di masyarakat. Karena itu, ketika kebenarannya dari rumor yang ada itu akhirnya terkuak, tak sungguh membuat kita terkejut, kecuali geleng-geleng kepala. Sebab, sekalipun sulit membuktikannya, harga untuk beragam kemewahan di sel penjara itu pastilah ada. Kita hanya tak tahu prosedurnya, kepada siapa, serta berapa besarannya.

Sejumlah wartawan yang ikut meliput jalannya sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Pondok Bambu, Minggu (10/1) malam, juga sempat mengabadikan mewahnya sel Artalyta dalam beberapa lembar foto dan diterbitkan di koran.

Itu sebabnya, pernyataan Kepala Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Sarju Wibowo, bahwa keberadaan fasilitas mewah untuk segelintir tahanan itu tak pernah ada, menjadi hal yang lebih mengejutkan, karena ternyata, bantahan itu tetap juga terlontar.

Lantas apa namanya sel berpenyejuk ruangan, berkulkas, ber-tv, ber-ruang karaoke, jika bukan mewah? Klaim bahwa 1.100 tahanan di Pondok Gede mendapatkan perlakuan yang sama juga rasa-rasanya sulit untuk dicerna. Kecuali memang semua sel yang ada di rutan itu fasilitasnya sama, dan para tahanan juga bisa dengan bebasnya membawa barang yang ia suka, termasuk arena bermain anak seperti yang dimiliki Artalyta.

Tribun Jabar, 12 Januari 2010

RUU Pengendalian Dampak Tembakau Jadi Prioritas

Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan merupakan salah satu prioritas yang akan dibahas oleh DPR pada tahun 2010.

”RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Kalau masuk dalam skala prioritas, secara normatif dan politis harus disahkan. Selain itu, sekarang undang-undang diharapkan selesai dalam dua kali masa sidang agar tidak berlarut-larut,” ujar  anggota Komisi IX Bidang Kesehatan, Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS, Selasa (15/12/2009).

RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan, menurut Ledia, lebih kepada upaya preventif mengendalikan dampak tembakau terhadap kesehatan. Selama ini rancangan undang-undang itu kerap tertunda karena dipandang tidak ada payung hukum yang menjadi dasar mengapa dampak tembakau harus dikendalikan. Sekarang telah terdapat Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tembakau sebagai salah satu zat adiktif. Baca entri selengkapnya »

Jalan Damai Omni-Prita belum Ada Titik Temu

Tim Mediasi Departemen Kesehatan (Depkes) mengatakan masih belum ada titik temu dalam upaya perdamaian antara RS Omni International dan Prita Mulyasari. Depkes masih berusaha meretas jalan damai untuk membantu penyelesaian masalah itu.

Di sela pertemuan lintas sektor untuk eliminasi filariasis di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (15/14), Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan Budi Sampoerno mengatakan saat ini proses mediasi bagi Prita dan Rumah Sakit Omni Internasional masih terkendala.

“Prosesnya belum selesai, tapi tidak buntu, hanya dua-duanya masih ada keinginan yang belum match soal pidananya,” kata Budi yang juga anggota tim mediasi.

Menurut dia, pihak rumah sakit sebenarnya tidak menolak untuk melepaskan tuntutan pidana terhadap Prita, mantan pasien Rumah Sakit Omni yang diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun, ia menjelaskan, pencabutan perkara pidana yang sudah masuk ke pengadilan harus melalui proses yang memerlukan waktu. Penuntut harus terlebih dulu mengajukan surat pencabutan perkara pidana ke pengadilan, surat itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Namun Omni tidak melakukan langkah itu.

Tim mediasi Departemen Kesehatan, kata Budi, sekarang masih berusaha membuat rumusan perdamaian yang dianggap baik bagi kedua belah pihak.

Rumah Sakit Omni International mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana kepada Prita dengan tuduhan pencemaran nama baik karena surat elektronik berisi keluhan Prita tentang pelayanan rumah sakit tersebut menyebar luas di dunia maya.

Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatan perdata pihak rumah sakit dan menghukum Prita membayar denda Rp204 juta. Masyarakat di seluruh Tanah Air yang simpati dengan kejadian yang dialami Prita menyumbangkan uang dan koin untuk membantu dia membayar denda. Baca entri selengkapnya »

Presiden dan Menkeu Langgar UUD 1945

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945 terkait skandal Bank Century.

“Presiden telah menetapkan Perpu No.4 Tahun 2008 pada 5 Oktober 2009. Pasal 29 perpu tersebut jelas memberikan kekebalan hukum pada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain pengambil kebijakan terkait jaring pengaman sistem keuangan,” ujar Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, Rabu (16/12).

Langkah Presiden tersebut dinyatakan Johan melanggar pasal 27 UUD 45 ayat 1 yang berisi yakni segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum kepada siapapun dengan alasan apapun tanpa terkecuali. “Bahkan presiden dan wapres sekalipun tidak memiliki kekebalan hukum dan tunduk pasal 7 dan 8 UUD 45 karena bisa diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum,” paparnya.

Johan menambahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terkecuali melakukan pelanggaran terhadap UUD 45. “Menkeu tidak puas pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk lakukan audit ulang terkait kebijakan pengucuran dana sekitar Rp6,76 triliun kepada Bank Century,” jelas Johan.

Selaku pembantu presiden, Sri Mulyani dinilai melanggar pasal 23E ayat 1 yang berisi bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan BPK secara bebas dan mandiri. Sedangkan di ayat 3 dinyatakan bahwa hasil audit BPK tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai undang-undang.

“Oleh karenanya hasil audit investigasi BPK yang dimintakan DPR sudah seharusnya bersifat final dan mengikat, karena BPK adalah auditor negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh UUD 1945,” ungkap Johan.

Media Indonesia, 16 Desember 2009

Kamis, 17 Desember 2009 | Metro TV | Lampung Post | Borneo News | Yayasan Sukma | Kick Andy Home Advertisiment * Home * Polhukam * Ekonomi & Bisnis * Olahraga * Sepak Bola * Megapolitan * Nusantara * Internasional * Sains & Teknologi * Humaniora * Opini * Perempuan * Hidup Sehat * Otomotif * Travelista * Kuliner * Blog * Video * Foto * Cinema * Politik Dalam Negeri * Politik Luar Negeri * Hukum * Hankam * Lainnya * Ekonomi * Bursa & Valas * Finansial & Perbankan * Bisnis & Investasi * Lainnya * Bulu Tangkis * Tenis * Basket * F1 * Moto GP * Tinju * Sosok * Lainnya * Liga Inggris * Liga Itali * Liga Spanyol * Liga Jerman * Liga Indonesia * Off Side * Lainnya * Kriminal * Trafik * Sosial * Peristiwa * Lainnya * Berita & Peristiwa * Lainnya * Piranti * Iptek * Telekomunikasi * Regulasi * E Lifestyle * Kesehatan * Pendidikan * Lingkungan * Kebudayaan * Religi * Umum * Bali – Nusa Tenggara * Jabar – Banten * Jateng – DIY * Jatim * Kalimantan * Maluku – Irian Jaya * Sulawesi * Sumatera Suara Anda | Layanan Umum | Kontak Media | Jadwal Hari Ini | Lowongan Kerja Jadwal Sholat Penerbangan Kereta Api Travel + Primajasa Polisi Pemadam Kebakaran Layanan Publik Media Online Iklan Sirkulasi Percetakan Production Publishing Advertisiment 2009 Tahun Pengungkapan Sisi Gelap Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan 2009 merupakan tahun pengungkapan berbagai sisi gelap dalam penegakan hukum yang terjadi di Tanah Air.

“Pada tahun 2009 ini banyak peristiwa yang mengungkapkan sisi gelap dunia hukum,” kata Mahfud ketika membuka acara seminar Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan yang digelar Indonesia Legal Resources Center (ILRC) di Gedung MK di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut dia, berbagai peristiwa itu telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa dunia hukum Indonesia sedang dalam keadaan amburadul. Dulu, lanjutnya, sebagian orang menganggap bahwa mafia peradilan hanya rumor, tetapi kini setiap anggota masyarakat bisa mengambil kesimpulannya sendiri dari berbagai peristiwa buruk yang sempat mereka saksikan.

