pemerintahan

Pilkada, Kenyataan dan Harapan
Oleh BARTAIN SIMATUPANG
Suatu hal yang patut dicatat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia adalah bahwa untuk pertama kalinya pada tahun 2005 berlangsung pemilihan kepala daerah (tingkat I dan II) secara langsung. Di awal era Reformasi, hal ini menjadi salah satu program demokratisasi, menyusul diberlakukannya sistem pemilu (presiden dan wapres) secara langsung oleh rakyat.

Dalam konteks teoretis, para pengamat pada prinsipnya mendudukkan sistem pilkada langsung dalam kerangka pikir demokratisasi. Artinya, pilkada langsung adalah prasyarat mutlak (conditio sine qua non) untuk memaksimalkan peran publik (rakyat) dalam pembentukan suatu sistem pemerintahan daerah yang demokratis.

Dalam kerangka ini, sebenarnya semua pihak sepakat jika hakikat pelaksanaan pilkada terletak pada prinsip demokrasi ini. Hanya kita lupa bahwa tujuan akhirnya bukan pada sekadar prosedur berdemokrasi, tetapi yang lebih penting dan mendasar adalah substansi pemerintahan yang dibentuk oleh sistem pilkada langsung ini. Pada prinsipnya pilkada langsung bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang lebih demokratis dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itu, rakyat mengharapkan proses demokratisasi langsung dalam pilkada dapat berjalan sesuai dengan tujuan akhir yang diharapkan.

Bila kita amati dengan saksama data upaya pemberantasan korupsi pada tahun yang lalu, sungguh menunjukkan suatu keprihatinan yang mendalam. Dari hasil audit investigasi BPKP sepanjang tahun 2005 saja, tercatat bahwa dari total 157 kasus berindikasi korupsi di instansi pemerintah, ternyata 123 kasus ditemukan di lingkungan pemda. Sebagai pembanding, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) mencatat data di KPK terdapat kasus dugaan korupsi gubernur sebanyak 7 kasus, wali kota/bupati 60 kasus, DPRD provinsi 324 kasus, dan DPRD kota/kabupaten 738 kasus (lihat opini Cecep Darmawan, “Negeri Darurat Korupsi”, Pikiran Rakyat tanggal 10 Agustus 2006). Terakhir yang menarik pernyataan Ketua BPK Prof. Dr. Anwar Nasution dalam progress report di hadapan DPR pada tanggal 28 November 2006 (Pikiran Rakyat, 29 November 2006). Beliau antara lain menandaskan bahwa kuatnya dugaan korupsi di pusat tidak kalah dengan apa yang terjadi di daerah.

Dihadapkan dengan kondisi nyata hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pemda di atas, timbul suatu pertanyaan mendasar. Jawabannya jelas menjadi tantangan bagi semua daerah yang telah melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian nantinya bahwa sistem pilkada langsung ini akan dapat diharapkan mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang benar-benar bersih dan berwibawa (good and clean government).

Kekhawatiran awal

Tidak heran ketika pertama kali program ini dicanangkan oleh pemerintahan SBY sempat timbul kekhawatiran jika rakyat kita dianggap terlalu cepat untuk mampu melaksanakan pilkada langsung. Antara lain hal ini dapat teramati dari pendapat Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Hadar N. Gumay dari CETRO pada akhir tahun 2004. Mereka berpendapat bahwa “dengan sempitnya waktu sosialisasi dan masih dominannya peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan pilkada, dikhawatirkan akan mengakibatkan rendahnya kualitas demokratisasi”.

