Buku Gurita Cikeas Laris Manis


Buku berjudul ‘Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century’ yang ditulis peneliti independen George Junus Aditjondro laris di pasaran.

Tentu saja, itu terjadi tidak di toko buku yang tidak satu jaringan dengan Toko Buku Gramedia.
Namun, karena jumlah buku yang dijual di toko buku yang ada hanya sedikit, maka banyak pembeli yang kecewa. Maklum, banyak yang tidak berhasil mendapat buku terbitan Galangpress Yogyakarta itu.

Pantauan Media Indonesia di salah satu toko buku di Yogyakarta, yaitu Social Agency Baru, buku itu sudah habis sejak pagi. Toko buku yang beralamat di Jalan Laksda Adisutjipto Nomor 22 Yogyakarta ini hanya mendapatkan jatah 20 eksemplar.

“Buku sudah habis. Kami juga tidak tahu apakah masih akan mendapatkan jatah buku itu lagi atau tidak,” kata Novi, salah satu karyawan di toko buku tersebut. Menurutnya, banyak pembeli yang datang menanyakan buku itu.

Direktur Utama Galangpress Yogyakarta Julius Felicianus mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memasarkan buku tersebut. Kalau ada toko buku yang tidak mau menjual, maka pihaknya bisa menjual di pameran-pameran buku.

“Cetakan pertama buku ini sekitar 4.000 eksemplar dan untuk didistribusikan di Jawa. Seharusnya, penarikan buku itu tidak perlu terjadi,” katanya. Kalau tidak ada yang sependapat, maka bisa membuat buku tandingan. Dengan begitu, bisa terjadi diskusi intelektual.

Media Indonesia, 27 Desember 2009

Perppu, Wajah Otoriter Sebuah Rezim


Banyak orang sesungguhnya tidak memahami betul apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau yang populer dengan singkatan perppu. Pemerintah sendiri tampaknya juga tidak menghayati betul makna perppu sehingga ada kesan perppu seenaknya diterbitkan.
Secara konstitusional, perppu memang produk hukum yang sah di negara kita karena diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, perppu berada di ‘peringkat ketiga’, setelah UUD 1945 dan undang-undang (UU). Pasal 22 ayat (1) mengatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Selanjutnya, ayat (2) menetapkan bahwa, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.” Apabila perppu tidak disetujui DPR, menurut ayat (3), perppu itu harus dicabut.

Dalam amendemen UUD 1945 yang berlangsung berturut-turut pada 1999 sampai 2002, Pasal 22 tidak diubah sedikit pun. Oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), isi Pasal 22 UUD 1945 yang asli ‘disalin’ seluruhnya ke dalam UUD 1945 hasil amendemen 1999-2002. Continue reading “Perppu, Wajah Otoriter Sebuah Rezim”

Idealisme dan Pragmatisme


SEBAGAI organisasi politik, Golkar tercatat telah ikut membangun pilar-pilar peradaban Indonesia modern. Spirit kekaryaan yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia ikut bangkit bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, tetapi baru 20 Oktober 1964–yang kemudian dikenal sebagai tanggal berdirinya Golkar terbentuk wadah bagi masyarakat karya dan kekaryaan. Mereka memadukan diri dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Dengan tekad mengawal kemurnian Pancasila dan UUD 1945, Sekber Golkar mendirikan organisasi sosial-politik bernama Golongan Karya. Doktrin Golongan Karya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Karena itu, sinyalemen bahwa Golkar tidak memiliki ideologi patut dipertanyakan. Bukankah sejak awal, dengan doktrin tersebut, terkandung arti organisasi ini meyakini asas persatuan dalam kekeluargaan dengan sikap adil dan beradab? Nasionalisme dan pluralisme tersurat dan tersirat di dalamnya. Menyejahterakan rakyat menjadi aspirasinya. Continue reading “Idealisme dan Pragmatisme”

