PLN harus Dapat Prioritas Gas


PEMERINTAH diminta serius untuk membantu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengatasi masalah kelistrikan di tanah air. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada PLN untuk mendapatkan pasokan gas dan batubara.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Kajian Kebijakan Energi Okky Setiawan Kamarga, upaya PLN mengalihkan penggunaan BBM ke gas dan batubara,paling tidak mampu mendatangkan penghematan biaya sekitar Rp 45 triliun per tahun. ‘’Persoalannya,apakah PLN dapat dengan mudah mendapatkan bahan bakar non BBM, seperti gas dan batubara, karena pengadaan komoditas ini dibeli PLN dengan harga komersial dan dilakukan melalui tender bersaing dengan pembeli lain,’’ tegasnya. Sebab, lanjut dia, hampir sebagian besar gas Indonesia diekspor ke mancanagara seperti Jepang, Korea dan Taiwan, sehingga agak sulit bagi pemerintah untuk mengurangi volume ekspor gas karena sudah terikat kontrak.

Meski selama ini ada jaminan dari produsen gas untuk menjamin pasokan gas bagi PLN,kontrak jual beli gas antara perusahaan gas dan PLN lebih banyak merugikan PLN. Ini selalu mungkin terjadi, karena pemasok gas PLN dengan alasan teknis serta perbaikan jaringan pipa dan lain sebagainya, bisa menghentikan pasokan gas. Belum lagi pasokan dan harga bahan bakar lain seperti batu bara yang juga tak jarang memusingkan PLN. PLN, lanjut dia, harus secepatnya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit dan menambah konsumsi batu bara dan gas.

Cara ini dilakukan karena harga gas lebih murah bila dibandingkan dengan harga BBM. Saat ini, pengurangan konsumsi BBM yang dilakukan PT.PLN (Persero) sekitar 3 juta kiloliter (kl). Hal tersebut didasarkan pada selisih penggunaan BBM sebanyak 11,2 juta kiloliter (kl) menjadi 7,9 juta kl. ‘’Selama ini pasokan gas inilah yang sering menjadi masalah. Sehingga bebeapa pembangkit listrik terganggu kegiatan operasionalnya,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, untuk kelangsungan pasokan listrik di Jakarta, permasalahannya adalah keterbatasan jumlah trafo sehingga sangat rentan terjadi pemadaman apabila terjadi kerusakan. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberikan jaminan atas pinjaman yang dilakukan PLN untuk melakukan investasi infrastruktur kelistrikan.‘’Pinjaman sebesar Rp 10 triliun dari pemerintah kepada PLN belum cukup untuk mengatasi pembangunan pembangkit. Program percepatan pembangunan pembangkit listrik harus disertai dengan jaminan pinjaman hutang oleh pemerintah. Dengan demikian program PLN akan berjalan lebih lancar,’’ ujarnya .

Dia menambahkan, jaminan pemerintah tersebut dinilai perlu agar pihak kreditor bersedia memenuhi kebutuhan pendanaan PLN. ”Peran pemerintah sangat menentukan. Dengan kondisi keuangan yang minus tidak akan ada kreditor yang mau memberikan pinjaman. Kecuali ada jaminan dari pemerintah. Itulah yang dibutuhkan PLN sekarang,” paparnya. Pada perkembangan lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji aspek kelayanan (feasibility study) tiga proyek PLTP untuk ditawarkan kepada swasta melalui mekanisme kerjasama pemerintahswasta (public private partnership/ PPP).

Ketiganya adalah PLTP Gede Pangrango di Sukabumi, Bogor, dan Cianjur berkapasitas 210 MW, Sangkan Hurip di pegunungan Ciremai,Kuningan,dan Cirebon dengan kapasitas 100MW, dan PLTP Papandayan di pegunungan Papandayan, Garut, dan Bandung berkapasitas 160 MW.

Harian Seputar Indonesia, 03 Januari 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s