Dalam kondisi negara kita yang masih mengalami keterbatasan dana/anggaran hingga saat ini, pelaksanaan pilkada langsung yang memerlukan hight cost dikhawatirkan akan menjadi “mubazir”. Apalagi bila pemerintahan yang terbentuk kelak ternyata tidak mampu mewujudkan suatu good and clean government, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Malahan sebaliknya, ternyata hanya melanggengkan suatu sistem pemerintahan daerah yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kondisi pemerintahan seperti ini oleh Prof. Dr. Seno Aji disebutkan sebagai continiuum of corruption, dengan meminjam istilah kriminologi (Media Indonesia, tanggal 24 Oktober 2004). Kondisi kritis ini menurutnya sudah merupakan penyakit lama dan menjalar secara kuat di semua lini dan struktur kenegaraan kita hingga saat ini. Tidak ketinggalan pula bila fenomena ini telah merasuk sampai pada struktur pemda dan lembaga perwakilan daerah di seluruh Indonesia. Tragis memang apabila hal ini masih menjadi kenyataan nantinya!

Pada era pemerintahan Orde Baru di masa lalu, sejarah juga mencatat bahwa sistem pemerintahan daerah yang ingin diwujudkan pada awalnya ditandai dengan jargon-jargon politik “demokrasi” yang mengatas namakan rakyat. Malahan ketika itu sistem politik Orde Baru dianggap sebagai koreksi total terhadap sistem politik Orde Lama. Pemerintahan sebelumnya, yang juga mengusung eksperimen berdemokrasi “ala Barat”, dianggap tidak sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945).

Oleh karena itu, pada awal Orde Baru pemerintahan Suharto berupaya untuk mewujudkan suatu sistem politik demokrasi yang murni “ala Indonesia”. Dalam versi rezim Orde Baru, konsepsinya dikenal dengan paradigma “Demokrasi Pancasila”. Dalam hal pembentukan pemerintahan daerah, antara lain dikatakan bahwa sistem pemilihan kepala-kepala daerah (baik di tingkat I maupun tingkat II) dilaksanakan secara tidak langsung oleh rakyat, yaitu melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Sebenarnya secara konsepsional bisa dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem ini. Demokratisasi setidak-tidaknya akan terwujud jika norma-norma prosedural yang diatur untuk teknis pelaksanaan dan realitasnya di lapangan diselenggarakan secara konsisten, jujur, dan adil. Masalahnya, orang yang dipilih melalui mekanisme perwakilan sering tidak sesuai dengan harapan para pemilih (rakyat). Akibatnya, para pejabat yang terpilih tidak mengerti apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan dasar rakyat. Malahan kandidat yang dicalonkan partai agar dipilih oleh DPRD berupaya melakukan “politik uang”.

Dampak akhir dari “manipulasi politik” ini muncullah KKN dalam praktik pemerintahan daerah yang melibatkan hampir semua pejabat daerah (mulai dari camat, bupati/wali kota, sampai dengan gubernur). Pada awal dekade era Orde Baru tadinya gejala KKN ini masih terkonsentrasi pada ulah para pejabat pemerintahan pusat saja. Ternyata kondisi ini akhirnya menjalar sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, para pengamat (termasuk penulis sendiri) secara sinis mengatakan bahwa salah satu wujud dari “trilogi pembangunan” yang diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru adalah pemerataan korupsi, kolusi, nepotisme.

Selanjutnya pemerintahan telah berganti, warisan penyakit elite politik ini ternyata masih terus saja “mewabah”. Bahkan, virusnya semakin menjalar ke tubuh para politikus di hampir semua DPRD di Indonesia, yang konon menyebut dirinya sebagai wakil rakyat yang terhormat itu. Yang lebih ironis dan mengerikan lagi adalah bahwa realitas politik ini semakin menjadi-jadi dan begitu rumit menggejala hampir di setiap sektor pemerintahan. Situasi ini jelas telah menggerogoti kelangsungan birokrasi pemerintahan berikutnya di era Reformasi (pemerintahan Gus Dur dan Megawati). Malahan ironisnya “koruptor lama” berupaya berkolaborasi dengan “koruptor baru” di berbagai struktur kelembagaan politik. Lihat saja misalnya setelah “kekalahan” Megawati terjadi kolaborasi mantan elite politik Orde Baru dengan para tokoh pelopor Reformasi dalam “Koalisi Kebangsaan”.

