UU Lalu Lintas Harus Berlaku


Apa pun alasannya, pemerintah harus tetap memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan karena dana pemeliharaan terbatas tak bisa jadi pemaaf.

Pendapat itu disampaikan ahli hukum pidana Prof Indriyanto Seno Aji, Selasa (12/1/2010), menanggapi penolakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang menyatakan pemerintah pusat dan daerah (dalam hal ini Kementerian PU, dinas PU provinsi dan kabupaten/kota) tak layak terjerat sanksi dalam UU Lalu Lintas.

Menurut UU yang berlaku sejak Juni 2009, penyelenggara jalan (Kementerian PU dan dinas PU tergantung kelas jalan) yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terancam sanksi pidana atau denda (Kompas, 12/1/2010).

Latar belakang dari keterbatasan dana adalah karena semula ada dana preservasi untuk penyelenggaraan jalan dari pajak kendaraan dan bahan bakar untuk kendaraan. Belakangan, dana itu tak terwujud setelah berlaku Pasal 8 (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur bahwa paling sedikit 10 persen pajak atas kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan transportasi umum. Adapun penggunaan dana bahan bakar tak ada aturan tegas.

Menurut Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian PU Taufik Widjoyono, dalam draf Peraturan Presiden tentang Dana Preservasi Jalan, sebagian besar dana tetap akan diambil dari APBN maupun APBD. Akibatnya, dana pemeliharaan jalan tetap terbatas.

Teledor

Indriyanto berpendapat, penyelenggara jalan siap atau tidak siap, UU Lalu Lintas harus tetap diberlakukan tanpa pengecualian. ”Kecuali pemerintah menerbitkan peraturan pengganti UU atau perppu untuk menunda pelaksanaan UU atau sebagian dari UU tersebut,” kata Indriyanto.
Continue reading “UU Lalu Lintas Harus Berlaku”

Sel Mewah Ayin dan Aling


KECUALI tak lagi terlalu leluasa berpergian seperti saat masih menjadi orang bebas, hidup dalam penjara barangkali tak terlalu sulit bagi Artalyta Suryani alias Ayin. Di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta, tempatnya kini dibui, terpidana kasus penyuapan Rp 6 miliar terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu hidup dengan amat nyaman. Fasilitas di selnya bahkan setara dengan sebuah kamar pribadi ketimbang penjara.

Saat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke rutan tersebut, Minggu (10/1) malam, Ayin sedang bersantai, duduk berselonjor di sebuah sofa bed sambil menjalani beauty treatment oleh seorang dokter ahli kosmetik laser, Hadi Sugiarto. Ayin masih memegang buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, di mana namanya adalah satu yang disebut-sebut dalam buku tersebut.

Di ruang yang cukup lapang itu, sejumlah foto yang menurut Ayin adalah anak-anak yang diadopsinya terpajang di beberapa tempat. Di sebuah sudut juga terdapat kolam bola ukuran besar, yang, kata Ayin, adalah tempat bermain anaknya jika datang berkunjung. Namun, tak cuma itu, sebuah pesawat televisi plasma, kulkas, kompor, dan lemari kayu juga terlihat di sel tersebut. Sebuah penyejuk ruangan membuat sel yang dihuni Ayin benar-benar membuatnya seperti berada di rumah.

Selain sel yang dihuni Ayin, sel lainnya yang dihuni Limarita alias Aling, terpidana seumur hidup kasus narkoba, juga tergolong mewah untuk ukuran sebuah penjara. Sel yang dihuninya juga punya kamar mandi sendiri. Di dalam sel yang dihuni Aling bahkan ada ruangan yang disulap khusus sebagai ruang karaoke.

Tentu saja, tak semua sel di Rutan Pondok Bambu dilengkapi fasilitas wah seperti yang dihuni Ayin dan Aling. Di rutan wanita ini puluhan ruangan yang amat padat penghuni juga ada. Termasuk sel-sel biasa di mana satu ruangan bisa diisi oleh belasan, bahkan mungkin sekitar 25-an tahanan.

Rumor tentang adanya perbedaan fasilitas yang diperoleh para tahanan di Pondok Bambu sendiri sebenarnya sudah lama beredar di masyarakat. Karena itu, ketika kebenarannya dari rumor yang ada itu akhirnya terkuak, tak sungguh membuat kita terkejut, kecuali geleng-geleng kepala. Sebab, sekalipun sulit membuktikannya, harga untuk beragam kemewahan di sel penjara itu pastilah ada. Kita hanya tak tahu prosedurnya, kepada siapa, serta berapa besarannya.

Sejumlah wartawan yang ikut meliput jalannya sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Pondok Bambu, Minggu (10/1) malam, juga sempat mengabadikan mewahnya sel Artalyta dalam beberapa lembar foto dan diterbitkan di koran.

Itu sebabnya, pernyataan Kepala Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Sarju Wibowo, bahwa keberadaan fasilitas mewah untuk segelintir tahanan itu tak pernah ada, menjadi hal yang lebih mengejutkan, karena ternyata, bantahan itu tetap juga terlontar.

