Maret 18, 2008 pada 5:30 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
M. Sadli
Senin, 19 September 2005 | 18:01 WIB
TEMPO Interaktif, : Pertanyaan ini kadang-kadang muncul di seminar atau pembicaraan lain mengenai ekonomi Indonesia masa kini. Terakhir, tanpa sengaja, pertanyaan demikian muncul pada seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan undangan sejumlah pakar ekonomi non-pemerintah. Namun, pada akhir diskusi biasanya tidak ada kesimpulan yang kuat, apakah ya atau tidak.
Oleh karena itu, kesimpulan bijaksana mungkin bisa dirumuskan: “Ekonomi Indonesia pada umumnya cukup sehat, antara lain bisa melaju dengan kecepatan sekitar 6 persen setahun (pertumbuhan PDB), tetapi ada beberapa resiko sistemik dan non-sistemik yang harus diwaspadai. Kalau beberapa resiko atau kelemahan itu tidak ditanggapi secara serius maka ekonomi Indonesia bisa digoncangkan lagi oleh suatu krisis.”
Biaya penanggulangan krisis pada 1998 sangat besar. Sifat krisis itu semula adalah krisis perbankan. Karena pemerintah menyelamatkan (bailout) sistim perbankan, dana US$ 50 miliar dikucurkan dan menjadi beban utang baru yang membuat lemah anggaran belanja pemerintah untuk sepuluh tahun mendatang.
Maka, sekian tahun setelah krisis itu, di satu pihak, pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan telah belajar banyak, dan menerapkan prudential regulations yang lebih ketat sehingga krisis kedua kiranya tidak mudah bisa terjadi lagi. Di lain pihak, kemampuan (anggaran belanja) pemerintah sangat melemah dan kalau ada shock baru maka resistensinya, atau kekebalan badannya, telah melemah.
Prof. Ross McLeod dari Australian National University di Canberra, dan seorang pengamat ekonomi-moneter Indonesia, memberi peringatan di karangannya yang diterbitkan di surat kabar The Jakarta Post (6/7 September 2005) bahwa undang-undang baru yang mengatur sektor perbankan ini tidak menghapuskan resiko besar bagi pemerintah kalau terjadi krisis perbankan baru. Baca entri selengkapnya »
& Komentar
Maret 18, 2008 pada 5:04 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi, keluarga
Razali Ritonga
Senin, 02 Oktober 2006 | 12:37 WIB
Razali Ritonga
|
TEMPO Interaktif, Jakarta  emerintah saat ini dihadapkan pada masalah pengangguran yang sangat besar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (2005), 10,26 persen angkatan kerja kita menganggur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran itu, tapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.
Kurang efektifnya pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja baru mengindikasikan bahwa perencanaan perekonomian yang dilakukan sepertinya masih di atas kertas. Dengan bantuan model tertentu, kita dapat memperkirakan banyaknya kesempatan kerja baru, proporsional dengan besarnya pertumbuhan ekonomi. Namun, ternyata hitungan di atas kertas itu tidak sesuai dengan realitas yang ada.
Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah mengarahkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebagai instrumen menciptakan kesempatan kerja baru, tapi juga melakukan restrukturisasi angkatan kerja. Pemikiran ini dilandasi asumsi bahwa dari segi kuantitas, sebenarnya jumlah kesempatan kerja yang ada saat ini sudah mencukupi. Artinya, ia bisa menampung hampir semua angkatan kerja.
Namun sayang, harapan itu tidak terwujud karena kesempatan kerja yang sebenarnya mencukupi itu ternyata terdistribusi secara tidak merata, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan karena proses shifting. Baca entri selengkapnya » |
Tinggalkan sebuah Komentar
Maret 18, 2008 pada 4:57 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Razali Ritonga
Kamis, 18 Januari 2007 | 12:22 WIB
Razali Ritonga
|
Agaknya kita perlu arif menyimak berbagai move politik yang akhir-akhir ini banyak dilontarkan oleh mantan para petinggi, tokoh masyarakat, dan juga partai politik. Politik memang bisa multitafsir. Perjuangan bisa secara kasatmata murni berorientasi pada khalayak, bisa untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau bisa juga kombinasi dari masing-masing faktor itu.
Tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini kita merasa prihatin akan berbagai masalah yang menimpa bangsa ini. Dua masalah yang paling mendasar, yang dinilai belum dapat dipenuhi pemerintah, adalah kemiskinan dan pengangguran. Bahkan hasilnya kian memburuk. Angka kemiskinan, misalnya, bertambah dari 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006. Sementara itu, angka pengangguran meningkat dari 10,26 persen pada Februari 2005 menjadi 10,84 persen pada Oktober 2005 (Badan Pusat Statistik, 2006).
Presiden mengakui adanya persoalan di tengah masyarakat itu dan berjanji akan segera mencari jalan keluar masalah yang dihadapi. Bahkan pada tahun ketiga pemerintah Yudhoyono, akan diterapkan strategi, antara lain dengan bertindak lebih tegas dan menggunakan bahasa yang lebih terang.
Namun, dengan bertumpu pada realitas saat ini–ketika bangsa masih bergelimang persoalan–wajar jika pernyataan Presiden tadi dinilai sementara pihak hanya sebatas wacana. Di sinilah letak perbedaan sudut pandang dalam menyikapi persoalan antara pemerintah dan para pengkritiknya. Di satu sisi, adanya harapan perbaikan kualitas hidup masyarakat, sedangkan di sisi lain, realitasnya masih belum terbukti. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Maret 18, 2008 pada 4:31 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Jaleswari Pramodhawardani
Kamis, 23 Pebruari 2006 | 12:47 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Semangat untuk membebaskan tentara dari aktivitas bisnis, jelas, terkandung dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tapi sampai hari ini masih banyak kalangan yang bertanya-tanya bagaimana aplikasinya. Masalahnya, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI yang dibentuk Departemen Pertahanan belum dapat membeberkan unit-unit bisnis TNI yang akan dialihkan. Tim ini mengakui adanya kendala teknis dalam pengumpulan data, meski tidak ada penolakan dari kalangan TNI.
Dalam UU tersebut dinyatakan, pengambilalihan bisnis TNI oleh negara dilakukan dalam waktu lima tahun. Hanya, harus diperjelas apa konsekuensi dan sanksi hukumnya jika tenggat terlewati. Kejelasan juga diperlukan mengenai berbagai terminologi yang muncul dalam UU TNI seperti aktivitas bisnis TNI, pemilikan dan pengelolaan, serta pengambilalihan oleh negara.
Itu sebabnya perlu diterbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur mekanisme pengambilalihan bisnis TNI seperti yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang TNI. Belum adanya perpres setidaknya menimbulkan ketidakjelasan hal-hal yang mesti dilakukan Tim Supervisi. Hal ini tampak ketika diumumkan adanya 219 unit bisnis TNI oleh Tim Supervisi.
Sampai kini publik belum tahu apa saja jenis aktivitas bisnis yang telah didata tim itu. Dengan tidak dibukanya informasi mengenai hal itu, sulit bagi publik untuk ikut mengawasinya. Selain mendata yayasan, perusahaan, dan koperasi di lingkungan TNI, apakah aktivitas bisnis lainnya, seperti penyertaan saham dan komersialisasi aset militer dan jasa pengamanan, turut didata dan diambil alih? Karena itu, sangat penting definisi tentang aktivitas bisnis TNI. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Maret 5, 2008 pada 5:44 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Rabu, 05 Maret 08
Washington, Koran Internet: Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Selasa (4/3), sedang berupaya mengembangkan standar untuk “sovereign wealth fund” (SWF), yang diperkirakaan akan membengkak hingga menjadi 10 triliun dolar AS dalam lima tahun mendatang.