Harapan tersisa

Di awal pemerintahan SBY, “kenyataan sejarah” ini menjadi catatan buram yang akan dijadikan renungan dan sekaligus tekad yang ekspektatif baginya untuk mewujudkan suatu good and clean government. Semangat pemberantasan KKN yang dicanangkan oleh Presiden SBY mulai dari tingkat pemerintahan pusat akan menjadi “tantangan” yang sama pula untuk sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Pertanyaannya adalah apakah “patologi politik” ini (bukan lagi sekadar “patologi birokasi” lagi) akan tetap menjadi kenyataan atau tidak.

Meskipun nantinya pelaksanaan pilkada langsung ini berhasil dilaksanakan dengan relatif aman, lancar, dan tuntas pada era pemerintahan SBY, tentunya tidak ada jaminan seratus persen akan keberhasilannya. Kekhawatiran masyarakat umumnya terletak pada hasil akhir pilkada tersebut dan kelanjutan dari kelangsungan pemerintahan daerah nantinya. Partisipasi masyarakat yang begitu maksimal lewat pilkada ini tidak akan berarti apa-apa apabila penampilan pemdanya tetap saja sarat dengan “patologi politik” tersebut.

Setidak-tidaknya ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan pilkada langsung ini, yaitu kejelasan hukum yang melandasinya, rentang masa sosialisasi, tingkat partisipasi masyarakat, realitas pelaksanaannya (mulai dari saat pendaftaran pemilih, masa kampanye sampai dengan penghitungan suara), peran pelaksananya (pempus, pemda, DPRD, KPUD, panwas, dan pihak terkait) dan pencalonan kandidat KDH (terutama kualitas moralnya).

Sejauh mana nantinya pelaksanaan pilkada ini diharapkan akan menghasilkan suatu pemerintahan daerah yang benar-benar demokratis, memiliki legitimasi dan bersih serta berwibawa minimal dapat diukur dari berbagai faktor ini. Selanjutnya yang lebih penting adalah komitmen moral dan hasil kinerja para pejabat KDH yang terpilih nantinya. Mereka akan diuji oleh rakyat pemilihnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalani selama berkuasa.

Melihat realitas kondisi pemerintahan daerah yang ada hingga saat ini, hampir di seluruh Indonesia diwarnai oleh para pejabatnya yang “terlibat” kasus KKN (bahkan sudah ada yang divonis) maka ke depan di benak penulis hanya tersisa suatu harapan. Kita berharap-harap cemas bahwa hasil akhir dari pilkada langsung yang masih dilaksanakan saat ini akan benar-benar dapat diwujudkan. Wait and see. PR 3 Feb 2007

Penulis, alumnus FISIP UI dan pemerhati masalah politik pemerintahan, tinggal di Bandung

Republik Multisistem Pilkada
Oleh Dr. PANDJI SANTOSA M.Si

MASIH terlintas dalam pikiran kita, pada 11 Desember 2006, mata dunia terfokus di Sabang serambi mekah, di mana sebuah proses demokrasi tengah berlangsung. Hari itu merupakan tahap pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) untuk gubernur/wakil gubernur Provinsi Aceh dan 19 bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota yang dilakukan secara serempak. Sejumlah lembaga internasional pun ikut memantau jalannya pelaksanaan Pilkada Aceh, di antaranya European Union Election Observation Mission (UEEOM), Asian Network for Free Election (Anfrel), dan International Republican Institute (IRJ).

Sebuah proses demokrasi yang mahal dan jarang terjadi, hanya untuk sebuah pilkada gubernur dan wali kota/bupati, mungkin itu tatanan konteks konsekuensi logis politik dalam perspektif berdemorkasi yang terjadi di republik ini yang turut mengundang sorotan kontroversi politik dunia.

