30 September


TIGA puluh September pasti menancap di kepala bangsa Indonesia. Meskipun bukan tanggal merah atau hari libur resmi nasional, tanggal ini selalu diperingati, lebih-lebih ketika kita masih di bawah rezim Soeharto dengan Orde Barunya. Kita mengenalnya sebagai peringatan terjadinya Gerakan 30 September, atau yang sering disingkat G-30-S/PKI (belakangan banyak pihak yang hanya menuliskan G-30-S), atau juga Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh).

Pada tanggal itu, 44 tahun lalu, enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Situs Wikipedia menulis peristiwa pada tanggal itu: “Jenderal Soeharto naik ke puncak kekuasaan setelah sebuah kudeta yang dituduhkan kepada PKI. Sebagai balasan, Soeharto dan angkatan bersenjatanya membunuh lebih dari satu juta warga Indonesia yang diduga sebagai komunis.” Lanjutkan membaca “30 September”

Pelajaran Angka 24


ANGKA 24 menoreh sejarah baru di Indonesia. Cita-cita perubahan dan tuntutan rasa keadilan sirna dalam ruang frekuensi di Indonesia. Efeknya merambat pada opini umum masyarakat. Bingkainya cukup untuk mengajak publik tidak perlu kritis menimbang persoalan bangsa ke depan.

Angka itu berarti 24 hari Soeharto menjadi sarapan utama media massa Indonesia dan obrolan panas warung kopi. Selain itu, angka tadi berarti 24 jam layar televisi Indonesia hanya menyiarkan wajah almarhum dan prestasi keluarga Cendana. Rakyat Indonesia dibawa pada era romantisme tentang orde keberhasilan ekonomi dan politik, harga murah, dan suasana politik stabil.

Sementara itu, kelompok masyarakat yang merasa piutang keadilannya belum terbalas, merekam momen itu sebagai penyimpangan terhadap amanat Tap. MPR No.XI/MPR/1998 tentang pengusutan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Soeharto dan kroni-kroninya. “Media massa akhir-akhir ini menjadi tidak profesional,” ujar aktivis mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional, Dewi.

Ruang publik telah didominasi oleh kepentingan untuk memberi citra positif dan melupakan persoalan korupsi dan kejahatan HAM. Cukup tataran nilai maaf-memaafkan semata dan persoalan selesai. Sementara itu, bagi masyarakat yang pernah mengalami masa pahit di era Orde Baru dimohon untuk “melupakan” sejenak karena tokoh yang sering dihujat itu sudah berpulang sebagai pahlawan. Sebagaimana lagu gugur bunga yang senantiasa diputar sejak 24 Januari 2008.

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Deddy Mulyana, pada harian ini menulis, upacara kematian dan pesan yang disampaikannya, menunjukkan upacara kematian menegaskan kembali tempat manusia dalam masyarakat, keluarga, persahabatan, dan dalam cinta. Hal itu juga menegaskan kembali jati diri manusia, kekhususan hidupnya, kesenjangan yang ia tinggalkan dalam kehidupan orang lain.

Media massa dan ungkapan kepala negara, bahwa Soeharto adalah pahlawan, kata Dewi, merupakan pengingkaran terhadap amanah yang telah disampaikan mahasiswa 10 tahun lalu.

Walaupun begitu, Reza Fathurrahman, Presiden BEM Unpad dan Koordinator BEM se-Bandung Raya, dan Ngatifudin Firdaus dari Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, berharap masyarakat tidak terlalu berpengaruh dengan pemberitaan media massa tentang Soeharto. Pada pokoknya, persoalan korupsi dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi selama 32 tahun rezim Soeharto tetap harus diselesaikan.

“Sebagai manusia kami memaafkan, tapi proses hukum terhadap dirinya tidak boleh berhenti,” kata Ngatifudin saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Genderang pemberitaan yang terjadi saat ini dinilai kalangan mahasiswa tidak objektif dan tidak proporsional. Padahal, kamus umum jurnalisme mengatakan objektivitas sebagai syarat pemberitaan.