Meningkatnya kekuatan SWF, atau kendaraan (perusahaan) investasi milik negara, dalam sistem keuangan dan moneter internasional telah menimbulkan berbagai pertanyaan tentang motif politik mereka.
Mencatat ledakan pertumbuhan SWF dalam 10 hingga 15 tahun, IMF memperkirakan nilai gabungan global SWF akan naik menjadi sekitar enam hingga 10 triliun dolar AS dalam lima tahun mendatang, dari dua hingga tiga triliun dolar AS saat ini. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Februari 14, 2008 pada 2:41 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Rabu, 13-02-2008 | 05:07:50
ANT/Ismar Patrizki
JAKARTA, TRIBUN- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar penyelesaian kasus perdata Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat dipercepat.
Permintaan itu disampaikan Presiden saat jajaran menteri dan pejabat negara yang mewakili pemerintah dalam rapat interpelasi DPR melaporkan hasil rapat interpelasi itu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).
“Presiden meminta agar apa yang menjadi jawaban pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian perdata yang ditangani Kejagung dapat dipercepat dengan transparan dan bebas korupsi,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.
Meski Presiden tidak menetapkan tenggat waktu untuk penyelesaian kasus BLBI, Hatta menambahkan, Presiden menginstruksikan agar lebih baik kasus BLBI segera dituntaskan. Menurut Hatta, sikap pemerintah sudah tegas dalam menangani kasus BLBI, yaitu melalui penegakan hukum bagi obligor yang tidak kooperatif. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Februari 12, 2008 pada 8:34 am (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
| Tribun Biz-tribunjabar.co.id |
|
Senin , 04 Februari 2008 , 00:48:20 wib
BANK Indonesia (BI) harus segera diselamatkan dari orang-orang yang terlibat kasus aliran dana BI dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar kredibilitasnya terjaga.”Kita harus segera menyelamatkan BI dari orang-orang yang terlibat dari indikasi aliran dana ini dengan cara KPK melakukan suatu penegakkan hukum yang serius. BI harus dibebaskan dari orang-orang yang terlibat,” seru Direktur Executive for Banking Crisis – CBC Deni Daruri dalam acara obrolan Sabtu di Marios Place, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (2/2).
Bagaimanapun kata Deni, institusi bank sentral harus menjunjung tinggi integritasnya. Sehingga sangat layak jika orang-orang yang menjabat di BI harus bebas dari kasus hukum.
“Jadi kalau ada pemilihan gubernur BI, jangan pakai yang tua-tua lagi yang pernah terlibat indikasi BLBI ataupun aliran dana BI,” kata Deni.
Pokoknya kata Deni, orang-orang yang nanti pernah terlibat berurusan dengan KPK tidak boleh lagi dipilih menjadi pejabat BI karena ke depan tugas lembaga moneter sangat penting. Baca entri selengkapnya »
|
Tinggalkan sebuah Komentar
Januari 27, 2008 pada 6:34 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
karir anda mentok, karena pendidikan tak mendukung ? lanjutkan kuliah di |
| tempat kuliah paling fleksibel SARJANA NEGERI 3 TAHUN – TANPA SKRIPSI ABSENSI HADIR BEBAS – BERKUALITAS – IJAZAH & GELAR DARI DEPDIKNAS MURAH DAPAT DIANGSUR TIAP BULAN -terima pindahan dari PTN/PTS lain |
| MANAJEMEN – AKUNTANSI – ILMU KOMUNIKASI – ILMU PEMERINTAHAN |
022-70314141;7313350 : jl. terusan halimun 37 bandung- utkampus.net
Minggu, 20 Januari 08
Dalam bergejolaknya kembali masalah BLBI banyak pihak yang menyatakan tidak mempunyai kebutuhan mencari siapa yang salah dengan maksud menghukumnya. Mereka hanya ingin supaya kerugian keuangan negara dikembalikan.
Apakah ada cara, dan bagaimana caranya kalau ada ? Saya pernah mengatakan kepada Kejaksaan Agung dan pers bahwa rasanya tidak bisa kembali, karena ibaratnya nasi sudah menjadi bubur.