Di balik suksesnya pilkada di Provinsi NAD itu, berarti lengkaplah sudah kerancuan sistem pemerintahan daerah dalam satu negara di republik ini. Pasalnya, Indonesia yang menganut negara kesatuan, ternyata di dalamnya terdapat lima macam sistem pemerintahan daerah (khususnya dalam tata cara dan mekanisme pemilihan kepala daerah), yang cenderung berbeda-beda.

Di negeri tetangga kita, Filipina misalnya, menerapkan sistem negara kesatuan dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Mindanau. Di RRC dianut sistem negara kesatuan pula dengan pemberian otonomi khusus untuk wilayah Hongkong. Kanada juga demikian, sistem negara federal dengan memberikan otonomi khusus bagi Quibek. Namun, di negara-negara tersebut, variasi sistem pemerintahan daerahnya tidak sebanyak yang dianut di Indonesia.

Ironis memang, Indonesia sebagai satu negara kesatuan di mana seharusnya hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah di negara tersebut, (Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006 halm. 94), akan tetapi dalam praktiknya, sistem pemerintahan daerah (khususnya sistem pemilihan kepala daerah atau sistem pilkada) setidaknya ada lima sistem yang dipergunakan, yakni (1). Pilkada berdasarkan UU No. 32/2004. (2). Pilkada berdasarkan UU No. 34/1999 khusus untuk provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (3). Pilkada berdasarkan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (4). Pilkada berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. (5). Pilkada untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bila ditelusuri perihal perbedaan antara UU yang satu terhadap yang lain, menurut UU No. 32/2004, persyaratan calon kepala daerah dan wakilnya tidak mengandung diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, latar belakang status sosial ekonomi, asal daerah ataupun primordialisme lainnya. Siapapun dia, asal WNI dan telah berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap paling lama lima tahun atau lebih, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, dapat diajukan sebagai calon kepala daerah atau wakilnya.

Lain halnya dengan persyaratan bagi calon kepala daerah untuk Provinsi NAD dan Papua maupun DIY terdapat perbedaan dari persyaratan umum, seperti diatur UU No. 32/2004. Di DIY misalnya, sekali pun belum ada aturan tertulis, tetapi telah ada kebiasaan gubernur dan wakil gubernur harus berasal dari keturunan kesultanan dan para pakualam. Di Provinsi NAD, disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) huruf b UU No. 11/2006, setiap calon kepala daerah dan wakilnya harus menjalankan syariat agamanya. Di Provinsi Papua, menurut pasal 12 UU No. 21/2001, calon gubernur antara lain harus penduduk asli Papua dan berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara. Sementara DKI Jakarta, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat hanyalah pasangan gubernur dan wakil gubernurnya. Sebaliknya, wali kota dan wakilnya tidak dipilih secara langsung.

Perbedaan satu UU dengan lainnya juga terletak pada pihak yang berhak mencalonkan pasangan kepala daerah khusus untuk Provinsi NAD. Dalam pasal 67 dan 68, yang diberi hak mengajukan pasangan calon kepala daerah (provinsi, kabupaten, kota) bukan hanya partai politik (parpol) atau gabungan parpol tetapi juga perseorangan (calon independen) dan juga parpol lokal, atau gabungan parpol lokal. Di sini jelas terlihat multisistem pemerintahan daerah di Indonesia mengandung dua hal sekaligus, yakni selain membanggakan karena majemuknya juga membingungkan. Bingung karena kemajemukan dan perbedaan-perbedaan terjadi dalam satu negara yang didasarkan pada satu konstitusi (UUD 1945) dan satu falsafah (Pancasila), serta satu tujuan. Sebab, sebagai satu negara kesatuan yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia dan kebhinekaan, seharusnya sistem pilkada berlaku sama untuk segenap wilayah Indonesia.

Alhasil, jika syarat calon kepala daerah dan pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam berbagai peraturan perundangan tersebut di atas dihadapkan dengan asas-asas materi muatan peraturan perundangan, maka terdapat ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada perbedaan tidak senapas dengan UU No. 10/2004, pasal 6 ayat (1) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain harus mengandung asas keadilan dalam arti harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam arti tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan atas dasar latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; serta asas ketertiban dan kepastian hukum.

