Penyedia Listrik Swasta Diminta Berpartisipasi


Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 Megawatt Tahap II. Nantinya, sebagian proyek itu akan ditawarkan kepada penyedia listrik swasta atau independent power producer.

Menurut Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono, Rabu (13/1/2010) di Jakarta, Perpres mengenai Percepatan Proyek 10.000 MW Tahap II diterbitkan pada 8 Januari.

Proyek 10.000 MW tahap II ditargetkan selesai tahun 2014. Perpres itu berisi penugasan pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara untuk membangun pembangkit tenaga listrik beserta jaringannya.

Pembangkit itu memakai batu bara, gas, panas bumi, dan tenaga air. Komposisinya, 60 persen memakai energi terbarukan dan 40 persen energi fosil, yaitu batu bara dan gas.

”Meski masih pakai batu bara dan gas, perpres mensyaratkan pembangkit memakai teknologi bersih ramah lingkungan,” ujarnya. Namun, sebagian pembangkit ditawarkan pada swasta sesuai kemampuan pendanaan PLN.

Hal ini berbeda dengan proyek 10.000 MW tahap I yang dibangun seluruhnya oleh PLN. ”Biaya pembangunan pembangkit dengan energi terbarukan 1,2-2 kali dari PLTU sehingga butuh dana lebih besar dari tahap I,” ujarnya. Lanjutkan membaca “Penyedia Listrik Swasta Diminta Berpartisipasi”

Produk China Sulit Dicegah


Serbuan produk China sudah sulit dicegah. Pasar Tanah Abang sebagai ikon pusat perdagangan tekstil dan produk tekstil terbesar di Asia Tenggara sudah dikuasai 47 persen produk China. Produk lokal yang diakui cukup berkualitas dengan harga bersaing kian terancam.

Kondisi ini ditemukan Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan saat berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (13/1/2010). Kunjungan untuk melihat langsung keberadaan produk China, apalagi sejak 1 Januari 2010 diimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

Angka 47 persen produk China di Tanah Abang itu diketahui dari secarik kertas dari CEO PT Priamanaya Radiza Djan kepada Menkop dan UKM. Di situ tertulis perkiraan kasar produk China yang diperdagangkan di pusat grosir tekstil tersebut.

Produk China yang mulai menguasai Pasar Tanah Abang itu terdiri dari pakaian anak-anak dan anak dewasa, termasuk garmen berbahan baku jins. Tas China pun marak diperdagangkan.
Lanjutkan membaca “Produk China Sulit Dicegah”

Hanya 10 BUMN Merugi Tahun Ini


Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menargetkan jumlah BUMN yang merugi akan berkurang separuh dari 20 perusahaan tahun 2009 menjadi 10 perusahaan pada tahun ini. PT Perusahaan Listrik Negara, yang biasanya merugi, tahun 2009 mulai meraup untung.

”Kami memiliki target pada tahun 2010, jumlah BUMN yang merugi harus berkurang 50 persen. Caranya, antara lain, dengan right sizing, merger, hingga penyuntikan modal. Pemerintah tidak perlu menyediakan modal karena suntikan modal itu bisa dilakukan antar-BUMN,” ujar Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Selasa (12/1).

Tahun ini pihaknya akan mengkaji secara lebih komprehensif guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi BUMN. Kajian ini diharapkan bisa menemukan alternatif solusi terbaik untuk kelangsungan usaha BUMN bersangkutan.

Saat ini perusahaan yang diberikan tugas menyediakan modal untuk BUMN adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA diberi mandat menyehatkan BUMN yang mengalami masalah keuangan mulai tahun 2009, antara lain PT PAL dan Balai Pustaka. Ke depan, PPA juga diminta untuk memperkuat struktur keuangan BUMN di industri strategis, antara lain PT Pindad.

PLN bagi dividen

Untuk tahun 2009, jumlah BUMN merugi ditekan dari 23 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Selama ini penyumbang rugi terbesar BUMN adalah PLN, yang mencapai 90 persen. Pada tahun 2009 PLN tidak merugi akibat pemberian margin oleh pemerintah sebesar 5 persen. Atas dasar itu, total kerugian BUMN tahun 2009 akan turun dari Rp 13,95 triliun tahun 2008 menjadi Rp 1,17 triliun.