Tidak cuma objektif

Santi Indra Astuti, pengajar Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung, memberi pandangan berbeda. Menurutnya, perilaku pekerja media massa selama pemberitaan Soeharto bukan hanya persoalan objektivitas. Akan tetapi, profesionalisme dalam bekerja pun tidak digubris pekerja media massa.

Selama 24 hari, di layar televisi, tontonan perselisihan antarjurnalis karena desak-desakan sempat terjadi. Jurnalis memecahkan kaca rumah sakit pun terjadi. Bahkan, kesalahan data laporan dan tata bahasa yang berantakan pun terjadi. Situasi yang mereka buat rusuh itu tak ayal membuat diri jurnalis celaka, seperti seorang reporter yang nyaris tertabrak mobil lain karena mengejar mobil ambulans yang disangkanya membawa Soeharto.

Kalau begitu, bagaimana dengan pelajaran tentang media massa sebagai garda perubahan sosial? Mahasiswa bisa belajar banyak selama 24 hari dan 24 jam dari rekaman media massa tentang kematian Soeharto.

Soeharto dan Rekonsiliasi Konstitusional


A. Irmanputra Sidin
Jum’at, 12 Mei 2006 | 17:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Presiden Yudhoyono dengan para pemimpin lembaga negara dan beberapa menteri kabinet akhirnya memutuskan akan menghentikan kasus hukum mantan presiden Soeharto (Koran Tempo, 11 Mei). “Ketegangan” politik ini mencuat diawali oleh kemunculan Soeharto yang tampil sehat sejahtera dalam pernikahan cucunya dan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Namun, Soeharto kemudian kembali masuk rumah sakit. Tak ayal, rasa kemanusiaan mengharuskan tokoh-tokoh politik menjenguk penguasa Orde Baru tersebut.

Hampir semua pernyataan yang sama kemudian muncul. Dua mantan Presiden RI, anggota DPR, dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Soeharto sebaiknya diampuni dan dihentikan penyidikannya. Pernyataan yang lebih lugas malah muncul dari Jimly Asshiddiqie. Dia menyatakan, “Dipastikan saja. Harus ada ketegasan di antara kita sebagai bangsa untuk tutup buku mengenai masalah Pak Harto. Beliau mantan presiden, sudah uzur. Kita hormati, kita tempatkan dia dalam sejarah republik kita. Sebaiknya tidak usah ada pihak yang berpura-pura ingin mengusulkan pemeriksaan agar Soeharto diperiksa kembali, memeriksa, bahkan mengadili. Tapi nyatanya tidak. Itu hanya memberi harapan kosong.” (Tempo Interaktif, 8 Mei).

Berpura-pura? Ya. Fenomena seperti itulah yang muncul, mulai masa Jaksa Agung A.M. Ghalib hingga kini. Publik hanya disuguhi wacana kesehatan, sakit permanen, dan unfit condition. Sikap “berpura-pura” ini sebenarnya tidak hanya merugikan publik, tapi menzalimi Soeharto sendiri yang hidup dengan ketidakpastian. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak konstitusional Soeharto sebagai warga negara. Lanjutkan membaca “Soeharto dan Rekonsiliasi Konstitusional”

Pak Hartoku, Pak Hartomu, Pak Harto Kita


A. Mustofa Bisri
Kamis, 17 Januari 2008 | 15:17 WIB

Ketika para petinggi di atas kelihatan bingung, mau melengserkan Pak Harto, kok, tidak sopan, apalagi kelihatannya Pak Harto masih segar dan mau, saya menulis di sebuah harian terkenal dengan judul “Seandainya Pak Harto Kerso”. Tulisan saya itu mengusulkan agar Pak Harto kerso, mau, jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saja.