Ia mencontohkan peristiwa sidang MK pada 3 November yang memperdengarkan rekaman terkait rekayasa kasus Bibit-Chandra, merupakan bukti yang tak terelakkan lagi tentang cara mafia peradilan bekerja. “Ketika rekaman itu diputar di MK pada 3 November 2009, maka tidak bisa dibantah bahwa kesimpulan yang terdapat di tengah masyarakat adalah mafia peradilan itu ada,” kata Mahfud.

Hal itu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegak hukum yang dilakukan oleh aparat bisa tidak sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ILRC Uli Parulian Sihombing mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima dari Pancasila. “Kita sudah punya konsep keadilan sosial pada sila kelima Pancasila,” kata Uli.

Uli berpendapat, bahwa penegakan keadilan di tengah masyarakat sangat terkait erat dengan pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia. Berbagai bentuk pendidikan hukum di Tanah Air, ujar dia, seharusnya memiliki kontribusi terhadap keadilan sosial.

Ia mengemukakan, bila pendidikan hukum telah bisa sepenuhnya menunjukkan kontribusinya, maka optimistis bahwa proses penegakan hukum dan pencarian keadilan di berbagai lembaga peradilan di Indonesia akan menjadi bersih.

Media Indonesia, 16 Desember 2009

Skandal Bank Century Mahasiswa Datangi Kantor Wapres, Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mundur

Ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/12). Mereka menuntut Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono mundur dari jabatan. Hal itu sebagai bentuk tanggungjawab mereka atas skandal Bank Century.

Ratusan mahasiswa itu berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi dan Gerakan Revolusi Putih.

Rahman Latuconsina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan, skandal Bank Century menguatkan bahwa pemimpin kerap membohongi dan membodohi rakyat. Karena itu agar masalah ini terkuak terang benderang, mereka yang terlibat mundur dari jabatan untuk melancarkan pengusutan.

“Rakyat tertipu dengan memilih Boediono saat pilpres lalu. Karena itu kami minta Boediono yang kasus Century muncul sebagai gubernur BI harus bertanggungjawab. Boediono harus turun!,” teriak Rahman dalam orasinya.

Aksi ratusan mahasiswa di depan Kantor Wapres berlangsung sekitar 40 menit, dimulai sejak jam 10.30. Aksi makin seru karena diiringi musik dari mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Putih. Dari Kantor Wapres, aksi dilanjutlkan ke Gedung DPR.

Media Indonesia, 16 Desember 2009

Kasus Bank Century Libatkan Keuangan Negara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto menegaskan, kasus Bank Century melibatkan unsur keuangan negara. “Itu uang negara,” kata Bibit ketika ditemui setelah peluncuran buku karyanya berjudul Koruptor Go To Hell! di Jakarta, Rabu (16/12).

Bibit mengatakan hal itu terkait beberapa wacana yang menyatakan tidak ada uang negara dalam kasus Bank Century. Wacana itu didasarkan pada argumentasi bahwa uang Rp6,7 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan uang negara karena dana LPS didapat dari premi sejumlah bank.

Bibit membantah hal itu. Menurut dia, LPS didirikan dengan menggunakan modal awal yang didapat dari pemerintah. Selain itu, LPS akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui persetujuan DPR jika LPS kekurangan dana.

Pendapat Bibit dibenarkan oleh mantan Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie. Menurut Kwik, LPS mendapatkan suntikan dana negara sebesar Rp4 triliun sebagai modal awal. “LPS didirikan dengan menggunakan modal awal Rp4 triliun yang disetor oleh pemerintah,” katanya menegaskan.

Kwik juga membantah argumentasi yang menyatakan dana LPS bukan uang negara karena berasal dari premi sejumlah bank. Menurut Kwik, sebagian dari premi itu didapat dari bank yang masuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tetap ada unsur keuangan negara yang dikelola oleh LPS. Ekonom senior itu juga membantah alibi bahwa dana LPS adalah keuangan negara yang sudah dipisahkan, sehingga tidak lagi bisa disebut uang negara.

Kwik menjelaskan, uang negara yang sudah dipisahkan tetap bisa diusut menggunakan aturan hukum. Dia menyebut kasus penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai contoh.

