Rabu, 16 Desember 2009


KALAU ada layanan yang terus-menerus digugat mutunya di negeri ini, itulah layanan publik. Hingga saat ini, kepuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang ada masih sangat rendah, bahkan berada pada level minus.
Alih-alih ada perbaikan mutu layanan publik dari waktu ke waktu, masyarakat malah dihadapkan pada berbagai permasalahan pelayanan publik yang banyak merugikan mereka, baik secara finansial maupun secara psikologis. Krisis listrik yang belum kunjung berakhir, krisis air bersih, krisis kesehatan berupa penyakit yang sudah hilang kini muncul kembali, terus mendera masyarakat tanpa bisa ditanggulangi secara memuaskan.
Begitulah benang merah yang terungkap dalam Diskusi Panel Meja Bundar 100 Hari SBY-Boediono yang digelar Media Group di Grand Studio Metro TV, Selasa (1/12). Kali ini para ahli yang terlibat dalam diskusi adalah Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah, pakar lingkungan dari IPB Surjono Hadi Sutjahjo, pakar energi ITB Rudi Rubiandini, pakar kesehatan Kartono Mohamad, pakar sosiologi organisasi UI Meuthia Ganie-Rochman, dan periset Andy Agung Prihatna dari Media Group.
Rudi Rubiandini menyoroti krisis listrik yang tak kunjung selesai, yang bukan hanya merugikan masyarakat secara material dan dari segi perekonomian, melainkan juga menurunkan nilai kualitas hidup. Terganggunya aktivitas akibat kerap ada pemadaman listrik akan mengganggu kinerja seseorang secara psikologis dan akan menurunkan produktivitas orang tersebut.
Krisis listrik terjadi karena pasokan listrik yang tersedia di Indonesia hanya 60% dari kebutuhan warga, yakni sebesar 30 ribu Megawatt (Mw) dari kebutuhan sebesar 45 ribu Mw. Akibatnya pemadaman bergilir di seluruh Tanah Air menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Permasalahan defisit energi listrik ini sebenarnya sudah terjadi sejak era Orde Baru, namun hingga saat ini pemerintah belum juga dapat mengatasinya. Yang terjadi justru kelangkaan listrik semakin tinggi. Rudi Rubiandini menjelaskan, pertumbuhan energi listrik sebelum masa krisis tahun 1998 adalah 15%. Pertumbuhan itu berangsur-angsur turun hingga hanya 7%. Padahal, di sisi lain pertumbuhan kebutuhan listrik tetap, yakni 15%.
Akibatnya, jumlah masyarakat yang tidak kebagian listrik semakin banyak. Menurut Rudi, penyebab turunnya angka pertumbuhan energi listrik adalah kurang tersedianya infrastruktur yang menunjang. Selain itu, suplai energi primer juga sangat terbatas dan jelas tidak mampu mengimbangi kebutuhan listrik saat ini.
Hasil survei Media Group juga memperlihatkan mayoritas responden atau 88,2% responden mengatakan pernah mengalami pemadaman listrik selama tiga bulan terakhir ini. Padahal sebagian besar (63,4%) responden juga menyatakan telah melakukan penghematan listrik. Responden umumnya (57,3%) menilai listrik biarpet lebih disebabkan kesalahan pihak penyedia, dalam hal ini PLN, bukan kesalahan konsumen.
Dalam pandangan Firmanzah, pembangunan tidak akan terjadi jika suplai energi di suatu negara tidak terjamin keberadaannya. Ia mencontohkan negara-negara lain, seperti Amerika, India, dan China yang jauh-jauh hari mempersiapkan berapa kebutuhan listrik bagi pembangunan yang akan mereka lakukan.
Kesiapan dan kepastian pemenuhan energi juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan iklim investasi. Jika terjadi krisis energi listrik seperti saat ini, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada 2010 mendatang tidak akan tercapai.
Rudi menjelaskan, saat ini cadangan energi Indonesia sudah minim dan harus dikhawatirkan. Untuk memenuhi kebutuhan minyak saja, negeri ini sudah minus 300 ribu barel per hari atau sudah tergantung pada ekspor. Begitu juga dengan batu bara serta sumber energi lainnya.
Menurut dia solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis listrik adalah dengan cara membuka diri untuk dukungan swasta. Penyediaan listrik mestinya tidak tergantung pada PLN saja. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, harus dilakukan pengadaan energi primer. Pemerintah harus mulai mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Ketergantungan pembangkit terhadap pasokan energi tidak terbarukan seperti gas, batu bara, dan minyak bumi harus terus dikurangi. Apalagi potensi EBT Indonesia yang belum termanfaatkan cukup besar, di antaranya mini/mikrohidro, biomass, energi surya, energi angin, dan energi nuklir.
Mengacu kepada Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada 2025 sebesar 17%. Rincian komposisinya, yakni bahan bakar nabati sebesar 5%, panas bumi 5%, biomas, nuklir, air, surya, dan angin 5%, serta batu bara yang dicairkan 2%.

Krisis air
Saat ini akses masyarakat Indonesia terhadap air bersih masih rendah, tidak hanya di perkotaan yang notabene tidak memiliki sumber air sendiri, melainkan lebih ironis karena daerah pedesaan di pegunungan pun sudah mengalami krisis air bersih. Misalnya di kawasan Wonogiri, Gunung Kidul, Toli-Toli, bahkan di Sukabumi, kawasan yang dikenal sebagai daerah utama asal bahan baku industri air krisis itu mulai terjadi.
Menurut pakar lingkungan IPB Surjono Hadi Sutjahjo penyebab krisis air adalah akibat kerusakan alam dan lingkungan di negeri ini sudah amat parah. Oleh karena itu, pemerintah harus kian memperkuat komitmennya terhadap lingkungan, terutama soal pentingnya konservasi alam.
Dalam pandangannya, untuk mencari solusi masalah ini kita harus melihat siklus air, air yang berasal dari laut akan turun ke bumi melalui hujan, air tersebut akan diparkir di hutan sebagai cadangan air tanah. Jika hutan mengalami kerusakan, otomatis cadangan air pun terganggu. Untuk itu, pemerintah harus meminimalisasi tingkat kerlig dengan menguatkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan lingkungan.
Pakar sosial dan organisasi Meuthia Ganie Rochman menyebutkan diperlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, karena masalah air tidak hanya menyangkut satu kawasan. Yang terjadi saat ini, visi antarpemerintah daerah saja belum saling bersinergi. Ia juga menyarankan agar pemerintah menggandeng pihak swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, misalnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
Firmanzah menyebutkan tanggung jawab pelayanan publik ada pada pemerintah sebagai regulator yang mengatur provider dan masyarakat. Pemerintah tidak bisa lepas tangan dan harus tetap melakukan pengawasan.

Media Indonesia, 04 Desember 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s