Maksud saya, dengan menjadi Ketua MPR, Pak Harto tidak turun pangkat, tapi malah naik: dari mandataris MPR menjadi Ketua MPR, pemberi mandat. Sekaligus siapa tahu Pak Harto, yang diyakini banyak orang merupakan tokoh terkuat Indonesia, dapat menularkan kekuatannya kepada wakil-wakil rakyat yang diyakini banyak orang sangat lemah. Lagi pula, sebagai Ketua MPR, Pak Harto masih bisa “mengatur”.

Tapi, boleh jadi Pak Harto lupa–sebagaimana umumnya orang–bahwa MPR ketika itu adalah lembaga tertinggi negara atau ia merasa enggan menduduki kursi yang bekas diduduki kacungnya. Atau–ini yang lebih mungkin–Pak Harto tidak membaca tulisan saya. Seandainya Pak Harto benar-benar mau menjadi Ketua MPR, dan ini sangat mudah merekayasanya waktu itu, mungkin sampai sekarang masih selamat. Tidak dijadikan bulan-bulanan dan hujatan, termasuk oleh mereka yang kemarin bergelung nikmat di balik ketiak kekuasaannya. Lanjutkan membaca “Pak Hartoku, Pak Hartomu, Pak Harto Kita”

Soeharto Koruptor Terkaya di Dunia


25 Maret 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Transparency International (TI), lembaga internasional yang dikenal luas dengan komitmennya memberantas korupsi, kemarin menobatkan bekas Presiden Soeharto sebagai koruptor paling kaya di dunia.

TI, seperti dikutip BBC News, mencatat kekayaan Soeharto dari hasil korupsi mencapai US$ 15-35 miliar. Sebagian besar di antaranya diduga kuat hasil jarahan selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967.

Nama Soeharto bertengger di pucuk daftar koruptor sedunia, di atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan bekas diktator Zaire Mobutu Sese Seko, yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai korupsi terpaut cukup jauh dari Soeharto. Lanjutkan membaca “Soeharto Koruptor Terkaya di Dunia”

“Soeharto harus Diadili”


Tue Jan 22, 2008 2:19 am

(Berita ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm
dalam kumpulan berita “Tentang Suharto sakit keras”)
————————————

Umar Said

Berikut di bawah ini disajikan berita harian Kompas tanggal 21 Januari 2008,
yang berjudul « Soeharto harus diadili ». Mengingat pentingnya isi berita
tersebut dalam konteks situasi sekarang, dan juga mengingat bahwa mungkin
banyak orang tidak sempat membacanya dalam harian Kompas, maka berita
tersebut disiarkan kembali lewat berbagai mailing-list di Internet. Berita
tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut Lanjutkan membaca ““Soeharto harus Diadili””

Suharto dan Orde ‘Tak Tersentuh’


Rabu, 30 Januari 2008

OPINI

Oleh: Andi Arief Mantan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)

Suharto adalah diktator yang berhasil. Apa boleh buat, dari satu iklim politik yang suka latah seperti sekarang, saya terpaksa mencatatnya begitu. Kepergiannya kemarin diiringi liputan media massa luar biasa, on the spot, menit per menit. Kentara sekali jika obituariumnya telah selesai ditulis, atau direkam, jauh hari sebelum bekas penguasa rezim Orde Baru itu meninggal dunia.

Media massa, meski tak semua, menghadirkan liputan kematiannya bak sebait ode bagi seorang sarat tanda jasa. Satu stasiun televisi bahkan memutar kembali riwayat hidupnya dengan iringan lagu Gugur Bunga. Terkesan pada kita Suharto seperti seorang pahlawan besar yang tamat berlaga di medan perang. Tapi bagi saya, lagu itu justru menyeret ke arah komplikasi sejarah, dan juga hari depan politik Indonesia. Satu momen yang tiba-tiba membuat saya terlempar ke masa sepuluh tahun silam. Lanjutkan membaca “Suharto dan Orde ‘Tak Tersentuh’”