UU Lalu Lintas Harus Berlaku


Apa pun alasannya, pemerintah harus tetap memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan karena dana pemeliharaan terbatas tak bisa jadi pemaaf.

Pendapat itu disampaikan ahli hukum pidana Prof Indriyanto Seno Aji, Selasa (12/1/2010), menanggapi penolakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Kementerian PU, dinas PU provinsi dan kabupaten/kota) tak layak terjerat sanksi dalam UU Lalu Lintas.

Menurut UU yang berlaku sejak Juni 2009, penyelenggara jalan (Kementerian PU dan dinas PU tergantung kelas jalan) yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terancam sanksi pidana atau denda (Kompas, 12/1/2010).

Latar belakang dari keterbatasan dana adalah karena semula ada dana preservasi untuk penyelenggaraan jalan dari pajak kendaraan dan bahan bakar untuk kendaraan. Belakangan, dana itu tak terwujud setelah berlaku Pasal 8 (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur bahwa paling sedikit 10 persen pajak atas kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan transportasi umum. Adapun penggunaan dana bahan bakar tak ada aturan tegas.

Menurut Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian PU Taufik Widjoyono, dalam draf Peraturan Presiden tentang Dana Preservasi Jalan, sebagian besar dana tetap akan diambil dari APBN maupun APBD. Akibatnya, dana pemeliharaan jalan tetap terbatas.

Teledor

Indriyanto berpendapat, penyelenggara jalan siap atau tidak siap, UU Lalu Lintas harus tetap diberlakukan tanpa pengecualian. ”Kecuali pemerintah menerbitkan peraturan pengganti UU atau perppu untuk menunda pelaksanaan UU atau sebagian dari UU tersebut,” kata Indriyanto.

Alasannya, saat UU dirancang, dibahas, sampai disahkan sudah melewati prosedur panjang yang diikuti wakil pemerintah di bidang yang berkaitan dengan UU tersebut. ”Jika setelah disahkan muncul penolakan tanggung jawab, ini memperlihatkan ada keteledoran saat penyusunan hingga pengesahan UU Lalu Lintas,” ujar pengajar pada Universitas Indonesia dan Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, itu.

Ia heran bagaimana bisa terjadi kekuranghati-hatian, padahal dalam proses pengesahan UU diperlukan waktu lama untuk mempelajari dan memahami semua, baik dalam konteks persiapan pranata, sarana, infrastruktur, maupun pendanaan. ”Jadi, saya kira tak ada alasan penolakan itu,” tuturnya.

Ahli hukum dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, menduga terjadi kesalahan prosedur dalam penyusunan UU tersebut. ”UU Lalu Lintas seharusnya sinkron, didukung pemenuhan kebutuhan keuangan,” katanya.

Dengan demikian, sejak awal perencanaan UU, semua pihak terkait seharusnya dilibatkan. Pemerintah siap dengan anggaran perbaikan dan pengadaan infrastruktur sehingga saat UU diberlakukan tinggal menyosialisasikan kepada masyarakat.

Kompas, 13 Januari 2010

Iklan

Satu pemikiran pada “UU Lalu Lintas Harus Berlaku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s