Kebangkrutan Nasionalisme


KAYA care dalam kalimat I don’t care yang ucapannya di-Indonesiakan menjadi ‘ker’ yang dikemukakan oleh seorang petinggi negara pada suatu mimbar beberapa waktu lalu kemudian ditiru oleh masyarakat dan menyebar luas ke berbagai lapisan di seluruh penjuru Tanah Air.
Bukan hanya kata itu yang ucapannya di-Indonesiakan yang kemudian ditiru dan menyebar ke masyarakat luas karena dikemukakan oleh petinggi negara tersebut. Di antaranya adalah accountable yang ucapannya di-Indonesiakan menjadi akuntabel. Di samping itu, masih banyak kata bahasa asing terutama Inggris yang dikemukakan para petinggi negara dan kalangan papan atas yang ucapannya di-Indonesiakan, kemudian ditiru oleh masyarakat luas. Beberapa kata yang akhir-akhir ini marak digunakan adalah significant yang ucapannya di-Indonesiakan menjadi signifikan, solution menjadi solusi, option menjadi opsi, education menjadi edukasi, prediction menjadi “prediksi”, dan location menjadi lokasi.
Kata-kata tersebut dan kata-kata lain dalam bahasa asing yang ucapannya di-Indonesiakan semula juga hanya digunakan oleh kalangan terpelajar papan atas dalam rapat-rapat kerja, perdebatan, seminar, konferensi dan lain sebagainya. Juga oleh para pejabat di seluruh jenjang tatanan kenegaraan dalam mimbar yang sama, baik kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Continue reading “Kebangkrutan Nasionalisme”

Demokrasi Kuburan


SBY-Boediono telah dilantik dan diambil sumpah. Kabinet pemerintahan 2009-2014 pun sudah terbentuk. Suatu aplaus politik yang menyibak citra kemenangan tidak terbendung. Pemerintah mengklaim hadirnya kebangkitan di balik orang-orang tepercaya dari Cikeas menuju istana. Mungkinkah itu menjamin demokrasi Indonesia yang lebih baik?
Kita tahu kedahsyatan resistensi gelombang pemberantasan korupsi, wabah kemiskinan, dan pengangguran yang menjulurkan lidah-lidah api kehancuran sosial masih tertancap kuat di kening rakyat. Ini makin ditopang fragmen politik picisan wakil rakyat yang kehilangan keberanian menjaga konsistensi dan amanah luhur demokrasi. Kekuasaan disayat-sayat sebagai menu oportunis harian yang melaharkan keserakahan. Tidak saja pada fulus, tetapi juga kata-kata dalam RUU.
Kesakralan konstitusi kehilangan rohnya. Keadilan tinggal onderdil-onderdil tua gerbong hitam para free rider yang sibuk mencemani kekuasaan. Yang lain mengerahkan segala sumber daya mengamankan kekuasaan. Roh partai sebagai aset demokrasi tinggal simfoni padang gurun yang dinyanyikan demi diri sendiri (trah, keluarga, konco, klien) seraya mengidolatriakan fulus. Kita mendekat pada sebuah karakter pemerintahan yang menularkan sayap kemenangannya pada lingkaran partai-partai yang sebelumnya ‘berkontestasi’. Tujuannya, mengamankan kekuasaan. Atau lebih eksesif, berhitung ulang dengan kekuasaan sebelumnya. Demokrasi selalu mendapat musuh baru.
Krasner (1984) mengatakan ‘betapa mahalnya sebuah perubahan politik’ ketika kita hanya menciptakan jalur tunggal menuju kekuasaan. Reproduksi kekuasaan yang menciptakan anomali kesisteman dalam tata pemerintahan melecutkan euforia semu terhadap perlawanan baku otoritarianisme. Politik menjadi kerja elitis yang bisa mengancam pertumbuhan demokrasi. Oposisi dilihat sebagai virus pengganggu serius. Privilese politik kemenangan dan kekalahan serasa terhalang fatamorgana kekuasaan ala sang raja, yang memelihara kewibawaan dan upeti kebesarannya lewat titah-titah nihil tindakan. Seperti keris di tangan kaisar, nasib demokrasi terus tersuruk di bawah ancaman.
Kedewasaan politik melihat perbedaan di antara elite tidak kunjung nampak selain faksi-faksi kepentingan yang tumbuh bagai serigala lapar, siap memangsa berbagai agenda penting kerakyatan. Konstitusi-konstitusi pelindung ketidakadilan, kemiskinan rakyat malah menjadi naskah lusuh dalam durasi transaksional politik yang melelahkan. Itu sebabnya barisan parade orang lapar di negeri ini tak pernah putus. Merekalah justru ‘dilarang sakit dan sekolah’.