Media Indonesia, 17 Desember 2009

Undang-Undang Ketenagalistrikan Maslahat atau Mudarat bagi Daerah?

Pemerintah bersama DPR pada 1 September 2009 telah menyetujui RUU Ketenagalistrikan untuk menjadi UU. Produk hukum itu sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2005. Oleh MK UU No 20/2002 tersebut dianggap terlalu menerapkan mekanisme pasar.

RUU itu sendiri sudah diserahkan pemerintah kepada DPR pada 2006 dan baru bulan ini disahkan menjadi UU. Walaupun kita sadari sepenuhnya bahwa monopoli untuk sektor apa pun, misalkan oleh PLN di sektor ketenagalistrikan, pasti akan memberikan dampak negatif. Tanpa adanya kompetisi di antara sesama pelaku usaha, dapat dipastikan akan timbul kondisi pasar yang tidak kondusif untuk pembangunan nasional. Namun sebaliknya, UU sebelumnya pada sisi lainnya dianggap dapat menimbulkan suasana kompetisi yang bisa-bisa tak terkendali, yang pada akhirnya merugikan sumber-sumber ekonomi bangsa. UU yang baru ini dapat dikatakan sebagai solusi jalan tengah; di satu sisi tetap melindungi kepentingan PLN sebagai BUMN yang selama ini sebagai pemasok tunggal, sedangkan di sisi lainnya tetap membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut berusaha memasok tenaga listrik kepada masyarakat. Baca entri selengkapnya »

Terorisme bukan Masalah Hukum Semata

Seakan kurang kerepotan, sekelompok anggota masyarakat membuat kekacauan yang sangat mengganggu. Apa pun argumentasinya, kekerasan yang membawa kematian banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak berdosa, tentu tidak bisa dibenarkan. Maka tayangan-tayangan televisi yang mempertontonkan penumpasan teroris disambut dengan rasa lega oleh penonton umumnya. Disebut ‘umumnya’ karena menurut hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Mei 2009 ini, terbukti tidak semua menyetujui pemberantasan aksi teror. Yang tidak membenarkan terorisme memang diperkirakan lebih dari 65%, tetapi yang menyetujuinya hampir mencapai 15%. Selebihnya netral–bisa setuju, bisa tidak.
Pengungkapan yang meresahkan itu disampaikan Sayidiman Suryohadiprojo dalam pertemuan Barisan Nasional yang diketuai Prof Dr Soebroto awal minggu ini. Dalam makalah berjudul Menghadapi Terorisme Islam Radikal secara Komprehensif, jenderal purnawirawan itu intinya menegaskan terorisme di Indonesia bukan masalah hukum semata. Anggapan bahwa terorisme bisa ditindak sebagai pelanggaran hukum semata adalah anggapan sempit, bahkan naif. Dinyatakan selanjutnya, kalau hasil survei LSI itu bisa diandalkan, berarti kelompok radikal yang melancarkan terorisme mendapat dukungan sekitar 40-50 juta penduduk Indonesia.
Keluarga dua teroris yang tertembak mati belum lama ini, Syaifudin Zuhri dan Mohammad Syahrir, memang telah berulang kali secara terbuka meminta maaf pada bangsa atas peristiwa teror itu. Namun, harian Indopos terbitan Selasa, 13 Oktober lalu mengisahkan orang tua dua teroris tersebut merasa gembira karena kedua anak mereka meninggal dalam memperjuangkan yang diyakini keduanya. Bahkan saudara perempuan kedua bersaudara itu menyatakan keluarga mereka tidak sedih dan tidak ada yang menangis karena Syaifuddin dan Syahrir tampak ‘cakep dan gagah’ di televisi. Tanggapan mereka menggambarkan sisi lain dari respons terhadap tindakan penumpasan terorisme. Baca entri selengkapnya »

HAM dan Kekuasaan

PADA 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono secara resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014. Sejumlah agenda sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pasangan ini akan diterjemahkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi acuan kerja pemerintahan selama lima tahun mendatang.

