KLIPING cyberMEDIA

Jumat, 11 April 08

Jakarta, Koran Internet: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rapat plenonya memutuskan untuk menghentikan tayangan iklan operator seluler XL dan iklan layanan supranatural Ki Joko Bodo dan meminta stasiun TV untuk mematuhinya.

“KPI Pusat meminta seluruh stasiun TV untuk menghentikan tayangan iklan layanan supranatural Ki Joko Bodo dan iklan operator seluler XL yang menggambarkan adanya pernikahan manusia dengan binatang,” kata Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sendjaja dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (10/4). KPI menilai iklan XL memperolokkan dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan iklan Ki Joko Bodo dinilai KPI mengabaikan nilai agama karena menjanjikan dapat mengubah nasib orang.

KPI Pusat mengingatkan, dalam pasal 36 ayat 6 UU Penyiaran tahun 2002 dicantumkan bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.

KPI Pusat juga meminta seluruh stasiun TV untuk memindahkan jam tayang iklan layanan supranatural Dedi Corbuzier dan Mama Lauren menjadi setelah pukul 22.00 waktu setempat sesuai dengan ketentuan dalam P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Baca entri selengkapnya »

Ashadi Siregar
Senin, 24 April 2006 | 19:17 WIB

Ashadi Siregar

TEMPO Interaktif, Jakarta: BERTURUTAN stasiun-stasiun televisi menampilkan berita tentang remaja siswa sekolah atau buruh pabrik (umumnya perempuan) yang meronta-ronta, menangis, menceracau, mata melotot, dan berbagai tingkah tanpa kendali. Peristiwa itu tersebar di berbagai daerah Indonesia. Media menyebutnya “kerasukan” atau “kesurupan”.

Jika tingkah-laku yang ternampak itu disebut kerasukan, boleh dibilang bangsa ini juga sama halnya. Banyak tindakan seperti tanpa kendali. Apakah bukan kerasukan namanya jika segerombolan penduduk tega mengeroyok, bahkan sampai membakar tubuh manusia yang kebetulan dituduh sebagai maling ayam? Orang-orang yang tega membakar rumah tetangganya, hanya karena dianggap menganut ajaran dari tafsir yang berbeda atas agama yang sama.

Polisi yang menyerbu ke kampus mengejar-mengejar mahasiswa sembari menghancurkan perabotan dan kaca-kaca jendela. Demonstran yang melemparkan bongkah batu sebesar semangka ke kepala petugas yang sudah terkapar. Rombongan yang menjerit-jerit menyebut nama Tuhan sembari menghancurkan tempat usaha dan properti warga lainnya. Keroyokan, tawuran antarkelompok atau perang antarkampung, merebak di mana-mana.

Kerasukan atau tidak, banyak tindakan di luar normal terjadi di depan mata. Tindakan sebagai bagian dari ritus seperti mengunyah beling atau menusuk-nusuk pipi sendiri –biasa disebut trance– adalah kerasukan yang memang diniati. Tapi bagaimana dengan korban SUTET-nya PLN yang mogok makan sembari menjahit mulutnya? Baca entri selengkapnya »

Veven Sp. Wardhana
Rabu, 03 Januari 2007 | 16:32 WIB

Hingga hari ini, tayangan infotainment di layar televisi Indonesia masih terhitung kontroversi. Dewan Pers – bersama Program the European Initiative for Democracy and Human Right [EIDHR] European Commision – dalam diskusi 21 November 2005 mempertanyakan apakah infotainment termasuk jurnalistik. Setahun kemudian, Universitas Paramadina Jakarta menggelar seminar dengan tema serupa. Sementara Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] mengakui bahwa infotainment sebagai karya jurnalistik, sehingga PWI mengakomodasi jurnalis infotainment yang mendaftarkan diri ke dalam organisasi ini, sehingga secara resmi ada Departemen Infotainment sejak akhir Desember 2005.

Di luar diskusi Dewan Pers dan seminar Universitas Paramadina, ada yang merumuskan: infotainment dikategorikan jurnalistik, “hanya saja, ada jurnalistik bagus dan tak bagus”. Dan “infotainment termasuk yang tak bagus.” Yang lain menyatakan: infotainment terlalu memasuki wilayah privasi, sementara – pasti – para pekerja infotainment mempersoalkan jabaran “privasi” itu.