Politik modern
Di sini reformasi digugat. Benar, perjuangan reformasi mendeterminasi kesamaan hak berpendapat, berserikat, tersemainya benih-benih civil society, pers yang bebas, transparansi dan akuntabilitas. Namun, itu semua dilakukan di atas wacana normatif institusi bangsa yang rapuh. Meminjam bahasa Pieters (1978), negara kita hanya ‘ada’ dalam pencapaian-pencapaian glamor politik: pemilihan umum, parpol, legislatif dan peradilan yang manipulatif dan simbolisme.
Banyak agenda substansial yang nyata ditinggalkan. Pendidikan dan kesadaran politik tak pernah melembaga dalam organ partai. Orisinalitas benih-benih kepemimpinan tenggelam dalam konformitas sistem yang dipaksakan. Orang bisa membeli kepemimpinan dengan uang di pintu partai, di komisi-komisi, di lembaga-lembaga vital birokrasi yang menentukan bentuk aurat republik ini di mata rakyatnya. Sebuah upaya memperpanjang penderitaan birokrasi yang tertimpuk cacat. Wadah tempat darah segar pelayanan populis mengalir.
Spirit solidaritas, kejujuran, dan etika yang inheren di dalam teleleologi kekuasaan terhempas oleh intensitas kesibukan elite mempertaruhkan keperluan pragmatisnya. Fukuyama (2005) menyebutnya sebagai dimensi kenegaraan yang hilang. Watak negara yang lemah identik dengan sarang korupsi masif. Tugas politik modern semestinya menjinakkan kekuasaan negara, melayani hak rakyat dan menjalankan kekuasaan di bawah hukum yang adil dan berwibawa. Bukan melipatgandakan kekecewaan publik dengan mencuri dan merampok hak kepunyaan rakyat.
Peter B Evans (1989) dalam Predatory, Developmental and other Apparatuses (A Comparative Analysis of the Third World State) mengonstatasi adanya fenomena pereduksian dan pelemahan sumber daya masyarakat di negara dunia ke tiga dengan menggunakan legitimasi yang seakan demokratis. Tesis itu ternyata tak cuma langgeng dalam konteks orde baru, tapi terbukti sampai saat ini. Persekongkolan politis para pemimpin di daerah sampai pusat hingga melahirkan pesakitan kebal hukum merupakan manifestasi perompakan sistematis terhadap eksistensi rakyat.
Prosesi pelantikan pilpres kemarin bisa menjadi sesuatu yang istimewa ketika ia mampu menyuguhkan visi dan komitmen yang jelas dan propublik. Sebaliknya akan menjadi sebuah tipu daya saat inaugurasi ini hanya menjadi gerbang awal meredundansi kegagalan demi kegagalan negara. Janji-janji politis mesti bisa membuat rakyat tegak kepala menatap masa depannya lewat agenda jujur yang terukur. Jika tidak, justru–meminjam Miftah Thoha–menjadi sinyal terbitnya orde baru jilid 2 yang menggerus demokrasi praktikal.

Altruisme
Di sinilah kita membutuhkan sebuah roh altruisme politik (political altruism) (Mansbridge, 1994). Sikap politik yang memprioritaskan rakyat dengan seluruh hak-haknya sebagai lini terdepan pembangunan demokrasi substantif. Ada beberapa tindakan yang mengabaikan altruisme ini, 1. elite politik yang memanipulasi public spirit, 2. pembatasan hak menyatakan pendapat, 3. melembagakan temu wicara dan seolah-olah representatif tapi suara yang berbeda terus ditantang.
Tiga poin tadi belum luput dari wajah kekuasaan kita. Maka politik harus dimurnikan kembali dari sejumlah motif penyumpalan tak beradab. Dalam kondisi yang paling urgen dan mendesak, kerja politik pemerintahan 2009-2014 harus mampu merespons kritik dan terutama simbol-simbol kemiskinan di masyarakat dengan jujur dan beradab. Ia harus berjuang dan membela realitas orang-orang terbelakang dan tertindas. Hanya dengan begitu, demokrasi kita tak lagi menjadi demokrasi kuburan, yang selalu terpaku membisu di tengah jeritan penderitaan anak bangsa.

