Terorisme bukan Masalah Hukum Semata


Seakan kurang kerepotan, sekelompok anggota masyarakat membuat kekacauan yang sangat mengganggu. Apa pun argumentasinya, kekerasan yang membawa kematian banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak berdosa, tentu tidak bisa dibenarkan. Maka tayangan-tayangan televisi yang mempertontonkan penumpasan teroris disambut dengan rasa lega oleh penonton umumnya. Disebut ‘umumnya’ karena menurut hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Mei 2009 ini, terbukti tidak semua menyetujui pemberantasan aksi teror. Yang tidak membenarkan terorisme memang diperkirakan lebih dari 65%, tetapi yang menyetujuinya hampir mencapai 15%. Selebihnya netral–bisa setuju, bisa tidak.
Pengungkapan yang meresahkan itu disampaikan Sayidiman Suryohadiprojo dalam pertemuan Barisan Nasional yang diketuai Prof Dr Soebroto awal minggu ini. Dalam makalah berjudul Menghadapi Terorisme Islam Radikal secara Komprehensif, jenderal purnawirawan itu intinya menegaskan terorisme di Indonesia bukan masalah hukum semata. Anggapan bahwa terorisme bisa ditindak sebagai pelanggaran hukum semata adalah anggapan sempit, bahkan naif. Dinyatakan selanjutnya, kalau hasil survei LSI itu bisa diandalkan, berarti kelompok radikal yang melancarkan terorisme mendapat dukungan sekitar 40-50 juta penduduk Indonesia.
Keluarga dua teroris yang tertembak mati belum lama ini, Syaifudin Zuhri dan Mohammad Syahrir, memang telah berulang kali secara terbuka meminta maaf pada bangsa atas peristiwa teror itu. Namun, harian Indopos terbitan Selasa, 13 Oktober lalu mengisahkan orang tua dua teroris tersebut merasa gembira karena kedua anak mereka meninggal dalam memperjuangkan yang diyakini keduanya. Bahkan saudara perempuan kedua bersaudara itu menyatakan keluarga mereka tidak sedih dan tidak ada yang menangis karena Syaifuddin dan Syahrir tampak ‘cakep dan gagah’ di televisi. Tanggapan mereka menggambarkan sisi lain dari respons terhadap tindakan penumpasan terorisme.

Ketimpangan dan ketidakadilan
Dalam diskusi Barisan Nasional yang berkembang lebih lanjut Senin (12/10) lalu, terungkap bahwa berbagai faktor kehidupan ikut menyemai benih-benih terorisme di Indonesia, termasuk–dan mungkin terutama–faktor ekonomi; selain tentu saja faktor-faktor sosial-politik, budaya, dan pengaruh asing.
Walaupun tidak sama dan sebangun dengan kemiskinan, benih-benih terorisme kenyataannya mudah bersemi di kalangan mereka yang hidupnya tidak berkecukupan. Menurut statistik Departemen Tenaga Kerja, dari sekitar lebih dari 165 juta tenaga usia kerja di Indonesia, lebih dari separuhnya berpendidikan SD ke bawah. Mereka tergolong penduduk yang berpenghasilan kurang. Mungkin saja para aktor intelektual terorisme terdiri dari orang-orang terdidik dan mampu, yang memiliki tujuan lebih besar daripada sekadar menghapus ketimpangan dan ketidakadilan dalam penghidupan, tetapi ajakan melakukan teror mudah menjarah lapisan yang dimarginalkan. Alasannya sederhana, kemiskinan yang diwariskan turun-temurun secara tidak berkesudahan membuat mereka berpikir, harus ada cara-cara radikal untuk menghentikannya. Dari tiga sistem politik yang ada– konservatif, liberal, dan radikal–memang sistem konservatif yang umumnya dianut kalangan elite terbukti terlalu lamban mengusahakan perubahan; sedangkan sistem liberal yang menganut asas laissez faire laissez passer hanya membuat yang kaya lebih kaya dan yang miskin menjadi budak selamanya. Antara lain, misalnya, sebagai akibat salah urus globalisasi dan asas pasar bebasnya. Maka mereka memilih sistem radikal karena diharapkan akan lebih cepat menghapus kesenjangan kalau bukan mengakhiri penderitaan yang mereka rasakan sebagai masyarakat yang tertindas.
Bahwa pikiran semacam itu mudah timbul di benak kalangan yang kekurangan bisa dimengerti. Kenyataannya, sistem globalisasi yang dianut dunia, yang semula memberi optimisme tinggi dan bersifat menjanjikan bagi masyarakat miskin dunia, ternyata bisa berakibat yang sebaliknya. Seperti kata Joseph Stiglitz, pemenang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi 2001 yang juga dikenal sebagai ekonom yang antiglobalisasi, karena krisis keuangan global–antara lain akibat peran kebijakan Amerika, dana yang semula mengalir deras dari negara-negara maju ke negara-negara miskin menjadi berkurang secara mencolok dan malahan berbalik arah–dari negara miskin ke negara kaya karena merosotnya harga komoditas. Pada gilirannya, sentimen negatif semakin banyak menuju ke Amerika dan sekutu-sekutunya yang dianggap sebagai sumber malapetaka.