Sebab itu, UU No. 32/2004 seharusnya diagendakan kembali untuk direvisi dengan memasukkan hal-hal positif dari UU No. 11/2006 yang diberlakukan di NAD. Hal itu dapat dilakukan bersamaan dengan pembahasan revisi paket UU politik yang sudah diagendakan pemerintah dan DPR pada tahun 2007.

Untuk itu, meski terbilang berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004, namun dalam pilkada merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan secara langsung atas presiden dan wakil presiden serta kepala-kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah, maka sekurang-kurangnya secara prosedural, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat.

Melalui pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Namun, sejauh mana kepala-kepala daerah hasil pilkada sungguh-sungguh bertanggung jawab dan keberpihakannya terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, barangkali masih merupakan pertanyaan besar. Begitu pula, kualitas demokrasi dan tata pemerintahan daerah hasil pilkada, mungkin masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi dan menilainya.

Kendati demikian, berbagai kecenderungan proses dan hasil pilkada, tetap merupakan bahan kajian yang menarik. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antarpartai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggaraan pilkada di lebih dari 200 daerah di Indonesia. Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional, melainkan juga pada “pola” koalisi antarpartai yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu legislatif. Partai-partai yang secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pilkada.*** 

Penulis, pemerhati masalah sosial politik juga Pembantu Dekan I FISIP dan Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung. PR 04 Jan 2007
Memberantas Korupsi, Mulailah dari Sekolah

KEPUTUSAN sekolah gratis untuk SD dan SMP, di mata Direktur Institute for Education Reform Utomo Dananjaya, bisa menjadi sebuah peristiwa yang sangat heroik.

UTOMO membayangkan keputusan sekolah gratis disampaikan melalui instruksi langsung yang dibacakan Presiden, disiarkan oleh semua stasiun televisi. Isinya, pengumuman bahwa masyarakat tidak perlu membayar untuk memperoleh pendidikan SD dan SMP. Semua buku pelajaran diberikan gratis oleh pemerintah. Siapa pun kepala sekolah yang menarik pungutan dari siswa akan dihukum dan diberhentikan sebagai pegawai negeri. Aparat kepolisian diminta mengawasi dan melakukan penegakan hukum serta meminta agar masyarakat melaporkan setiap kasus pungutan di sekolah kepada polisi.

“Dampaknya akan besar sekali. Ini merupakan proses pendidikan untuk melibatkan masyarakat akan terlibat dalam gerakan antikorupsi,” kata Utomo menjelaskan.

Pendidikan antikorupsi memang sebaiknya dimulai dari sekolah karena selama ini sekolah menjadi salah satu sumber korupsi dan penyebarluasan budaya korupsi.

Sekolah yang memiliki tugas mulia dalam mencerdaskan bangsa ternyata bukan institusi yang bersih dari korupsi. Departemen Pendidikan Nasional, menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2003, merupakan departemen terkorup setelah Departemen Agama. Korupsi dalam dunia pendidikan, menurut laporan Indonesian Corruption Watch, dilakukan secara bersama- sama dalam berbagai jenjang, dari tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan kepada siswanya praktik-praktik korupsi.

Korupsi dana pendidikan, menurut Ade Irawan-aktivis Indonesian Corruption Watch- menyangkut baik dana pemerintah maupun dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Bila aparat birokrasi selama ini mengeluhkan dana pendidikan yang kecil, ternyata dana yang kecil itu dikorup pula.