Media Indonesia, 29 Oktober 2009

Urgensi Reformasi Polisi


DIPERDENGARKANNYA rekaman terkait dengan kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah (pimpinan KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu semakin membuktikan dugaan masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia sangat ‘amburadul’, mulai mafia peradilan, suap, pemerasan, hingga rekayasa perkara. Sebagaimana dirasakan Bibit dan Chandra. Kejadian itu merupakan puncak es yang sebenarnya lebih banyak dirasakan oleh rakyat jelata. Karena itu, reformasi polisi menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan oleh SBY dalam seratus hari ke depan. Political will SBY harus segera ditunjukkan dengan memberhentikan dan mengganti jajaran pimpinan kepolisian dan kejaksaan.

Memang, salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang belum sesuai dengan kaidah demokrasi adalah kepolisian. Fungsi kepolisian pada hakikatnya adalah untuk menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi, yakni rule of law. Itu karena fungsi kepolisian merupakan salah satu urusan pemerintahan dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban (law and order). Karena sifat tugasnya, polisi harus dekat dengan masyarakat, sebagaimana semboyan polisi ‘mengayomi dan melindungi masyarakat’. Polisi harus responsif terhadap laporan dan keluhan masyarakat.

Struktur yang mengganggu peran dan fungsi polisi selama ini antara lain sentralisasi polisi dan penyalahgunaan kekuatan polisi (abusing the police power) untuk kepentingan politik. Struktur ini telah mengakibatkan rendahnya kapasitas polisi dalam merespons masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan keterbatasan kewenangan polisi yang berada di daerah. Contoh kasus Kapolda Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pilkada Gubernur Jawa Timur, beberapa waktu lalu, merupakan contoh kentalnya sentralisasi polisi. Sementara itu, kasus Bibit-Chandra merupakan bentuk abusing the power.

Sentralisasi polisi juga telah mengakibatkan membengkaknya organisasi polisi. Akibatnya kepangkatan dalam polisi pun harus berjenjang dari pos polisi sampai dengan markas besar polisi di Jakarta. Keadaan itu sungguh tidak efisien. Panjangnya hierarki mengakibatkan dibutuhkannya pangkat jenderal polisi. Di beberapa negara di dunia tidak dikenal pangkat jenderal polisi. Pangkat tertinggi polisi di negara lain hanyalah komisaris polisi. Dengan desentralisasi polisi, pangkat jenderal polisi tidak diperlukan lagi.

Sentralisasi polisi dari sisi lainnya juga akan sangat membahayakan kehidupan bangsa, struktur yang sentralistis dan berada pada langsung di bawah presiden akan sangat rentan atas penyalahgunaan kewenangan polisi (abusing the power) untuk kepentingan pribadi presiden. Adanya Komisi Kepolisian Nasional yang tercantum dalam Pasal 37 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan bisa mencegah penyalahgunaan itu karena komisi itu hanya memberikan masukan perihal anggaran, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan perilaku polisi yang dilaporkan oleh masyarakat. Komisi Kepolisian Nasional itu tidak berwenang untuk memberikan masukan atas penyalahgunaan kekuatan polisi oleh pihak lain.

Selain itu, terdapat tugas-tugas administratif yang menyangkut kepentingan penduduk yang seharusnya tidak lagi ditangani kepolisian, seperti penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan surat izin mengemudi (SIM). Pekerjaan tersebut merupakan urusan administrasi yang seharusnya dikerjakan instansi lain, bukan polisi. Di negara lain urusan kendaraan bermotor ditangani oleh Departemen Transportasi, atau di Indonesia semacam Departemen Perhubungan atau Dinas Perhubungan yang berada pada pemerintah daerah. Tugas polisi adalah menangkap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak membawa STNK dan SIM karena tindakan itu melanggar hukum.