Namun karena perdebatan ini masih saja sangat hangat, bahkan kita semua sedang menunggu pelaksanaan interpelasi tentang BLBI oleh DPR, saya berpikir keras, apakah benar bahwa nasi yang sudah menjadi bubur itu karbohidratnya menjadi musnah ? Jelas tidak.
Kalau kita mengambil contoh kasus BCA, kerugian negara sebesar Rp. 33 trilyun bukannya uangnya musnah, tetapi sudah tercecer pada puluhan atau ratusan pembeli 108 perusahaan ex milik Salim yang dijuali oleh pemerintah dengan harga murah itu.
Maka kalau kita toh ingin mencari solusi supaya kerugian sebesar Rp. 33 trilyun itu kembali, pendekatannya haruslah pada yang sekarang memiliki 108 perusahaan ex milik Salim itu, di samping Salim yang harus juga diminta kemauan baik dan kerja samanya.
Kita mengetahui bahwa keluarga Salim mengambil kredit dari BCA yang miliknya sendiri sebesar Rp. 53 trilyun (dibulatkan). BCA menjadi milik pemerintah, sehingga keluarga Salim berutang kepada pemerintah sebesar Rp. 53 trilyun tersebut. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Januari 10, 2008 pada 2:54 pm (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Anda sibuk tapi masih ingin meraih sarjana untuk menunjang karir, maka inilah |
| tempat kuliah paling fleksibel SARJANA NEGERI 3 TAHUN – TANPA SKRIPSI ABSENSI HADIR BEBAS – BERKUALITAS – IJAZAH & GELAR DARI DEPDIKNAS MURAH DAPAT DIANGSUR TIAP BULAN – terima pindahan dari PTN/PTS lain |
| MANAJEMEN – AKUNTANSI – ILMU KOMUNIKASI – ILMU PEMERINTAHAN |
70314141 -7313350: jl. terusan halimun 37 bandung- utkampus.net
Selasa, 08 Januari 08 – oleh : Aviliani
Hampir tiga tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinet Indonesia Bersatu menduduki “singgasana” pemerintahan RI. Namun kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dinilai kurang memuaskan. Indikator kuat terlihat dari masih tingginya tingkat pengangguran dan jumlah warga miskin semakin banyak. “Pemerintah perlu membuat terobosan,” kata ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani di Jakarta, Jumat (4/1).
Memang, perekonomian Indonesia secara makro bisa dibilang berhasil. “Mereka bisa menstabilkan ekonomi secara makro,” nilai Aviliani. Tapi itu saja belum cukup. Masih ada waktu dua tahun lagi, kata dia, dan waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggenjot kinerja dari tim ekonomi memperbaiki dan mencapai target dari pembangunan nasional.
Presiden Yudhyono pada 2007 sempat melakukan reshuffle dan merotasi sejumlah menteri di bidang ekonomi dengan tujuan memperbaiki kinerja menteri. Untuk waktu sekarang tindakan seperti itu dipandang Aviliani tidak perlu, mengingat masa bakti para menteri hanya dua tahun lagi. “Lebih baik konsentrasi memperbaiki perekonomian negara ini,” tegas komisaris independen BRI itu.(Ken)
Source : Koraninternet
Tinggalkan sebuah Komentar
Januari 5, 2008 pada 3:06 am (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Anda sibuk tapi masih ingin meraih sarjana untuk menunjang karir, maka inilah |
| tempat kuliah paling fleksibel SARJANA NEGERI 3 TAHUN – TANPA SKRIPSI ABSENSI HADIR BEBAS – BERKUALITAS – IJAZAH & GELAR DARI DEPDIKNAS MURAH DAPAT DIANGSUR TIAP BULAN – terima pindahan dari PTN/PTS lain |
| MANAJEMEN – AKUNTANSI – ILMU KOMUNIKASI – ILMU PEMERINTAHAN |
70314141 -7313350: jl. terusan halimun 37 bandung- utkampus.net
PENGARANG : Tukiyat
Abstract
Economics and ecology have developed sharp differences, few as clear as their view of future. For an economist the dividing line between the near term and the far term is typically five years. Some economist suggest that a new economic system is necessary for the long term survival of the human race. Sustainable economic development a strategy that meets current needs without destroying the potential for future generations, could help build a sustainable world economy. Such plans must call on way to use appropriate technology, technology geared to local resources, local needs, and local condition.