HAM dan kekuasaan

Ada banyak agenda ke depan, dan salah satu yang cukup krusial dibicarakan adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Di bidang hak asasi manusia, pemerintah baru akan merancang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang menjadi cetak biru pembangunan di bidang hak asasi manusia untuk lima tahun mendatang. RANHAM ini menjadi penting posisinya sebagai ukuran awal penilaian sejauh mana pemerintah kali ini serius dalam menegakkan HAM. Sejauh ini perkembangannya masih belum maksimal. Masih banyak agenda penting yang sengaja atau tidak belum dijadikan prioritas. Hal tersebut akan dinilai sebagai bentuk pengabaian. Dan berikutnya kita akan menangkap sebuah ironisme. Bahwa HAM adalah bagian utama dari penegakan demokrasi, tapi justru sering terjadi pengabaian bahkan
pelanggaran terhadap HAM itu sendiri.

Ironismenya kerap kali isu HAM hanya menjadi komoditas politik kekuasaan yang tidak sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa dan bagaimana HAM itu sendiri. Bahkan untuk menyadari bahwa HAM merupakan bagian yang hakiki dalam diri manusia yang melekat sejak manusia itu lahir itu saja terkadang kurang dipahami.

Dalam HAM, nilai kemanusiaan seharusnya dijabarkan dalam pengertian bagaimana kekuasaan memiliki orientasi mengenai kodrat manusia itu sendiri. Manusia bukan sekadar alat eksploitasi, tetapi keberadaan manusia itu melekat dalam kodratnya. Kemanusiaan menjadi acuan dalam segala keputusan politik. Bukan justru mengedepankan realitas politik yang acap kali mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Komitmen normatif

Dari diskusi di Setara Institute diperoleh simpulan komitmen kepemimpinan nasional pada penegakan HAM masih sebatas pada komitmen normatif yang belum diterjemahkan ke dalam program-program nyata yang memberikan keadilan untuk semua. Misalnya ratifikasi dua kovenan induk HAM yang dilakukan pada 2005 belum mampu menjadi landasan bagi integrasi dan pengarusutamaan HAM dalam setiap program-program pemerintah. Kepemimpinan nasional 2004-2009 lalu tidak cukup menampilkan performa memuaskan di bidang hak asasi manusia. Bahkan dari hasil kajian terhadap RANHAM 2004-2009 dan RPJMN, kinerja penegakan HAM pemerintahan 2004-2009 berada pada derajat minimum. Dari 103 program utama hanya 56 (54,6%) program yang terlaksana dan 47 (45,4%) di antaranya tidak terlaksana. Diketahui ada sejumlah 56 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal departemen. Sebagian lain merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meski dengan kualitas minimum. Kebijakan tentang Jamkesmas, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, sekolah gratis, akses modal bagi dunia usaha melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain. merupakan capaian kinerja pemerintahan di bidang pemenuhan hak ekosob. Kelemahan RANHAM 2004-2009 sehingga gagal menjadi instrumen integrasi dan pengarusutamaan HAM dalam pembangunan terletak pada parsialitas perencanaan aksi-aksi yang akan dijalankan.

RANHAM belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak yang harus dijamin oleh negara dan tidak selaras dengan agenda-agenda pembangunan yang dijalankan oleh departemen-departemen teknis, kementerian, dan pemerintahan daerah. Akibatnya, RANHAM berdiri sendiri dan Departemen Hukum dan HAM sendiri yang seharusnya menjadi leading sector pelaksanaan RANHAM tidak mampu melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi lain.

Capaian kinerja ini menggambarkan, prospek penegakan HAM pada kepemimpinan mendatang cukup memiliki modal kuat untuk terus memastikan penegakan HAM dan mainstreaming human rights dalam berbagai produk legislasi dan kebijakan yang akan dikeluarkannya kelak. Dilihat dari hambatan yang ada, kinerja minimum penegakan HAM sepanjang pemerintahan 2004-2009 ini disebabkan rendahnya political will pemerintah pada pemajuan HAM.