Tidak dimungkiri bahwa upaya reformasi tentang polisi memang ada yang sudah pada jalur yang benar, misalnya, pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga paradigma yang berlaku pada polisi bukan lagi militer. Itu karena doktrin militer kill or to be killed tidak tepat diterapkan pada polisi. Hal ini disebabkan karena tugas polisi bersifat ‘mengayomi masyarakat’, bukan menyerang atau mempertahankan negara dari serangan musuh dari luar. Hasil didikan Akabri pada zaman Orde Baru telah menciptakan perwira polisi yang sangat menghayati doktrin militer tersebut sehingga polisi dengan mudah membunuh tersangka dengan berbagai alasan. Polisi selaku pengawal demokrasi harus sangat menjunjung hak asasi manusia. Senjata yang dipegang polisi hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan diri dan melumpuhkan, bukan untuk membunuh.

Berbagai masalah yang belakangan ini menimpa polisi menyadarkan kita bahwa reformasi atau memformat ulang peran, fungsi, dan kedudukan polisi merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Pilihan yang terbaik untuk organisasi polisi adalah desentralisasi polisi. Dengan demikian, pada setiap tingkatan pemerintahan, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, terdapat polisi yang berfungsi sesuai dengan lingkup cakupan kewenangannya. Di pusat ada polisi nasional yang bertugas untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban nasional, serta menegakkan hukum yang memiliki yurisprudensi nasional. Di Amerika Serikat polisi semacam ini dinamai FBI (Federal Bureau for Investigation). Tugas polisi nasional ini adalah menangani pelanggaran hukum yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban secara nasional.

Sementara itu, di tingkat provinsi dapat dibentuk polisi provinsi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum lintas kota dan kabupaten. Untuk mempermudah mobilisasi, satuan Brigade Mobil (Brimob) bisa ditempatkan di markas polisi provinsi ini, semacam State Trooper di Amerika Serikat. Adapun polisi yang berada di kabupaten atau kota adalah polisi lokal, yang bertanggung jawab penuh kepada kepala daerah masing-masing, dan bertugas untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan hukum di tingkat lokal

Selain desentralisasi polisi, upaya reformasi polisi juga harus dibarengi dengan upaya reward and punishment. Artinya kesejahteraan, terutama sistem penggajian polisi, perlu diperbaiki agar mereka terbebas dari persoalan kekurangan pendapatan. Kemudian dibarengi pula dengan penegakan disiplin yang ketat, bagi polisi yang bersalah harus segera diproses dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dengan desentralisasi polisi dan upaya penerapan reward and punishment, diharapkan akan dihasilkan polisi yang berfungsi untuk mengawal demokrasi, sekaligus menciptakan suasana yang aman dan tertib, dan terhindar dari penyalahgunaan police power oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dengan desentralisasi polisi, hierarki yang militeristis akan dapat dihilangkan. Untuk itu, kita harus segara merevisi peraturan perundangan yang terkait dengan kepolisian. Dengan reformasi polisi, peran, fungsi, dan kedudukan polisi akan sesuai dengan kaidah demokrasi yang sedang kita bangun dan citra polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat dapat segera pulih kembali.