Menurut Mustafa, PLN mampu mencatat laba mulai tahun 2009 karena mendapatkan margin sebesar 5 persen. Dengan margin itu, PLN sanggup menyetorkan dividen senilai Rp 7 triliun tahun 2009 ke kas negara. Tahun 2010, pemerintah berkomitmen menaikkan margin PLN menjadi 8 persen. Lanjutkan membaca “Hanya 10 BUMN Merugi Tahun Ini”

Hantu Perdagangan Bebas


GELOMBANG barang produksi Cina masuk sejak diberlakukannya Asian?China Free Trade Center (ACFTA) mulai 1 Januari tahun ini. Meski sosialisasi pasar global sudah didengar sejak 2002, masyarakat tetap saja kaget saat perdagangan bebas benar-benar diberlakukan.

Sesuatu yang jarang terjadi menyambut datangnya era perdagangan bebas. Kalangan pengusaha dan buruh yang sebelumnya selalu bertentangan seperti layaknya kucing dan tikus, bahu-membahu menentang mulai diberlakukannya ACFTA.

Tiba-tiba kata perdagangan bebas ini terdengar seperti suara seperti hantu yang datang di siang bolong. Pengusaha dan buruh khawatir masuknya barang-barang cari Cina akan membunuh industri lokal. Barang lokal dianggap tidak mampu bersaing dengan serbuan barang dari Cina yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus dari barang buatan lokal.

Padahal secara logika, tak masuk akal jika barang yang diproduksi di Cina dan dikirim ke Indonesia bisa lebih murah harganya dengan produksi lokal, dengan kualitas yang nyaris sama.

Secara hitungan kasar, ongkos produksi dengan bahan baku dan tenaga kerja yang melimpah di Indonesia akan susah disaingi oleh Cina. Belum lagi ditambah dengan ongkos distribusi barang dari Cina ke Indonesia yang tidak murah.

Fakta bahwa Cina berhasil memasarkan produknya dengan harga murah menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem perdagangan di negara kita. Harus ditelusuri apa yang membuat biaya produksi sedemikian mahal sehingga barang yang dipasarkan ke konsumen masih kalah dibanding barang dari Cina.

Namun perhitungannya tak sesederhana itu. Komponen produksi di negara kita ternyata masih lebih mahal dibanding biaya produksi di Cina ditambah biaya distribusinya sekalipun. Berbelitnya proses perizinan, banyaknya pungli, dan biaya-biaya lain membuat ongkos produksi menjadi semakin mahal.

Parahnya mahalnya biaya produksi tak berdampak banyak terhadap nasib buruh. Gaji buruh di negara kita ternyata masih kalah jauh dibanding negara-negara tetangga bahkan di Cina. Lalu larinya selisih biaya produksi itu? Yang jelas kesenjangan kesejahteraan antara buruh dan pengusaha kelas kakap di negeri ini semakin jauh.

Cepat atau lambat era perdagangan bebas tak akan bisa dibendung lagi. Salah satu solusi untuk ikut bersaing dalam pasar bebas adalah menekan biaya produksi dan menghasilkan barang berkualitas. Dalam era persaingan yang makin ketat, konsumen tak mau tahu dari negara mana produk berasal. Mereka hanya melihat kualitas dan harga dari produk yang akan dibelinya.

Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, kebijakan ekspor bahan mentah sudah saatnya ditinjau kembali. Jika semua bahan mentah tak boleh keluar dari negeri ini tanpa diolah terlebih dahulu, negara lain yang miskin sumber daya alam tentu akan kesulitan mendapatkan bahan baku. Keterampilan mengolah sumber daya alam menjadi bahan jadi harus terus diasah.

Pemerintah juga harus membantu para pengusaha dengan mempermudah dan mempercepat semua proses perizinan untuk menekan biaya produksi. Dan yang terpenting pengusaha harus mau berbagi sedikit keuntungannya untuk kesejahteraan buruh sehingga kesenjangan tidak semakin lebar.

Perdagangan bebas tak akan selesai jika hanya dilawan dengan demo turun ke jalan. Era perdagangan bebas harus disikapi dengan meningkatkan kualitas produksi barang dalam negeri sehingga suatu saat nanti negara seperti Cina atau Amerika sekalipun akan ketakutan saat negaranya diserbu oleh barang-barang murah tapi berkualitas dari Indonesia.

Tribun Jabar, 11 Januari 2010

RI – Jepang Jajaki Kerjasama di Bidang ICT


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, melakukan pertemuan dengan delegasi asal Jepang, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, antara lain untuk menjajaki kerja sama di bidang ICT (Information Communication and Technology).

Chief of Public Relation Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Kazuya Kaneko mengatakan, pertemuan yang dilakukan antara Menkominfo dengan State Secretary for Internal Affairs and Communications, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, Masamitsu Naito, akan membahas berbagai hal.

“Agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain peningkatan kerjasama di bidang ICT antara kedua pihak,” katanya. Selain itu, delegasi Jepang juga akan menyampaikan undangan kepada Indonesia untuk mengikuti event APEC TELMIN 2010 di Jepang.

“APEC TELMIN 2010 akan dilaksanakan pada Oktober 2010 di Jepang dan kami mengundang Indonesia untuk berpartisipasi,” katanya.

Koran Internet, 06 Januari 2010

Investasi Air Minum Swasta Masih Berpeluang Besar


Peluang investasi air minum swasta masih sangat besar. Saat ini sudah ada tujuh lokasi masih dalam tahap konstruksi. “Sektor swasta ini sifatnya melengkapi kawasan yang selama ini belum mendapat pelayanan Perusahaan Daerah Air (PDAM),” kata Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Rachmad Karnadi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, tujuh lokasi itu meliputi Kota Bekasi, Surakarta, Cirebon, Tangerang, Lampung, layanan perpipaan Jatiluhur Jakarta dan Umbulan di Jawa Timur. Tangerang sendiri memiliki dua lokasi, di Serpong yang sudah beroperasi dengan kapasitas 4.500 liter per detik dan Tangerang Barat melalui PT Aetra Air Tangerang yang masih dalam tahap konstruksi.

Sedangkan di Jambi memanfaatkan air dari sungai Batanghari, sedang persiapan tender dengan biaya investasi Rp 35 miliar. Kendala dalam investasi air minum swasta adalah masalah sumber pendanaan perbankan terutama untuk meyakinkan investasi yang dibiayai akan menguntungkan. Menurut RAchmat, minimal sebanyak 70 persen sumber dana investasi air minum berasal dari perbankan, sedangkan 30 persen merupakan modal yang harus disiapkan investor.

Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan perbankan yang harus dijawab pihak investor untuk memberi keyakinan bahwa investasi air minum layak untuk mendapatkan pendanaan, katanya. Salah satu yang menjadi pertanyaan mengenai kelangsungan sumber air baku dan jumlah rumah tangga yang akan berlangganan mengingat prilaku masyarakat yang masih tidak mau bayar.

Ia juga mengatakan, investor terlebih dulu harus melaksanakan studi kelayakan yang mendalam agar bisnis berjangka panjang benar-benar menguntungkan bagi perusahaan maupun perbankan. Investor sebaiknya tidak coba-coba berinvestasi di lokasi yang sumber airnya mudah didapat seperti air tanahnya dangkal karena pasti tidak akan laku.

Kemudian juga dukungan pemerintah daerah terkait penetapan tarif, investor harus tetap membuat komitmen penyesuaian tarif dengan pemerintah daerah, meski pemerintah sudah melindungi melalui peraturan. Namun terkadang soal tarif, investor harus berhadapan dengan DPRD yang memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan, papar Rachmad.

Koran Internet, 06 Januari 2010

2010 Proses Perijinan Perdagangan Dalam Negeri Online


Kementerian Perdagangan menjanjikan sembilan dari 21 perizinan perdagangan dalam negeri akan mulai dilayani secara `online` tahun ini. “Salah satunya adalah izin perdagangan antar pulau untuk produk tertentu seperti gula dan kayu,” kata Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jimmy Bella, di Jakarta, Rabu.

Menurut Jimmy, selama ini walaupun belum dilayani secara online namun izin perdagangan antar pulau untuk produk tertentu itu dapat dilakukan tanpa melalui pertemuan langsung dengan petugas. “Pemohon bisa mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui fax,” ujarnya.

Beberapa perizinan perdagangan dalam negeri lainnya yang dilayani di Kementerian Perdagangan antara lain izin kantor perwakilan dagang asing, wajib daftar perusahaan dan izin usaha perdagangan dan waralaba. Saat ini, hanya izin ekspor dan impor saja yang sudah dilayani secara online dan sistemnya terintegrasi dalam National Single Window (NSW).

Sebanyak 78 perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan sudah online sejak tahun lalu. Namun, registrasi pemohon untuk bisa dilayani online masih harus dilakukan secara langsung di Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan dengan layanan online itu semua jenis perizinan akan dipersingkat waktu layanannya dari saat ini yang rata-rata lima hari menjadi satu hari saja. “Di ujung lima tahun ini semua perizinan akan dilayani secara online dan hanya satu hari saja prosesnya,” jelasnya.

Mendag juga mengatakan perbaikan layanan ini merupakan upaya untuk memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Koran Internet, 06 Januari 2010