Lebih jauh bahkan pekerja infotainment berujar gagah: “perselingkuhan perlu dibongkar, karena itu menyangkut persoalan moral.” Dalam logika pekerja dan pemilik tayangan yang dinilai kerap memberitakan perkawinan, perceraian, persoalan rumah tangga, perpacaran sesama lajang-bujang, atau perkasihan suami/istri dengan lelaki/perempuan lain, tayangan infotainment mengemban kritik sosial dan moral, mengingat selebritas adalah juga figur publik – sambil diam-diam menutup mata dan menutup pengetahuan bahwa jabaran figur publik adalah figur yang memiliki dan mengeluarkan kebijakan berkait dengan nasib publik. Baca entri selengkapnya »

Akhir-akhir ini hampir semua media massa menyajikan hasil jajak pendapat yang dilakukannya. Jajak pendapat ini menghimpun pendapat dari kelompok masyarakat dengan topik beragam, mulai dari soal-soal politik, ekonomi, sosial, dll. Sejauh mana hasilnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya?
Tahun 1936, Literary Digest meramalkan, kandidat Partai Republik, Alf Landon, akan mengungguli Franklin D. Roosevelt dengan suara 57%. Sampel yang diambil adalah para pemilik telepon, yang saat itu berjumlah sekitar 30%. Kenyataannya salah besar! Justru Roosevelt yang berjaya.

Tahun 1992, Newsweek bersama Gallup Poll, melakukan serangkaian jajak pendapat (polling) tentang calon presiden AS antara George Bush dan Bill Clinton. Dari sampel 761 calon pemilih berusia di atas 18 tahun diketahui, 43% memilih Clinton, 35% Bush, sisanya untuk kandidat “penggembira”, Ross Perot. Hasil resmi pemilihan presiden, Clinton meraih suara 43%, Bush 37%, dan Perot 19%. Mendekati kenyataan!

Sementara itu, Litbang Harian Kompas pernah melakukan pengumpulan pendapat masyarakat kelompok menengah ke atas di Jakarta melalui telepon. Sebanyak 877 responden diminta pendapatnya tentang sikap mereka terhadap kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Hasilnya, 50% menyatakan setuju, 5,9% tidak setuju, dan 44,1% tidak menjawab. Baca entri selengkapnya »

KATA seorang pakar, bahasa Indonesia itu maju karena banyak memungut kata asing. Kalau perkara memungut itu, sudah jelas terbaca di semua koran. Perkara maju, terserah pembaca. Di internet ada yang mencatat tentang sajian nasi goreng di rukan tertentu, ”Rasanya recomended bgt, harga standart.” Penulisnya pastilah suka plecas-plecus seperti itu dan merasa diri maju.

Di awal Juni 2005 terbaca, ”Operasi pemberantasan illegal logging yang digelar pemerintah ternyata dijadikan lahan baru terjadinya korupsi. Hasil operasi ini disinyalir dijadikan alat negoisasi oknum aparat dengan para pencuri kayu.” Lantas koran mengutip seorang petinggi: ”Kita tidak ingin operasi illegal logging ini dimanfaatkan untuk bernegoisasi dengan para pencuri-pencuri kayu. Ada semacam gejala-gejala di lapangan, kalau kayu yang disita itu dijadikan sebagai alat untuk negoisasi.” Baca entri selengkapnya »

Al Andang L Binawan

Dulu, ada dua hal yang bisa dibanggakan dari negeri tercinta. Pertama, bahasa Indonesia. Bahasa ini ibarat mukjizat yang bisa menyatukan seluruh Nusantara. Tak ada negeri lain di dunia yang sebhinneka Indonesia, tetapi memiliki satu bahasa nasional yang yang bukan bahasa impor.

Kedua, terkait dengannya, ada kata ”kita” dalam kosakatanya. Kata itu cukup unik karena secara semantis punya arti inklusif. Sejauh ini belum ditemukan padanan kata yang menyatukan kata ganti orang pertama dan orang kedua itu dalam bahasa lain.

Hanya saja, akhir-akhir ini kebanggaan itu, khususnya yang kedua, memudar. Rasa kebersamaan hambar. Bagaimana bisa disebut ada ke-kita-an jika sering terdengar berita bentrok antarwarga, bahkan antar-agama di Indonesia? Bagaimana bisa bangga jika sebagian orang berfoya-foya di Jakarta, sekelompok orang lain mati kurang gizi? Apakah kata ”kita” masih Baca entri selengkapnya »

Oleh ZAKI YAMANI
SUATU hari di tahun 1990, Bill Gates datang ke redaksi salah satu koran terbaik di Amerika Serikat, Los Angeles Times. Dia diundang untuk mengikuti rapat dewan redaksi koran tersebut. Dia diundang untuk mendiskusikan nasib media cetak di tengah gempuran teknologi komunikasi.

Menurut Bill Gates, koran atau media cetak lainnya masih merupakan bisnis yang menarik. Tetapi, jika pebisnis media cetak tidak jeli menyikapi kemajuan teknologi dan perubahan minat masyarakat, kiamat bisnis ini sudah di pelupuk mata.