Media Indonesia, 11 November 2009

Bailout Bank Century dan Akibatnya


Perhatian publik kini tertuju ke kasus Bank Century. Publik tidak hanya menunggu kiprah Dewan Perwakilan Rakyat untuk menguak misteri kasus Bank Century lewat hak angket, tetapi juga menunggu akankah kasus tersebut bisa dituntaskan. Hal itu penting mengingat kasus itu telah melibatkan sejumlah petinggi negara, bahkan sudah mengakibatkan fragmentasi antarlembaga negara. Sebagai guru besar emeritus yang telah masuk usia tujuh puluhan (club of seventies), saya sangat prihatin terhadap pengambil kebijakan negara dewasa ini. Seyogianya mereka harus tahu bagaimana proses pengelolaan negara yang fokusnya adalah kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak: adil dan makmur. Sebagai pengambil keputusan (decision maker) mereka kadang tidak konsisten dan keputusannya lebih banyak ditentukan oleh faktor intuisi yang subjektif. Padahal bila suatu keputusan dilandasi oleh pengalaman dan fakta, ia akan menjadi lebih objektif apalagi bila dibantu oleh statistical techniques yang sekarang ini makin canggih.
Hasil kajian Tim Pencari Fakta bentukan presiden dan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan beberapa ‘kejanggalan’ pada proses keputusan bailout Bank Century. Dasar keputusannya Bank Century adalah bank gagal yang dapat menimbulkan dampak sistemik sehingga menyebabkan instabilitas sistem keuangan nasional dan memerlukan penalangan. Pertanyaannya: apa benar? Bank hasil akuisisi dan merger dari Bank Danpac, CIC, dan Pikko dengan nasabah sebanyak 65.000 orang apakah dapat menimbulkan instabilitas keuangan nasional? Kalaupun terjadi rush, rush ini tentu disebabkan oleh nasabah bank itu sendiri. Logikanya, risiko ditanggung sendiri. Apalagi kerugian yang diderita adalah akibat pelanggaran dan mismanagement pengurus dan pemegang saham. Walaupun demikian, BI (Bank Indonesia) sebagai lender of the last resort harus mencari upaya lebih dahulu.
Yang lemah selama ini adalah ‘pengawasan BI’ antara lain (a) mengapa bank Century tidak dimasukkan ke pengawasan khusus 2005-2008 padahal CAR-nya -132,5%; (b) sewaktu ada pelanggaran BMPK, kenapa BI tidak memberi sanksi pidana bahkan ia malah memberi keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi denda neto. Apa sumbangsih mereka pada perekonomian nasional sehingga mendapat perlakuan khusus? BI seharusnya belajar atas kebijakan BLBI sebesar ± Rp650 triliun yang belum terselesaikan hingga kini, bahkan BPPN pun tidak berhasil.
Apa bank ini memiliki peran penting dan strategis sehingga tim KSSK (BI, Departemen Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) yang mengadakan rapat secara intensif pada 13, 14, 17, dan 18 November dan bahkan pada 20 November melakukan rapat hingga pukul 05.30 WIB dan meminta LPS mengucurkan dana sebelum 21 November seolah-olah terjadi keadaan darurat karena terjadi krisis keuangan nasional? Apa kita tidak prihatin pada peristiwa Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah akibat kebijakan yang mereka tempuh?

Hak angket
Anggota DPR sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab tentu terdorong secara sadar untuk mengajukan angket membawa aspirasi rakyat yang memilihnya. Mereka mencari kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan atas kebijakan eksekutif/penyelenggara negara. Mereka melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat. Wajar sekali bila mereka mempertanyakan agar persoalan dibuka terang benderang, tidak ditutup-tutupi agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan APBN. DPR memiliki hak angket dan mosi tak percaya.
Kita memaklumi bahwa untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi dari dalam dan luar negeri. Investor dari luar negeri selalu melihat indeks globalisasi inovasi (RI menempati rangking 54) dan indeks daya saing global (RI pada rangking 71) dari World Economic Forum. Selain melihat bagaimana institusi publik dan hak kepemilikan (property right) dan kepercayaan publik terhadap politisi (public trust of politician) serta keandalan pelayanan polisi (reliability of police service). Syarat yang dituntut adalah stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum. Dengan kasus Bank Century ini mereka melihat kepastian hukum tidak ada dan korupsi masih ada (still exist) di Polri, kejaksaan, KPK, dan di mana-mana. Pimpinan pemerintahan sendiri cenderung ‘mengambangkan’ persoalan, bukannya segera menyelesaikan masalah. Momentum menarik investor menjadi hilang.
Sekadar mengingatkan, ada dua pesan yang perlu direnungkan oleh bangsa ini.
(a) Kabura maktan indallaahi an takuulu maa laa tafalun (Allah akan menurunkan bencana pada umat yang ‘beda kata dan perbuatan’ –Quran).
(b) Narekko mabbelleni arunge, na enrekini warang-parang pabbicarae tajenni dua papolei. Genggoni paso e na laoni to tebbe e sappa arung lain (bila pemimpin pemerintahan berbohong dan para penegak hukum telah menerima barang suap/sogokan, tunggulah dua akibat: tiang/tata pemerintahan akan goyah dan rakyat akan pergi mencari pemimpin pemerintahan lain –Lontarak Bugis). Semoga kita sadar dan terhindar dari peristiwa tersebut.

Media Indonesia, 01 Desember 2009