Selain itu, karena minimnya dukungan birokrasi lintas departemen dan pemerintah daerah; perencanaan yang tidak disertai penganggaran yang memadai; dan minusnya kecakapan panitia pelaksana RANHAM daerah. Secara khusus, otonomi daerah tanpa desain komprehensif dan berpijak pada pendekatan jaminan pemenuhan HAM telah membawa dampak buruk bagi penegakan HAM di sebagian besar pemerintahan daerah. Padahal bagi sebagian kecil daerah lainnya otonomi daerah telah menjadi peluang bagi pemenuhan HAM.

7 prioritas penegakan HAM

Pelantikan kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2009 merupakan momentum penting untuk mengingatkan dan menawarkan berbagai agenda penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana hasil kajian dan diskusi Setara Institute, pemerintahan baru kali ini benar-benar didorong untuk secara serius menyikapi tujuh isu utama di bidang hak asasi manusia. Ketujuh bidang tersebut adalah penegasan jaminan kebebasan berekspresi; penghapusan hukuman mati; jaminan kebebasan beragama dan
berkeyakinan; pemutusan pelembagaan impunitas dan penyelesaian pelanggaran HAM; pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi bagi Aceh dan pencabutan Qanun Jinayat; pemenuhan jaminan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan akses modal bagi masyarakat; serta legislasi populis bagi penegakan hukum.

Bila membaca konstelasi politik kekuasaan hari ini yang potensial membentuk pemerintahan yang kuat, potensi lain yang perlu diwaspadai adalah jatuhnya negara ke lembah budaya ‘represi’.

Dalam konteks negara kuat, maka soal pelanggaran HAM menjadi soal yang amat biasa, baik dilakukan oleh individu-individu yang memiliki akses ke negara, maupun oleh negara itu sendiri. Penegakan HAM di era seperti saat ini, kita saksikan masih berjalan terseok-seok, terutama karena kita masih berhadapan dengan situasi di mana hukum hanya membela ‘orang kuat’, bukan orang yang dianiaya kemanusiaannya.

Dalam menegakkan HAM kita membutuhkan semangat yang sangat kuat buat memutus rantai kejahatan masa lalu, dan sebagai bahan pelajaran untuk tidak diulangi masa kini. Hal ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan tanggung jawab rezim yang telah membunuhi korban-korban tak berdosa tanpa alasan.

Media Indonesia, 23 Oktober 2009

Perombakan Lembaga Hukum Menjadi Keniscayaan

DIBUKANYA rekaman yang berisi rekayasa penahanan dua pemimpin nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah semakin memberikan kejelasan betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Itulah yang terungkap dalam diskusi dan dialog Panelis Pakar Media Group tentang Kinerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang digelar di Grand Studio Metro TV, Selasa (3/11). Para pakar yang terdiri dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, pengamat politik UGM Pratikno, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodawardhani sepakat masalah tersebut harus menjadi agenda utama di bidang hukum dalam program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Permasalahan yang muncul dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah konflik terbuka KPK di satu pihak dengan kepolisian dan kejaksaan di pihak lain. Konflik itu sudah mulai terjadi sejak pemerintahan lalu.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam reformasi lembaga hukum di negeri ini, yakni reformasi personal, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Yang paling memungkinkan, dalam jangka waktu 100 hari adalah reformasi personal penegak hukum yang ia nilai sudah sangat busuk.

Menurut Zainal, reformasi personal tidak cukup hanya mengganti atau memutasi pejabat, tapi harus dilakukan dengan memberhentikan pejabat busuk itu. Hal tersebut untuk memberikan terapi kejut kepada personel penegak hukum yang korup. Sebab, kalau langkah yang ditempuh hanya memutasi pejabat, misalnya di kejaksaan ada pejabat busuk dimutasi menjadi staf ahli, hal itu tidak akan memberikan efek jera.

Komitmen Presiden
Untuk mereformasi personal hukum tersebut, terang Zainal, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti semua pejabat penegak hukum yang korup. Langkah itu amat gampang dilakukan, dengan syarat memang komitmen Presiden terhadap penegakan hukum sangat tinggi.