“Koran selalu dikirimkan (kepada pembaca) sebagai satu bundel dari hal yang bermacam-macam -berita nasional, internasional, hingga lokal, iklan produk ternama, iklan baris, dan lainnya. Sebenarnya, berbagai hal itu secara logika, tidak bisa disatukan di dalam satu bundel bernama koran. Kenapa pembaca harus menggunakan sumber yang sama untuk mendapatkan informasi tentang perang Irak dan informasi tentang mobil bekas?” kata Gates. Baca entri selengkapnya »

 Pers Harus Bersatu
08 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam menghadapi kasus ancaman terhadap kebebasan pers, maka seluruh insan pers harus kompak. ?Dalam kasus Tempo misalnya, mereka jangan ditinggal sendiri,? kata Erna Witoelar, Dubes Khusus PBB untuk “Millennium Development Goals”, di sela-sela acara Konvensi Nasional Media Massa se-Indonesia di Hotel Radin, Ancol, Jakarta, Ahad (8/2) siang.

Menurut Erna, dalam menghadapi kasus-kasus perselisihan antara media massa dan pihak lain seperti kasus Rakyat Merdeka dan Tempo yang dapat mengancam prinsip dan iklim kebebasan pers, maka medai massa harus bersatu. “Media massa harus menggalang solidaritas,” ujarnya. Baca entri selengkapnya »

Jum’at, 15 Desember 2006 | 00:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sungguh masygul ketika mengetahui surat dari sebuah pabrik kapal di Belanda yang ditujukan kepada dirinya justru sempat singgah di atase pertahanan Belanda di kawasan Kuningan.

Seharusnya, atase tidak boleh menerima apalagi sampai mengetahui isi surat itu. Karena disposisi surat jelas ditujukan kepada sang menteri yang berkantor di Jalan Merdeka Barat, bukan ke kedutaan Belanda di kawasan Kuningan. “Kebocoran ini patut diwaspadai,” kata dia kepada Tempo beberapa waktu lalu. Baca entri selengkapnya »

18 Juni 1996

TEMPO Interaktif, Jakarta:MAJALAH berita mingguan Tempo telah dikubur dengan upacara pelepasan jasadnya di Gedung Mahkamah Agung 13 Juni Kamis kemarin. Majalah kesayangan masyarakat itu dijatuhi vonis mati. Ia dikebumikan bersama kebebasan pers yang juga sudah mati setelah sekian lama dalam keadaan sekarat. Algojo yang mengeksekusinya ialah pasal 33h Permenpen 01/1984 dan SK Menpen 123/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Kedua mahluk itu begitu kuat dan berkuasa sehingga pasal 4 UU No 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1967 dan UU No 21/1982 yang berusaha menghalanginya tidak berhasil. Penggunaan kekuasaan kedua peraturan tersebut dengan meminjam tangan Mahkamah Agung merupakan hal yang sangat serius bagi kebebasan pers Indonesia. Baca entri selengkapnya »

19 Juni 1996

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketika kata bertugas untuk menamai kenyataan menurut pendidik bernama Paulo Freire, di sana termuatlah tugas untuk menyatakan kebenaran mengenai kenyataan itu. Artinya, bila si subyek sadar melihat kenyataan itu hitam, kata yang diambil untuk menamainya ia pilih yang sama dengan kenyataan hitam itu, lalu ia akan mengatakan hitam.

Di sini peran kata masih dipahami sebagai wakil cara pandang si aku mengenai kenyataan. Kata itu mewakili atau merepresentasikan kenyataan. Baca entri selengkapnya »

Atmakusumah Soal Aksi Eks Karyawan Deppen
30 Juli 2001

TEMPO Interaktif, Jakarta irektur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Atmakusumah Astraatmaja mengatakan sependapat dengan pernyataan Forum Solidaritas Pegawai Eks Departemen Penerangan (Deppen) bahwa badan informasi itu penting, terutama untuk kalangan bawah. “Tetapi tidak dalam bentuk departemen,” tegasnya kepada Tempo News Room lewat telepon, Senin (30/7) malam.

Senin siang, puluhan pegawai eks Deppen berdemo di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta. Mereka menuntut Atmakusumah mencabut kembali pernyataannya yang menolak dihidupkannya kembali institusi Deppen.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum ini mendukung pemerintah untuk membentuk suatu institusi yang bertugas menangani masalah informasi dan komunikasi serta media massa. Namun mereka tak ingin lembaga itu nantinya menjadi mesin penguasa yang membunuh kebebasan pers dan mengurangi hak rakyat untuk memperoleh informasi. Pernyataan tersebut ditandatangani Pjs. Ketua Mansyur Syahran dan Pjs. Sekretaris BFR Napitupulu. Baca entri selengkapnya »