Stamina Ekstra Mengatasi “Backlog”


Jawa Barat adalah provinsi yang kebutuhan rumahnya terbanyak di Indonesia. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Pemprov Jabar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berikut wawancara “PR” dengan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Ir. Yerry Yanuar, M.M.

Berapa “backlog” (defisit rumah dibandingkan dengan jumlah keluarga-red.) Jabar saat ini?

Dengan perhitungan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat 1,84 persen pada periode 2006-2007, angka backlog di Jabar saat ini diperkirakan mencapai 980.000 unit. Jumlah itu terbagi dalam backlog rumah formal (perumahan yang dibangun pengembang-red.) 195.640 unit, dan backlog rumah swadaya (yang dibangun sendiri oleh masyarakat-red.) sebanyak 784.360 unit.

Hingga tahun 2013, diperkirakan jumlah backlog di Jawa Barat sebanyak 1.164.047 unit, dengan perkiraan kemampuan pembangunan rumah hingga 2013 sebanyak 1.747.175 unit. Secara keseluruhan, kebutuhan rumah pada tahun 2013 diperkirakan 2.911.222 unit. Secara perhitungan dengan jumlah kebutuhan tersebut, angka backlog akan habis pada tahun 2013 jika setiap tahunnya — mulai 2009 ini — Jabar bisa menyediakan 582.245 unit rumah.

Berapa penyediaan rumah baru tiap tahunnya?

Jumlah pengadaan rumah baru di Jawa Barat rata-rata 375.840 unit per tahun. Jika dikaitkan dengan upaya mengatasi backlog memang masih kurang. Oleh karena itu, pada tahun ini, kami menargetkan bisa naik 582.245 unit. Sebanyak 121.031 unit disediakan dari perumahan formal dan sebanyak 461.214 unit dari perumahan swadaya.

Untuk perumahan formal, berbagai pembangunan rusunami (rumah susun sederhana milik) dan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), tahun ini akan mulai menambah penyediaan rumah baru di Jabar. Perinciannya, sebanyak 121.031 unit penyediaan rumah formal tahun ini rencananya akan dipenuhi dari pembangunan RSH (rumah sederhana sehat) sebanyak 69.721 unit, rusunami 65 menara dengan jumlah 44.590 unit, dan rusunawa 70 blok dengan 6.720 unit. Continue reading “Stamina Ekstra Mengatasi “Backlog””

Moratorium Pemekaran Wilayah


DERETAN baliho dan spanduk kampanye calon anggota legislatif untuk meraih simpati pada Pemilu Legislatif 2009 berjejal di sepanjang jalan utama Kota Sorong, Papua Barat, akhir Januari lalu. Isu pemekaran pun diusung sejumlah caleg di kota yang baru berdiri delapan tahun lalu itu. Ada slogan caleg yang berbunyi antara lain, “Misi Kami adalah Pemekaran.” Ada juga slogan, “Kami Siap Lakukan Pemekaran untuk Kesejahteraan.”

Di Jabar, wacana pemekaran wilayah pun tetap “hidup” seperti Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Wacana pemekaran wilayah juga terjadi di Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, yang berkeinginan membentuk provinsi sendiri, yaitu menjadi Provinsi Cirebon.

Menyusul peristiwa demo anarkistis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memutuskan untuk menghentikan sementara pemekaran wilayah. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menyatakan setuju adanya jeda terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang pemekaran daerah, sambil melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tatanan kewilayahan di Indonesia.

Departemen Dalam Negeri pun mengirimkan surat ke DPR meminta untuk sementara tidak membahas RUU pemekaran, khususnya rancangan undang-undang (RUU) yang sudah masuk ke DPR dan sudah ada amanat presiden. Continue reading “Moratorium Pemekaran Wilayah”