Ajang benturan budaya
Untuk kelompok radikal, Indonesia yang telah dipilihnya sebagai wilayah operasi barangkali sekaligus dianggapnya sebagai ajang benturan peradaban seperti yang digagas Huntington dalam bukunya, Clash of Civilizations (1996). Dengan selesainya Perang Dingin antara kapitalisme dan komunisme, sering kali konflik yang terjadi di dunia bukan karena beda ideologi, melainkan bersifat pertentangan budaya. Peradaban Barat oleh Huntington dipersepsikan menghadapi lawan baru, yakni peradaban Islam. Persepsi demikian tentu saja masih patut dipertanyakan dan diperdebatkan. Tetapi sebaliknya, persepsi itu menempatkan peradaban Islam langsung berseberangan dengan Barat. Itu barangkali bisa menjelaskan mengapa kelompok radikal dengan entengnya memusuhi pihak-pihak yang dianggap berpihak kepada pemikiran Barat. Apakah itu pula yang membuat mereka rela mengorbankan orang-orang Islam Indonesia yang tidak berdosa demi kepentingan ideologi mereka?
Mengutip Sayidiman: “Kita semua umumnya sudah paham bahwa kaum radikal Islam yang berkumpul dalam Jemaah Islamiyah (JI) bertujuan membentuk khilafah islamiyah (negara Islam) di Indonesia dan Asia Tenggara, sebagai bagian dari khilafah Islam dunia. Dengan begitu JI merupakan cabang Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden dengan tujuan membentuk khilafah dunia tersebut. Mereka menilai rintangan utama bagi pencapaian tujuan itu adalah Amerika Serikat dan semua yang berpihak kepadanya. Kelompok radikal ini menganggap Indonesia memihak AS maka harus juga diserang.” Selanjutnya dikatakan, cara perjuangan mereka adalah dengan kekerasan yang di Indonesia dan Asia Tenggara umumnya dilakukan dengan peledakan bom di tempat-tempat yang menguntungkan tujuan mereka. Bahwa orang Islam Indonesia ikut menjadi korban, mereka tidak peduli. Itu mereka anggap sebagai pengorbanan kaum muslim Indonesia untuk pencapaian tujuan yang luhur bagi umat Islam. Untuk itu, JI dan sempalannya mendapat dukungan keuangan dari pihak asing. Maka, bila melihat bahwa tujuan kaum radikal Islam adalah politik, jelas persoalannya bukan terbatas pada masalah hukum belaka. Ini masalah politik berbentuk perjuangan ideologi.
Ada yang beranggapan organisasi teroris di Indonesia mulai mengecil. Nassir Abbas, mantan anggota JI, dikutip harian Media Indonesia mengatakan, “Jaringan terorisme tidak mungkin lagi menggunakan sistem struktural seperti organisasi besar. Sebagai gantinya, terjadi kelompok-kelompok kecil yang berisi hanya beberapa orang. Struktur ini disebut sel.” Menurut dia, intensitas ancaman akan bergantung pada pimpinan sel. “Saya harap ancamannya akan semakin jauh berkurang,” katanya.

Duri dalam daging
Benar sekali bahwa terorisme di Indonesia bukan sekadar masalah hukum. Ancaman terorisme masih menghadang. Rasanya seperti duri dalam daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mengganggu perjalanan bangsa yang berideologikan Pancasila. Faktanya, ideologi hasil pemikiran founding fathers itu terkesan diabaikan akhir-akhir ini. Padahal terorisme yang sifatnya ideologis seharusnya diperangi dengan ideologi. Maka sesuai saran Sayidiman, spirit Pancasila hendaknya dibangkitkan kembali di antara kita. Maknanya dijelaskan antara lain lewat pendidikan formal, khususnya di kalangan perguruan tinggi. Kalangan Islam moderat pun diminta ikut berperan menghalau gejala yang mengancam kebinekaan kita. Pembasmian terorisme jangan hanya oleh suatu pihak tertentu. Sejauh ini Densus 88 telah berhasil menjalankan tugas perburuan dan penumpasan sebagian teroris dan sarang mereka. Tetapi kita belum tahu pasti berapa banyak sel-sel teroris yang telah menyebar di antara kita mengingat begitu banyak yang mendukung dan melindungi. Apakah perkembangannya akan terhenti atau akan tumbuh kembali? BIN dan TNI pastinya bisa membantu.
Ketika menyangkut perang ideologi, partai-partai politik, yang sejatinya adalah kendaraan ideologi, seharusnya ikut memainkan peran. Misalnya, pernah ada upaya menyatukan kekuatan nasionalis dalam medan perpolitikan untuk menghalau gerakan-gerakan primordial yang bisa mengganggu pluralisme dan persatuan nasional. Tentang ini, Sayidiman menyatakan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai-partai politik selama mereka belum berbenah diri. Terorisme menantang tanggung jawab dan integritas semua pihak.

Media Indonesia, 16 Oktober 2009

Iklan

Satu pemikiran pada “Terorisme bukan Masalah Hukum Semata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s