Investigasi ICW dalam pengadaan buku pelajaran di beberapa daerah menunjukkan bahwa korupsi pendidikan masih jalan terus. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah, misalnya, menganggarkan pengadaan buku miliaran rupiah. Yang terkecil Rp 5 miliar, tetapi ada kabupaten yang menganggarkan pengadaan buku pelajaran sampai Rp 30 miliar. Korupsi dilakukan sejak proses pengambilan keputusan, pengadaan buku tidak melalui tender, hingga distribusi buku ke sekolah. Ujung-ujungnya banyak siswa tidak menerima buku. Itu pun kalau tidak buku yang diterima jumlah halamannya berkurang, bahkan tidak bisa dipakai sama sekali.

Korupsi juga terjadi di sekolah. Ade mengemukakan, banyak sekolah di Jakarta dan Jawa Barat tidak memasukkan komponen dana pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sebuah SD favorit di Jakarta menerima dana block grant Rp 55 juta yang menjadi komponen tetap pembiayaan sekolah, tetapi tidak mencantumkannya dalam RAPBS. Anggaran SD favorit di Rawamangun, Jakarta Timur, itu mencapai Rp 2,7 miliar, hampir 50 persen dianggarkan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya sekitar 15 persen sampai 20 persen anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan akademis. Di sebuah SMP negeri di Jakarta Selatan, dari dana sekolah sebesar Rp 412 juta yang dipungut dari masyarakat, 75 persen di antaranya dipergunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya 15 persen dialokasikan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Anehnya, ada pula alokasi anggaran 1,5 persen untuk koordinasi dengan dinas pendidikan di kecamatan dan 1 persen untuk dinas di tingkat kota. Bahkan, ada pos anggaran Rp 5.250.000 untuk polisi.

“Jadi dana yang masuk sekolah dijadikan bancakan, dibagi-bagi. Lebih banyak dana yang masuk ke kantong kepala sekolah,” kata Ade.

Kekaburan dalam sistem anggaran sekolah memungkinkan kepala sekolah negeri mempraktikkan anggaran ganda. Dana operasional atau pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat. Bahkan, ada kasus dana perawatan gedung tidak hanya dianggarkan melalui dana pemerintah dan dana komite sekolah, tetapi masih juga dibebankan kepada anak secara langsung dengan dalih lomba kebersihan antarkelas.

Selain penganggaran ganda, modus yang sering digunakan kepala sekolah adalah penggelapan. Banyak biaya yang semestinya dikeluarkan sekolah ternyata tidak dikeluarkan. Praktik ini sangat mencolok sehingga sejumlah bendahara sekolah menjadi kolektor stempel dan bukti pembayaran sehingga ia tinggal memilih stempel dan bukti pembayaran bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Modus lainnya adalah uang dibagi-bagi dengan setoran ke dinas, memberikan amplop kepada pejabat yang datang ke sekolah, termasuk pengawas. Kepala sekolah yang pelit memberikan setoran bakal dimasukkan daftar hitam dan tidak akan pernah menerima dana-dana proyek.

Guru juga merupakan pelaku sekaligus korban dalam korupsi pendidikan. Guru olahraga memungut biaya renang. Anak tidak ikut renang dan tidak ikut lari asal bayar uang renang, semuanya akan beres. Sebaliknya, bila tidak bayar uang renang, nilai tidak akan keluar. Yang memprihatinkan lagi ada guru yang memperbolehkan siswanya menjiplak dalam ulangan asalkan membayar Rp 500 per lembar. Dari menyontek dan jual beli nilai, pendidikan korupsi dimulai.

Seorang guru di sebuah SMA negeri di Jakarta Pusat mengungkapkan, dari sekolah ia menerima tunjangan hari raya sebesar Rp 400.000, yang diambil dari sumbangan awal pendidikan. Selain gaji sebagai pegawai negeri sipil, ia memperoleh tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 900.000, uang transpor dari sekolah Rp 11.000 per hari, dan tambahan honor mengajar Rp 6.000 per jam. Total penghasilannya di atas Rp 2,5 juta. Penghasilan guru di sekolah negeri yang diunggulkan akan jauh lebih besar. Tunjangan seorang kepala sekolah yang diambil dari uang komite sekolah bernilai jutaan rupiah, jauh melebihi dari gaji resminya. Tidak heran apabila kepala sekolah-sekolah negeri papan atas di Jakarta memiliki rumah dan mobil mewah.

