Khudori
Selasa, 05 Juni 2007 | 12:33 WIB
|
Sejarah perkebunan adalah sejarah kepedihan. Komoditas perkebunan membuat bangsa ini dijajah. Nilainya yang tinggi membuat semua bangsa tergiur menguasainya. Sejarah mencatat bagaimana keuntungan besar diraih korporasi kartel VOC. Tanam paksa memberi Belanda uang 830 juta gulden. Agrarisch Wet 1870 adalah cikal bakal perusahaan perkebunan besar yang roh dan jiwanya hingga sekarang masih hidup, seperti dapat dilihat dalam struktur ekonomi dualistik. Dalam struktur ini, kehidupan perusahaan besar dengan manajemen dan organisasi modern berdampingan dengan perkebunan rakyat yang dilaksanakan oleh para pekebun kecil yang sederhana dan “tradisional”.
Pada 1970-an, pemerintah mengembangkan perkebunan besar badan usaha milik negara yang memakai utang luar negeri. Pola perusahaan inti rakyat perkebunan dikembangkan. Pada 1980-1990-an awal perusahaan besar swasta mulai masuk, didukung oleh program Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan skema bank berbunga rendah. Peran pemerintah mendorong perkebunan besar, BUMN, dan swasta sangat besar. Luas area kelapa sawit milik BUMN dan swasta pada 1968 masing-masing hanya 79 ribu dan 41 ribu hektare. Pada 2006, dari 5,6 juta hektare perkebunan kelapa sawit, 57 persen dikuasai swasta, 30 persen rakyat, dan 13 persen negara. Dominasi perkebunan swasta hanya ada di sawit.
Peran pemerintah dalam mendorong perkebunan rakyat relatif kecil. Berbeda sikapnya terhadap korporasi swasta, perbankan kurang bersahabat dengan petani, bahkan sering dikatakan petani tidak bankable. Kenyataannya, perkebunan rakyat jadi tulang punggung penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai gambaran, area kakao rakyat kini sekitar 700 ribu hektare, kebun karet rakyat 3,5 juta hektare, dan kelapa 3,7 juta hektare. Saat ini sekitar 80 persen area perkebunan dikuasai rakyat, sedangkan sisanya oleh swasta dan BUMN. Selain sawit, perkebunan rakyat mendominasi. Rakyatlah yang jadi real investor-nya. Baca entri selengkapnya »