Katakunci: Ekonomi, Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan
SUMBER :
Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, Vol.3, No.4 (Juli 2001), hal. 1-7/HUMAS-BPPT/ANY
PENDAHULUAN
Secara kontekstual pembangunan ekonomi mengandung pengertian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang selalu lebih baik dalam dimensi dinamis. Apabila kita cermati, maka pengertian tersebut akan membawa kita pada suatu kondisi dimana manusia berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dan cenderung tidak memperdulikan apakah cara yang ditempuh benar atau salah. Orientasi yang diinginkan adalah untuk mencapai kepuasan memenuhi kebutuhan. Pemikiran ini mempunyai implikasi bahwa manusia ini bersifat mental frontier yaitu sifat manusia yang akan selalu berusaha dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiki. Upaya ini sejalan dengan teori motivasi dari Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki kebutuhan yaitu (1) Physiological needs, (2) Safety needs, (3) Belongingness & love needs, (4) Esteem needs, (5) Need to know & understand, (6) Aesthetic needs, (7) Self-actualization, dan (8) Transcendence. Tingkatan yang paling rendah adalah kebutuhan Physiology , dan tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan transcendence . Dalam proses motivasi orang akan berusaha memenuhi berbagai kebutuhannya. Adanya sifat mental frontier pada akhirnya manusia akan bersifat serakah tanpa memperhatikan etika dalam melakukan pembangunan ekonomi.
selengkapnya….
& Komentar
Januari 4, 2008 pada 3:18 am (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
– Bila putusannya keliru, tak mustahil “tsunami kedua” yang lebih dahsyatlah giliran datang melanda kita di Indonesia semuanya.
MENTERI Keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G-7 (Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Itali, dan Kanada) sepakat untuk menunda pembayaran utang (moratorium) dari negara-negara yang terkena bencana tsunami. Soal bagaimana moratorium itu akan diberikan, masih menunggu hasil forum Paris Club, Rabu (12/1) besok.
Ada indikasi, utang itu bukan cuma ditunda pembayarannya, melainkan termasuk dikurangi. Namun, untuk yang terakhir ini, masih harus menunggu penilaian Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia dan IMF memang diminta untuk menghitung kebutuhan dana dari negara-negara yang terkena bencana tsunami untuk melakukan rekonstruksi. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
Januari 4, 2008 pada 3:16 am (Tak Berkategori)
Tags: ekonomi
Tak Lagi Harus ke Jakarta
BANDUNG, (PR).-
Mulai 20 Januari 2005 akan dilakukan uji coba pengurusan Kartu Ekspor (KE) secara elektronis di terminal peti kemas (TPK) Gedebage Bandung. Sebelumnya, pengurusan KE harus dilakukan secara manual di Terminal Pasoso, Jakarta.
Uji coba KE elektronis tersebut akan berlangsung selama sebulan, dan penerapannya secara resmi direncanakan pada minggu ketiga Februari 2005.
Demikian kesepakatan pertemuan yang difasilitasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) di Hotel Sheraton Bandung, Senin (10/1), yang dihadiri unsur-unsur dari bea cukai, INSA, Gafeksi, Depalindo, Organda, GPEI, Adpel Tanjung Priok, Adpel Bandung, TPK Gedebage, TPK Koja, Pelindo II, dan PT EDI. Baca entri selengkapnya »
Tinggalkan sebuah Komentar
« Entri lama
