Bertumpu pada Produk Kilang Domestik


PEMERINTAH meminta badan usaha penyedia dan pendistribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengoptimalkan produksi kilang domestik.Dengan begitu,diharapkan ketergantungan pemenuhan konsumsi BBM bersubsidi domestik tak lagi banyak ditopang dari impor.

Seperti diketahui, pemerintah telah menunjuk PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia sebagai penyedia di tahun ini. Ketiganya terpilih dari 10 badan usaha yang mengikuti seleksi yang dilakukan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas seperti PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Bumi Asri Prima Pratama, PT AKR Corporindo Tbk., PT Patra Niaga, PT Petrobas Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT Petro Andalan Nusantara, PT Medco Sarana Kalibaru dan PT Petronas Niaga Indonesia.

Dirjen Migas,Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo mengatakan, ketiga perusahaan berkewajiban mengoptimalkan produk kilang dalam negeri dan membatasi impor terkait penyediaan dan pendistribusian BBM yang dibebankan kepadanya. Ini merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang member ketentuan seperti demikian. “(Merujuk Perpres) BPH Migas mewajibkan kepada ketiga badan usaha tersebut melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM dengan mengutamakan pemanfaatan produk kilang kilang dalam negeri,”tegas Evita.

Dengan demikian, tandas Evita, tak ada toleransi bagi ketiga perusahaan penyedia dan pendistribusi BBM bersubsidi memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor. Untuk itu, katanya, pihaknya akan memperketat izin impor yang dilakukan perusahaan dengan melihat kapasitas produksi kilangnya. Terkait kilang domestik yang akan menjadi tumpuannya, Evita mengungkapkan,antara lain milik Pertamina yang berkapasitas sekitar 1,05 juta barel per hari. Sebagian lagi dari beberapa kilang dengan skala lebih kecil yang bisa dimanfaatkan distributor dan penyedia seperti Pusdiklat Cepu,PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan kilang Tri Wahana Universal (TWU).

“Memang tidak banyak kapasitas produk BBM yang bisa diserap dari kilang-kilang tersebut.Namun, itu harus tetap dioptimalkan,”terangnya. Selain itu, sesuai Perpres Nomor 45/2009, pendistribusian jenis BBM tertentu akan dilakukan dengan sistem tertutup yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Distribusi subsidi akan dilakukan secara tertutup hanya bagi rumah-tangga sasaran,sektor prioritas dan pelayanan umum dengan sistem distribusi tertutup. Ini dilakukan searah kebijakan pemerintah menggenjot pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN). Evita menjelaskan,pemerintah tengah menyusun roadmap pengurangan subsidi BBM dan menambahkan sedikit subsidi untuk BBN.

Menurutnya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan energi domestik terhadap bahan bakar impor yang lebih banyak berupa BBM. Dalam APBN 2010,pemerintah masih menganggarkan subsidi energi yang cukup besar yakni Rp106,5 triliun,baik untuk subsidi listrik maupun bahan bakar minyak. Sedang subsidi non energi hanya sebesar Rp51,3 triliun.Dengan begitu total subsidi APBN tahun ini tak kurang dari Rp157,8 triliun. Sementara itu,Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Migas (BPH Migas) Tubagus Haryono meminta ketiga badan usaha yang telah ditunjuk bekerjasama menyediakan pasokan BBM secara optimal.

Sehingga riwayat kelangkaan pasokan BBM tidak terjadi pada tahun “Bila sampai terjadi kelangkaan, sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati bersama, BPH Migas bisa menunjuk badan usaha lain yang siap untuk menggantikannya,” tegasnya. Tubagus mengatakan, kedua perusahaan selain PT Pertamina (Persero), yakni PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia bisa menjamin ketersediaan pasokan BBM di daerah luar Pulau Jawa-Bali. “Ini dimaksudkan untuk mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum mendapat pelayanan pendistribusian BBM bersubsidi, sementara masyarakat sangat membutuhkannya,”katanya.

Sesuai kontrak penyediaan dan distribusi BBM 2010, PT Pertamina mendapat tugas memasok 36,5 juta kiloliter BBM.Jumlah ini didasarkan perannya sebagai pemain utama pendistribusian BBM yang ditetapkan dalam APBN. PT AKR Corporindo mendapat kuota menjadi 56.500 kiloliter atau 154,79 kiloliter per hari, turun 48,24% dari kuota sebelumnya yang mencapai 109.162 kiloliter solar. Penurunan berkaitan dengan hanya 25 unit fasilitas dari 34 agen premium, minyak, dan solar (APMS), stasiun pengisian diesel nelayan (SPDN) dan bunker service yang siap diverifikasi.

Adapun kuota yang dimandatkan kepada PT Petronas Niaga Indonesia adalah sebesar 20.440 kiloliter premium atau 56 kiloliter per hari. Jumlah ini harus didistribusikannya pada kawasan Medan dan sekitarnya. Direktur Utama PT AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo mengatakan,pihaknya siap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai penyedia dan distributor BBM bersubsidi tahun ini.

Bahkan, terkait ini, pihaknya akan meningkatkan kapasitas agen premium, minyak, dan solar (APMS) yang dimilikinya menjadi setingkat SPBU di sejumlah kawasan seperti Medan,Lampung,dan Pontianak.

Harian Seputar Indonesia, 03 Januari 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s