Ketika orang sibuk membicarakan persiapan ujian nasional, sejumlah kepala sekolah di Jakarta Pusat justru mengikuti program jalan-jalan ke China dengan bungkus “studi banding”.

Penghasilan guru sekolah negeri sebesar itu cukup mengagetkan bagi Toenggoel Siagian, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta. Toenggoel mengungkapkan, ia memperoleh gaji sebagai direktur di Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) sekitar Rp 3 juta per bulan. Gaji itu tertinggi di perkumpulan tersebut. Koordinator SMP PSKD yang memperoleh gelar master dobel hanya bergaji Rp 875.000 per bulan.

Penghasilan guru negeri di Jakarta yang cukup lumayan itu, ketika kinerja sekolah di Jakarta tidak terlalu bagus, menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan dana pendidikan di sekolah negeri. Seorang guru SMP negeri di Jakarta mengungkapkan, sebenarnya bisa saja sekolah negeri di Jakarta digratiskan. Dengan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah sekitar Rp 900.000 per bulan, guru bisa disuruh memilih. Silakan tetap memungut dari siswa, tetapi tunjangan kesejahteraan tidak diberikan. Ia yakin, guru akan memilih tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Keputusan politik untuk membebaskan biaya sekolah di tingkat pendidikan dasar akan menjadi bahan tertawaan bila tidak disertai larangan sekolah memungut biaya-biaya lain dari siswa. Seperti dulu, SPP dihapus, tetapi muncul uang BP3 atau iuran komite sekolah yang jumlahnya lebih besar dari nominal SPP. Kalau itu terjadi, sekolah akan terus menjalankan fungsinya dalam mengorupsikan bangsa.

Kalau mau memberantas korupsi mulailah dari sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi jangan hanya mengurus Komisi Pemilihan Umum, tetapi turunlah ke Depdiknas dan ke sekolah-sekolah. (P Bambang Wisudo) Kompas 3 Mei 2005
Birokrasi
Koordinasi Aparatur Negara Masih Lemah

Jakarta, Kompas – Birokrasi seharusnya menjadi ujung tombak berjalannya pemerintahan. Namun, ia masih dihadapkan pada lemahnya koordinasi. Setiap departemen seharusnya bekerja sama, tetapi kenyataannya, masih ada egosektoral dalam birokrasi.

Demikian dipaparkan mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Miftah Thoha, secara terpisah, menanggapi kondisi birokrasi di Indonesia, Rabu (28/3).

Feisal mengakui, dalam birokrasi pemerintahan seharusnya ada koordinasi yang baik, kepentingan institusi harus diutamakan dan jangan ada egoisme sektoral. Ia bercerita, ketika masih menjadi menteri, dia melakukan kunjungan bersama dengan menteri lain untuk mengetahui permasalahan di daerah.

Ia menambahkan, ada sejumlah aparat yang datang kepadanya dan menceritakan ada pimpinan instansi pemerintah yang tidak memberikan pengarahan. “Akhirnya mereka berjalan sendiri. Ini pasti akan berpengaruh pada kinerja pegawai menjadi tidak bergairah,” katanya.

Satu contoh koordinasi birokrasi yang lemah bisa dilihat dari pembuatan aturan. Faisal mengutip cerita seorang pejabat Departemen Dalam Negeri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah yang dimulai sejak Desember 2004, tidak lama setelah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Pembahasan RPP itu alot. Hingga kini RPP itu belum selesai karena belum ada kesepakatan antara Departemen Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Miftah Thoha mengakui, birokrasi pemerintahan masih terjadi egosektoral. Tiap-tiap sektor mengurus atau membuat aturan sendiri tanpa koordinasi dan sulit berkoordinasi. (sie)(Kompas 30 Maret 2004)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: