Investasi Air Minum Swasta Masih Berpeluang Besar


Peluang investasi air minum swasta masih sangat besar. Saat ini sudah ada tujuh lokasi masih dalam tahap konstruksi. “Sektor swasta ini sifatnya melengkapi kawasan yang selama ini belum mendapat pelayanan Perusahaan Daerah Air (PDAM),” kata Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Rachmad Karnadi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, tujuh lokasi itu meliputi Kota Bekasi, Surakarta, Cirebon, Tangerang, Lampung, layanan perpipaan Jatiluhur Jakarta dan Umbulan di Jawa Timur. Tangerang sendiri memiliki dua lokasi, di Serpong yang sudah beroperasi dengan kapasitas 4.500 liter per detik dan Tangerang Barat melalui PT Aetra Air Tangerang yang masih dalam tahap konstruksi.

Sedangkan di Jambi memanfaatkan air dari sungai Batanghari, sedang persiapan tender dengan biaya investasi Rp 35 miliar. Kendala dalam investasi air minum swasta adalah masalah sumber pendanaan perbankan terutama untuk meyakinkan investasi yang dibiayai akan menguntungkan. Menurut RAchmat, minimal sebanyak 70 persen sumber dana investasi air minum berasal dari perbankan, sedangkan 30 persen merupakan modal yang harus disiapkan investor.

Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan perbankan yang harus dijawab pihak investor untuk memberi keyakinan bahwa investasi air minum layak untuk mendapatkan pendanaan, katanya. Salah satu yang menjadi pertanyaan mengenai kelangsungan sumber air baku dan jumlah rumah tangga yang akan berlangganan mengingat prilaku masyarakat yang masih tidak mau bayar.

Ia juga mengatakan, investor terlebih dulu harus melaksanakan studi kelayakan yang mendalam agar bisnis berjangka panjang benar-benar menguntungkan bagi perusahaan maupun perbankan. Investor sebaiknya tidak coba-coba berinvestasi di lokasi yang sumber airnya mudah didapat seperti air tanahnya dangkal karena pasti tidak akan laku.

Kemudian juga dukungan pemerintah daerah terkait penetapan tarif, investor harus tetap membuat komitmen penyesuaian tarif dengan pemerintah daerah, meski pemerintah sudah melindungi melalui peraturan. Namun terkadang soal tarif, investor harus berhadapan dengan DPRD yang memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan, papar Rachmad.

Koran Internet, 06 Januari 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s