Lantas apa namanya sel berpenyejuk ruangan, berkulkas, ber-tv, ber-ruang karaoke, jika bukan mewah? Klaim bahwa 1.100 tahanan di Pondok Gede mendapatkan perlakuan yang sama juga rasa-rasanya sulit untuk dicerna. Kecuali memang semua sel yang ada di rutan itu fasilitasnya sama, dan para tahanan juga bisa dengan bebasnya membawa barang yang ia suka, termasuk arena bermain anak seperti yang dimiliki Artalyta.

Tribun Jabar, 12 Januari 2010

RUU Pengendalian Dampak Tembakau Jadi Prioritas


Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan merupakan salah satu prioritas yang akan dibahas oleh DPR pada tahun 2010.

”RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Kalau masuk dalam skala prioritas, secara normatif dan politis harus disahkan. Selain itu, sekarang undang-undang diharapkan selesai dalam dua kali masa sidang agar tidak berlarut-larut,” ujar  anggota Komisi IX Bidang Kesehatan, Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS, Selasa (15/12/2009).

RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan, menurut Ledia, lebih kepada upaya preventif mengendalikan dampak tembakau terhadap kesehatan. Selama ini rancangan undang-undang itu kerap tertunda karena dipandang tidak ada payung hukum yang menjadi dasar mengapa dampak tembakau harus dikendalikan. Sekarang telah terdapat Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tembakau sebagai salah satu zat adiktif. Continue reading “RUU Pengendalian Dampak Tembakau Jadi Prioritas”

Jalan Damai Omni-Prita belum Ada Titik Temu


Tim Mediasi Departemen Kesehatan (Depkes) mengatakan masih belum ada titik temu dalam upaya perdamaian antara RS Omni International dan Prita Mulyasari. Depkes masih berusaha meretas jalan damai untuk membantu penyelesaian masalah itu.

Di sela pertemuan lintas sektor untuk eliminasi filariasis di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (15/14), Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan Budi Sampoerno mengatakan saat ini proses mediasi bagi Prita dan Rumah Sakit Omni Internasional masih terkendala.

“Prosesnya belum selesai, tapi tidak buntu, hanya dua-duanya masih ada keinginan yang belum match soal pidananya,” kata Budi yang juga anggota tim mediasi.

Menurut dia, pihak rumah sakit sebenarnya tidak menolak untuk melepaskan tuntutan pidana terhadap Prita, mantan pasien Rumah Sakit Omni yang diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun, ia menjelaskan, pencabutan perkara pidana yang sudah masuk ke pengadilan harus melalui proses yang memerlukan waktu. Penuntut harus terlebih dulu mengajukan surat pencabutan perkara pidana ke pengadilan, surat itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Namun Omni tidak melakukan langkah itu.

Tim mediasi Departemen Kesehatan, kata Budi, sekarang masih berusaha membuat rumusan perdamaian yang dianggap baik bagi kedua belah pihak.

Rumah Sakit Omni International mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana kepada Prita dengan tuduhan pencemaran nama baik karena surat elektronik berisi keluhan Prita tentang pelayanan rumah sakit tersebut menyebar luas di dunia maya.

Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatan perdata pihak rumah sakit dan menghukum Prita membayar denda Rp204 juta. Masyarakat di seluruh Tanah Air yang simpati dengan kejadian yang dialami Prita menyumbangkan uang dan koin untuk membantu dia membayar denda. Continue reading “Jalan Damai Omni-Prita belum Ada Titik Temu”

Presiden dan Menkeu Langgar UUD 1945


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945 terkait skandal Bank Century.

“Presiden telah menetapkan Perpu No.4 Tahun 2008 pada 5 Oktober 2009. Pasal 29 perpu tersebut jelas memberikan kekebalan hukum pada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain pengambil kebijakan terkait jaring pengaman sistem keuangan,” ujar Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, Rabu (16/12).

Langkah Presiden tersebut dinyatakan Johan melanggar pasal 27 UUD 45 ayat 1 yang berisi yakni segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum kepada siapapun dengan alasan apapun tanpa terkecuali. “Bahkan presiden dan wapres sekalipun tidak memiliki kekebalan hukum dan tunduk pasal 7 dan 8 UUD 45 karena bisa diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum,” paparnya.

Johan menambahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terkecuali melakukan pelanggaran terhadap UUD 45. “Menkeu tidak puas pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk lakukan audit ulang terkait kebijakan pengucuran dana sekitar Rp6,76 triliun kepada Bank Century,” jelas Johan.

Selaku pembantu presiden, Sri Mulyani dinilai melanggar pasal 23E ayat 1 yang berisi bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan BPK secara bebas dan mandiri. Sedangkan di ayat 3 dinyatakan bahwa hasil audit BPK tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai undang-undang.

“Oleh karenanya hasil audit investigasi BPK yang dimintakan DPR sudah seharusnya bersifat final dan mengikat, karena BPK adalah auditor negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh UUD 1945,” ungkap Johan.