Secara struktural, lanjut Zainal, sistem pelaksanaan dan pengawasan di lembaga-lembaga hukum kita harus dibenahi. Mekanisme kontrol antarlembaga juga wajib dibangun. Di kepolisian sudah ada Komisi Kepolisian Nasional. Di kejaksaan, juga sudah didirikan Komisi Kejaksaan. Di kedua lembaga tersebut pun hampir tidak ada yang tidak diawasi. Tetapi, toh pembusukan penegak hukum tetap terjadi.

Karena itu, jelas Zainal, jika perlu, wacana agar kepolisian berada di bawah Depdagri perlu dikaji lebih dalam. Di samping itu, penyusunan remunerasi terhadap jajaran lembaga penegak hukum harus segera diselesaikan.

Untuk perombakan kultural, Zainal Arifin menilai penggeseran budaya di tubuh Polri, dari institusi yang lekat dengan militer menjadi korps yang tugasnya mengayomi, harus kian ditekankan. Dalam bahasa lugas, Zainal mengungkapkan bahwa Polri diciptakan tidak untuk mengibuli, melainkan mengayomi.

Secara umum, Zainal menganggap ada dua agenda mendesak yang harus segera dituntaskan oleh Presiden. Pertama, peneguhan komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, pembangunan fondasi dasar dalam tata kehidupan pemberantasan korupsi. Presiden diminta tidak hanya ‘berlindung’ di balik indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik untuk mengukur sukses sebuah pemberantasan korupsi.

Saat ini, pemerintah masih menekankan reformasi di lembaga imigrasi, bea cukai, dan sektor keuangan. Namun, sistem pengadilan kita tetap bobrok. Ini, bagi Zainal, merupakan pikiran sesat karena masih berada dalam bingkai mementingkan IPK, bukan pembenahan sistem hukum.

Selesaikan PR
Pakar politik UGM Pratikno mengungkapkan bahwa utang pemerintah sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada agenda lainnya. Ia menabulasi secara garis besar beberapa persoalan yang belum diselesaikan itu.

Pertama, bagaimana sistem desentralisasi terus diperkuat. Lalu pembenahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah yang terus menjadi ganjalan pemerataan pembangunan, serta menyehatkan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selama ini, tutur Pratikno, meskipun sistem politik telah berubah, kelembagaan baru telah terbentuk, sistem teknologi informasi telah membuat dunia begitu transparan, nyatanya kita belum mengubah perilaku. Kita masih menghayati kekuasaan dalam cara pikir feodal, yakni kekuasaan yang terus meminta untuk dilayani. Padahal, sistem politik kita telah bergerak menuju sistem politik demokrasi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengusulkan lima agenda utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Pertama, pengesahan peraturan Menteri Pertahanan untuk pengambilalihan bisnis TNI.

Kedua, perlunya penyelesaian cetak biru pertahanan negara (strategic defence review). Ketiga, efisiensi manajemen alat utama sistem persenjataan (alutsista). Keempat, mendorong industri strategis pertahanan. Kelima, mendorong proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, RUU Kamnas, RUU Perlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.

Namun, kata Jaleswari, konteks RUU Rahasia Negara nantinya harus dikaji ulang terlebih dahulu. Substansinya harus dibenahi. Jangan sampai di negara yang sudah mendapat predikat sebagai negara demokrasi ketiga terjadi pengekangan terhadap media. Yang terpenting adalah sistem kerahasiaan negara, terutama terkait dengan pertahanan, harus disusun secara komprehensif.

Sementara itu, peneliti LP3ES Andy Agung Prihatna mengatakan optimisme publik terhadap penegakan demokrasi oleh pemerintahan SBY-Boedioano cukup tinggi, yakni 59,7%. Untuk penegakan pemberantasan korupsi 62,6%, serta penegakan hukum dan keadilan 49,8%.

Namun, dari tingkat kepuasan, justru menurun jauh dari tingkat optimisme tadi. Untuk penegakan demokrasi menjadi 46,6%, penegakan pemberantasan korupsi 51,4%, dan penegakan hukum dan keadilan 40,4%.

Rendahnya kepuasan terhadap pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan tingkat optimismenya, kata Agung, disebabkan persoalan kriminalisasi terhadap KPK. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintahan sekarang.

Media Indonesia, 06 November 2009

« Entri lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 45 pengikut lainnya.