Media Indonesia, 16 Desember 2009

Kamis, 17 Desember 2009 | Metro TV | Lampung Post | Borneo News | Yayasan Sukma | Kick Andy Home Advertisiment * Home * Polhukam * Ekonomi & Bisnis * Olahraga * Sepak Bola * Megapolitan * Nusantara * Internasional * Sains & Teknologi * Humaniora * Opini * Perempuan * Hidup Sehat * Otomotif * Travelista * Kuliner * Blog * Video * Foto * Cinema * Politik Dalam Negeri * Politik Luar Negeri * Hukum * Hankam * Lainnya * Ekonomi * Bursa & Valas * Finansial & Perbankan * Bisnis & Investasi * Lainnya * Bulu Tangkis * Tenis * Basket * F1 * Moto GP * Tinju * Sosok * Lainnya * Liga Inggris * Liga Itali * Liga Spanyol * Liga Jerman * Liga Indonesia * Off Side * Lainnya * Kriminal * Trafik * Sosial * Peristiwa * Lainnya * Berita & Peristiwa * Lainnya * Piranti * Iptek * Telekomunikasi * Regulasi * E Lifestyle * Kesehatan * Pendidikan * Lingkungan * Kebudayaan * Religi * Umum * Bali – Nusa Tenggara * Jabar – Banten * Jateng – DIY * Jatim * Kalimantan * Maluku – Irian Jaya * Sulawesi * Sumatera Suara Anda | Layanan Umum | Kontak Media | Jadwal Hari Ini | Lowongan Kerja Jadwal Sholat Penerbangan Kereta Api Travel + Primajasa Polisi Pemadam Kebakaran Layanan Publik Media Online Iklan Sirkulasi Percetakan Production Publishing Advertisiment 2009 Tahun Pengungkapan Sisi Gelap Hukum


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan 2009 merupakan tahun pengungkapan berbagai sisi gelap dalam penegakan hukum yang terjadi di Tanah Air.

“Pada tahun 2009 ini banyak peristiwa yang mengungkapkan sisi gelap dunia hukum,” kata Mahfud ketika membuka acara seminar Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan yang digelar Indonesia Legal Resources Center (ILRC) di Gedung MK di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut dia, berbagai peristiwa itu telah menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa dunia hukum Indonesia sedang dalam keadaan amburadul. Dulu, lanjutnya, sebagian orang menganggap bahwa mafia peradilan hanya rumor, tetapi kini setiap anggota masyarakat bisa mengambil kesimpulannya sendiri dari berbagai peristiwa buruk yang sempat mereka saksikan.

Ia mencontohkan peristiwa sidang MK pada 3 November yang memperdengarkan rekaman terkait rekayasa kasus Bibit-Chandra, merupakan bukti yang tak terelakkan lagi tentang cara mafia peradilan bekerja. “Ketika rekaman itu diputar di MK pada 3 November 2009, maka tidak bisa dibantah bahwa kesimpulan yang terdapat di tengah masyarakat adalah mafia peradilan itu ada,” kata Mahfud.

Hal itu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegak hukum yang dilakukan oleh aparat bisa tidak sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ILRC Uli Parulian Sihombing mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima dari Pancasila. “Kita sudah punya konsep keadilan sosial pada sila kelima Pancasila,” kata Uli.

Uli berpendapat, bahwa penegakan keadilan di tengah masyarakat sangat terkait erat dengan pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia. Berbagai bentuk pendidikan hukum di Tanah Air, ujar dia, seharusnya memiliki kontribusi terhadap keadilan sosial.

Ia mengemukakan, bila pendidikan hukum telah bisa sepenuhnya menunjukkan kontribusinya, maka optimistis bahwa proses penegakan hukum dan pencarian keadilan di berbagai lembaga peradilan di Indonesia akan menjadi bersih.

Media Indonesia, 16 Desember 2009

Skandal Bank Century Mahasiswa Datangi Kantor Wapres, Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mundur


Ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/12). Mereka menuntut Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono mundur dari jabatan. Hal itu sebagai bentuk tanggungjawab mereka atas skandal Bank Century.

Ratusan mahasiswa itu berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi dan Gerakan Revolusi Putih.

Rahman Latuconsina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan, skandal Bank Century menguatkan bahwa pemimpin kerap membohongi dan membodohi rakyat. Karena itu agar masalah ini terkuak terang benderang, mereka yang terlibat mundur dari jabatan untuk melancarkan pengusutan.

“Rakyat tertipu dengan memilih Boediono saat pilpres lalu. Karena itu kami minta Boediono yang kasus Century muncul sebagai gubernur BI harus bertanggungjawab. Boediono harus turun!,” teriak Rahman dalam orasinya.

Aksi ratusan mahasiswa di depan Kantor Wapres berlangsung sekitar 40 menit, dimulai sejak jam 10.30. Aksi makin seru karena diiringi musik dari mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Putih. Dari Kantor Wapres, aksi dilanjutlkan ke Gedung DPR.

Media Indonesia, 16 Desember 2009